Mendagri Menjamin Area Fiskal Lemah dan Bencana Menjadi Prioritas TKD
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri terus memantau kondisi finansial wilayah di tengah usaha pemerintah mempertahankan ritme pertumbuhan ekonomi dan mutu belanja negara.
Hingga penutupan Juli 2026, capaian penerimaan daerah tercatat mengalami perlambatan jika dibandingkan rentang waktu yang sama tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran daerah memperlihatkan arah peningkatan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengutarakan Kemendagri terus memimpin peran pembimbingan serta pengawasan terhadap pemerintah daerah, termasuk pada tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 31 Juli 2026, perolehan penerimaan APBD pemerintah provinsi beserta kabupaten/kota menyentuh Rp606,8 triliun atau 51,05% dari sasaran.
Jumlah ini lebih rendah bila disandingkan dengan kurun waktu yang sama tahun lalu yang menyentuh Rp691,8 triliun atau 51,93%.
Di sisi berlawanan, perolehan belanja daerah menyentuh Rp538,6 triliun atau sekitar 42,5% dari plafon anggaran.
Secara persentase, perolehan tersebut lebih tinggi dibandingkan kurun waktu yang sama tahun 2025 yang berada pada level 41,7%.
"Kemendagri akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan pendapatan dan belanja daerah," kata Tito dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Gedung Mar'ie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu (19/8/2026).
Guna memperkokoh daya fiskal daerah, pemerintah telah menyalurkan suntikan Transfer ke Daerah sebesar Rp18,9 triliun pada 5 Agustus 2026.
Dana tersebut di antaranya dimanfaatkan guna menolong daerah yang menghadapi hambatan mendanai belanja pegawai, khususnya penyetoran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta menopang daerah dengan kapasitas fiskal yang masih terbatas.
"Dan ini sebagian masalahnya saya kira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi," ujar Tito.
Berdasarkan pandangannya, pemerintah masih menjalankan peninjauan terhadap beberapa daerah yang memerlukan sokongan susulan.
Di samping itu, pemerintah pusat juga memberi perhatian khusus bagi wilayah yang terkena dampak musibah melalui penguatan bantuan fiskal.
Tito mengungkapkan wilayah terkena dampak bencana menjadi salah satu fokus penerima suntikan TKD usai daerah dengan Pendapatan Asli Daerah kecil.
"Saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik, daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas. Jadi kalau ada tambahan TKD secara nasional, di samping daerah-daerah dengan PAD rendah, prioritas berikutnya adalah daerah bencana," ujarnya.
Lebih jauh, Tito mengimbau pemerintah daerah untuk senantiasa memelihara pertumbuhan ekonomi serta menekan inflasi.
Kemendagri secara berkala menggelar koordinasi bersama pemerintah daerah demi mengawasi dinamika inflasi beserta situasi ekonomi di tiap-tiap area.
Ia juga menganggap bermacam program pemerintah pusat bakal membantu memperkuat kapasitas daerah, utamanya pada sektor pelayanan publik.
Agenda tersebut melingkupi pembenahan sekolah, pembenahan dan peningkatan sarana puskesmas, hingga penguatan Rumah Sakit Umum Daerah.
"Kami melihat ada intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sekolah puluhan ribu. Kemudian juga puskesmas puluhan ribu, semua kecamatan, serta RSUD. Saya kira itu akan sangat membantu daerah, di samping program-program pusat lainnya," kata Tito.
