LPG Gas 3 Kg Satu Harga: Tantangan dan Realita Distribusi
JAKARTA - Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menyamakan harga liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram (kg) di seluruh wilayah Indonesia. Namun, realisasi kebijakan ini diprediksi lebih kompleks dibandingkan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga.
Perbedaan Skema Distribusi LPG dan BBM
Pengamat migas Sofyano Zakaria menekankan bahwa distribusi LPG 3 kg berbeda secara signifikan dengan distribusi BBM. "Untuk BBM satu harga, distribusi hanya terpusat pada SPBU-SPBU milik Pertamina," jelas Sofyano. Skema ini relatif lebih mudah dikontrol karena Pertamina secara langsung mengelola seluruh jaringan SPBU di wilayah target.
Baca JugaDanantara Dorong Serapan Belasan Ribu Tenaga Kerja pada Tahun 2026
Sementara itu, gas melon subsidi memiliki mekanisme yang lebih rumit. Meskipun terdapat data resmi mengenai agen resmi, penyaluran LPG 3 kg tetap dilakukan oleh mitra atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pertamina. Kondisi ini membuat implementasi harga satu harga menjadi lebih menantang.
Faktor Kompleksitas Distribusi LPG
Menurut Sofyano, ada beberapa faktor yang menambah kesulitan dalam penetapan harga seragam LPG 3 kg:
Jaringan Penyalur yang Beragam
Berbeda dengan SPBU yang memiliki struktur manajemen terpusat, agen dan pangkalan LPG tersebar luas dan seringkali memiliki sistem distribusi berbeda-beda, mulai dari wilayah perkotaan hingga pedalaman.
Pengawasan Harga dan Kualitas
Karena banyaknya pihak ketiga yang terlibat, pengawasan terhadap harga dan kualitas LPG menjadi lebih kompleks. Hal ini rawan menimbulkan ketidaksesuaian harga di lapangan meski secara resmi sudah ditetapkan satu harga.
Logistik dan Transportasi
Distribusi LPG membutuhkan prosedur logistik khusus, terutama untuk daerah terpencil yang aksesnya terbatas. Biaya dan waktu pengiriman yang berbeda-beda berpotensi mempengaruhi harga akhir di tingkat konsumen.
Pelajaran dari BBM Satu Harga
Program BBM satu harga di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada kontrol distribusi yang terpusat. Hal ini membuat pengawasan lebih mudah dan harga lebih mudah distandarisasi. Sofyano menekankan, “Model distribusi seperti BBM tidak bisa sepenuhnya diterapkan untuk LPG 3 kg karena mekanismenya berbeda.”
Penerapan LPG 3 kg satu harga di seluruh Indonesia membutuhkan perencanaan matang, terutama terkait mekanisme distribusi, pengawasan, dan koordinasi dengan mitra penyalur. Kompleksitas ini membuat kebijakan tersebut tidak semudah implementasi BBM satu harga, meskipun tujuan akhirnya sama, yakni memberikan kepastian harga bagi masyarakat.
Rekomendasi
