Pakar Minta Tata Kelola Fiskal Diperkuat Demi Optimalisasi Anggaran
JAKARTA - Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menegaskan bahwasanya penguatan tata kelola mesti dijadikan pilar utama dalam kebijakan fiskal.
Hal tersebut sangat krusial agar tiap rupiah anggaran belanja negara dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi warga.
Berdasarkan penuturan Rahma, penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tidak sepatutnya cuma bersandar pada asumsi makro konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan lifting migas semata.
Ia mendorong masuknya integrasi indikator tata kelola berbasis kinerja beserta kepastian hukum struktural ke dalam kerangka tersebut.
"Agar setiap rupiah dalam belanja negara benar-benar menghasilkan multiplier effect yang optimal, kerangka ekonomi makro perlu memperhitungkan indikator tata kelola berbasis kinerja (performance-based governance) dan kepastian hukum struktural," ujar Rahma kepada Media Indonesia, Selasa (18/8).
Rahma menerangkan bahwasanya selama ini terdapat asumsi linear di mana pertumbuhan ekonomi bakal secara otomatis mengekor besaran nominal belanja negara, sesuai dengan pendekatan Keynesian klasik.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwasanya efektivitas dampak ekonomi amat bergantung pada lokasi beserta cara uang tersebut berputar di dalam negeri.
Pemerintah diminta supaya lebih cermat memperhatikan efisiensi belanja pada tingkat daerah.
Rahma menyoroti perbandingan antara output pelayanan publik atau infrastruktur dengan input anggaran yang dikeluarkan.
Bila efisiensi tergolong rendah akibat birokrasi yang gemuk atau lambatnya eksekusi program, maka porsi Transfer ke Daerah (TKD) maupun belanja modal perlu dievaluasi dalam proyeksi pertumbuhan.
Di samping efisiensi, faktor velocity of money atau kecepatan perputaran uang sektoral yang terhubung dengan rantai pasokan domestik menjadi kunci utama.
"Multiplier effect akan optimal apabila kebocoran ekonomi dapat ditekan, sehingga belanja negara tidak berhenti pada instrumen keuangan yang kurang produktif atau justru mengalir untuk pembelian barang impor," imbuhnya.
Mengenai target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6%, Rahma memperingatkan adanya risiko qualityless growth atau jobless growth apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pertumbuhan.
Tanpa arah kebijakan yang berfokus pada nilai tambah beserta penciptaan lapangan kerja, angka pertumbuhan tersebut rentan tergerus oleh praktik pemburu rente dan penggelembungan biaya (mark-up).
Risiko tersebut kian nyata pada proyek-proyek mercusuar atau investasi padat modal yang minim pengawasan.
Proyek berteknologi tinggi kerap kali memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor barang modal dan tenaga ahli asing, sehingga kontribusinya bagi ekonomi domestik menjadi terbatas atau memicu timbulnya import leakage.
"Praktik pemburu rente mengalihkan sumber daya dari sektor-sektor yang produktif dan inklusif ke sektor-sektor tertentu yang hanya menguntungkan segelintir elite atau kelompok dekat kekuasaan," tegas Rahma.
Dampak dari tata kelola yang lemah, menurut Rahma, ialah terkonsentrasinya manfaat pertumbuhan pada kelompok tertentu saja.
Sementara itu, sektor padat karya seperti UMKM, manufaktur, serta pertanian modern justru berisiko kekurangan akses pembiayaan dan insentif.
Ia pun menyoroti potensi pembengkakan biaya investasi akibat korupsi struktural.
Proyek yang mestinya meningkatkan efisiensi logistik jangka panjang justru dapat menjadi beban fiskal atau utang apabila tingkat pemanfaatannya rendah serta tidak selaras dengan kebutuhan pasar.
"Pertumbuhan ekonomi harus memastikan manfaatnya mengalir ke sektor produktif, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat," pungkasnya.
