Pemerintah Selamatkan Industri Tekstil Nasional Lewat Perjanjian Dagang Global

Pemerintah Selamatkan Industri Tekstil Nasional Lewat Perjanjian Dagang Global

JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian besar pada keberlanjutan industri tekstil nasional di tengah persaingan global. 

Salah satu langkah strategis dilakukan melalui perjanjian dagang dengan berbagai mitra internasional. Alasan Pemerintah Selamatkan Industri Tekstil: Perjanjian Dagang menjadi bagian penting dari arah kebijakan tersebut.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto membeberkan Indonesia telah meneken perjanjian dengan mitra dagang terkait ekspor produk tekstil. Kesepakatan ini diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas. Pemerintah menilai kerja sama dagang menjadi kunci pemulihan sektor tekstil.

Baca Juga

Pertamina Tambah Pasokan Gas LPG 3 Kg di Bone Dukung Kebutuhan Masyarakat

Airlangga menambahkan perjanjian itu telah diteken dengan hampir seluruh blok dagang di Uni Eropa dan Asia. Termasuk di dalamnya kerja sama dengan China sebagai mitra utama perdagangan. Pemerintah juga tengah menjajaki peluang ekspor produk tekstil ke Amerika.

Ekspansi Pasar Global Jadi Fokus Utama

Pembukaan pasar ekspor dinilai mampu mendorong pertumbuhan industri tekstil nasional. Pemerintah melihat peluang besar dari perjanjian dagang yang telah disepakati. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam strategi jangka panjang.

Airlangga memproyeksikan kinerja ekspor tekstil dapat ditingkatkan sekitar 10 kali lipat. Target tersebut diperkirakan tercapai dalam kurun waktu 10 tahun. Proyeksi ini didasarkan pada perluasan akses pasar global.

Menurut Airlangga, posisi ekspor produk tekstil Indonesia saat ini berada di kisaran US$4 miliar. Angka tersebut dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan besar. Pemerintah optimistis potensi ini dapat dimaksimalkan.

“Dapat ditingkatkan menjadi 10 kali dalam periode 10 tahun karena kita sudah membuat perjanjian dagang dengan hampir semua blok, di Eropa, Asia, China bahkan sedang dalam pembicaraan dengan Amerika,” kata Airlangga saat Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Komitmen Pemerintah Perkuat Industri Domestik

Dengan perjanjian dagang tersebut, pemerintah berkomitmen memperbaiki industri tekstil dan produk tekstil domestik. Kebijakan ini diarahkan agar industri mampu bersaing di pasar global. Pemerintah menilai penguatan sektor hulu hingga hilir sangat penting.

Airlangga mengatakan perbaikan industri tekstil harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah tidak hanya fokus pada ekspor, tetapi juga keberlanjutan industri dalam negeri. Langkah ini diharapkan menciptakan ekosistem industri yang sehat.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah telah menyiapkan dana besar. Dana ini ditujukan sebagai stimulus penguatan industri tekstil. Skema pembiayaan akan disesuaikan dengan kebutuhan sektor terkait.

Pemerintah telah menyiapkan dana US$6 miliar atau sekitar Rp101 triliun. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi kurs Rp16.850 per dolar AS. Dana ini akan digunakan untuk mendorong perbaikan industri tekstil domestik.

“Pemerintah akan menyiapkan US$6 miliar untuk co-invest atau co-financing, nanti formulasinya akan kita bahas,” tuturnya. Skema tersebut diharapkan menarik partisipasi berbagai pihak. Pemerintah ingin memastikan penggunaan dana tepat sasaran.

Wacana Pembentukan BUMN Tekstil

Selain pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan langkah kelembagaan. Salah satunya dengan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara khusus tekstil. BUMN ini diharapkan menjadi motor penggerak industri.

Pemerintah menilai kehadiran BUMN tekstil dapat memperkuat koordinasi sektor. Fokus utama akan diarahkan pada garmen dan tekstil. Terutama pasca-kondisi industri yang mengalami tekanan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan BUMN tersebut akan diminta fokus menangani masalah garmen dan tekstil. Langkah ini berkaitan dengan kondisi industri nasional terkini. Pemerintah ingin memastikan keberlangsungan usaha tetap terjaga.

Prasetyo mengatakan wacana pembentukan BUMN tekstil masih dalam proses. Pemerintah berharap pembentukan tersebut bisa selesai dalam waktu dekat. Kehadiran BUMN diharapkan memberi solusi konkret.

Penyelamatan Lapangan Kerja dan Insentif

Salah satu alasan utama penyelamatan industri tekstil adalah perlindungan tenaga kerja. Prasetyo menilai industri tekstil memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, keberlangsungan industri harus dijaga.

Bagaimanapun, kata Prasetyo, Sritex merupakan industri tekstil yang harus diselamatkan. Perusahaan tersebut mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan. Aktivitas ekonominya dinilai sangat signifikan.

"Sehingga Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan karena di sana kurang lebih mempekerjakan 10.000 karyawan dan cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan," ujar Prasetyo.

Bila diperlukan, pemerintah juga membuka kemungkinan pemberian insentif. Insentif tersebut ditujukan untuk sektor tekstil dan garmen. Pemerintah menilai sektor ini bersifat padat karya.

Prasetyo mengatakan industri garmen dan tekstil memerlukan perhatian khusus. Dukungan pemerintah dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Langkah ini sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan kerja nasional.