JAKARTA - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyatakan penolakan terhadap rencana kenaikan Pungutan Ekspor (PE) minyak sawit yang dikaitkan dengan penerapan biodiesel B50 pada 2026.
Organisasi ini menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan pendapatan petani sawit jika pendanaan program tetap bergantung pada BPDP.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menekankan bahwa pembiayaan B50 melalui pungutan ekspor akan “mengorbankan petani sawit” karena setiap kenaikan langsung memengaruhi harga Tandan Buah Segar (TBS).
Dampak Langsung Kenaikan Pungutan Ekspor
Saat ini, pungutan ekspor CPO berada di kisaran US$ 75–95 per ton. Darto menjelaskan, kenaikan US$ 50 per ton bisa menurunkan harga TBS sekitar Rp 435 per kilogram, sehingga pendapatan petani tersedot.
Selain itu, dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) telah banyak terpakai untuk berbagai program, sehingga peningkatan pungutan berpotensi memperparah beban finansial petani sawit di lapangan.
Ketimpangan Kebijakan Biodiesel
POPSI menilai petani sawit selalu menjadi pihak yang menanggung dampak akhir program biodiesel. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Perjuangan, Alvian Rahman, menekankan bahwa petani tidak menikmati langsung subsidi biodiesel, tetapi harga TBS mereka terus ditekan.
Hal ini menimbulkan ketimpangan kebijakan yang berulang, di mana keuntungan dari program biodiesel lebih banyak dinikmati pihak industri atau pemerintah, sementara petani tetap menanggung risiko penurunan pendapatan.
Usulan Alternatif Subsidi B50
Sebagai solusi, POPSI mendorong pemerintah menggunakan pendekatan subsidi yang lebih terarah, khususnya untuk sektor Public Service Obligation (PSO), dengan batas maksimal Rp 4.000 per liter.
Langkah ini dianggap mampu menjaga keberlanjutan dana BPDP dan mengurangi tekanan terhadap harga TBS, sehingga petani tidak terbebani saat harga CPO global naik.
Menjaga Keseimbangan Pasar Sawit
POPSI menekankan pentingnya mekanisme pasar yang sehat. Dengan subsidi yang terarah, harga TBS tetap stabil, pendapatan petani terjaga, dan program biodiesel bisa berjalan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada sektor hulu.
Pendekatan ini diharapkan menciptakan sinergi antara kebijakan pemerintah, kebutuhan industri, dan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam rantai pasok sawit.
Komitmen POPSI untuk Petani Sawit
POPSI menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kebijakan pemerintah terkait biodiesel dan pungutan ekspor agar tidak merugikan petani. Organisasi ini mendorong dialog intensif antara pemerintah, BPDP, dan petani untuk mencari mekanisme pembiayaan yang adil dan berkelanjutan.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa kebijakan energi hijau nasional tidak menjadi beban tambahan bagi petani sawit, tetapi tetap mendukung pertumbuhan industri biodiesel.
Menjaga Kesejahteraan Petani Sawit di Masa Depan
Dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan terarah, POPSI berharap keberlanjutan pendapatan petani sawit tetap terjamin. Hal ini juga mendukung ketahanan pangan dan energi nasional, sekaligus menciptakan kondisi pasar sawit yang lebih adil bagi semua pihak.
Pendekatan ini menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan agar setiap program pemerintah seimbang antara kepentingan industri, energi terbarukan, dan kesejahteraan petani sawit.