LRT Jakarta Dapat Dukungan Danantara, Pramono Tetap Siapkan Obligasi Daerah
WARTAFINANSIAL.COM — Pemerintah pusat menyatakan kesiapan mendukung pengembangan jalur LRT Jakarta melalui Danantara, namun Pemprov DKI menegaskan obligasi daerah tetap menjadi opsi pendanaan yang disiapkan. Gubernur Pramono Anung menyebut pembangunan jalur Manggarai-Dukuh Atas sepanjang 2 kilometer pada 2027 membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,7 triliun.
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan jalur LRT Jakarta. Dukungan itu akan disalurkan melalui Danantara, meski bentuk dan besaran pastinya belum diumumkan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai dukungan pemerintah pusat tersebut tidak lantas membatalkan rencana penerbitan obligasi daerah. Menurutnya, obligasi tetap diperlukan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, termasuk untuk memperluas jalur LRT.
Obligasi Daerah Tetap Jadi Opsi Pendanaan
"Jadi saya sebagai gubernur, sebagai pemimpin Jakarta tentunya harus punya berbagai alternatif pembiayaan untuk penyelesaian LRT di Jakarta ini," kata Pramono di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026).
Pernyataan itu menegaskan posisi Pemprov DKI yang tidak ingin bergantung pada satu sumber dana. Dukungan Danantara dipandang sebagai pelengkap, bukan pengganti, skema pembiayaan yang sudah disiapkan.
Target Manggarai-Dukuh Atas Rampung 2027
Pramono mengungkapkan, Pemprov DKI bakal melanjutkan pembangunan LRT Jakarta dari Manggarai ke Dukuh Atas pada 2027. Jalur sepanjang 2 kilometer itu diperkirakan menelan anggaran Rp 2,7 triliun.
Angka tersebut menjadi acuan awal, dan realisasinya bisa berubah bergantung pada hasil lelang serta kondisi lapangan. Segmen Manggarai-Dukuh Atas menjadi penghubung penting bagi penumpang yang berpindah antarmoda di kawasan pusat bisnis Jakarta.
Dukungan Pusat dan Kesiapan Fiskal Daerah
Kesiapan Prabowo mendukung lewat Danantara memberi sinyal bahwa proyek LRT Jakarta masuk dalam prioritas transportasi nasional. Namun, peran Danantara dalam skema ini masih menunggu penjabaran teknis dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, opsi obligasi daerah memerlukan kesiapan fiskal Pemprov DKI, termasuk persetujuan DPRD dan penilaian kelayakan dari otoritas terkait. Pramono menegaskan pihaknya menyiapkan langkah itu agar pembangunan tidak tersendat.
Dengan dua jalur pendanaan yang disiapkan, kelanjutan proyek LRT Jakarta dari Manggarai ke Dukuh Atas pada 2027 akan bergantung pada kepastian skema Danantara dan kesiapan penerbitan obligasi daerah.
