PLTSa Nasional Didorong Percepat Transisi Energi dan Pengelolaan Sampah Modern

PLTSa Nasional Didorong Percepat Transisi Energi dan Pengelolaan Sampah Modern

JAKARTA - Pemerintah mempercepat transformasi pengelolaan sampah melalui pemanfaatan energi terbarukan. 

Langkah ini diarahkan untuk mengatasi persoalan lingkungan sekaligus memperkuat pasokan listrik nasional. Skema pembangkit berbasis sampah dinilai mampu menjawab dua tantangan sekaligus.

ESDM Targetkan Groundbreaking 34 PLTSa Pertengahan 2026, Olah 1.000 Ton Sampah/Hari menjadi penanda penting kebijakan energi. Proyek ini dirancang hadir di berbagai wilayah Indonesia secara merata. Setiap fasilitas memiliki kapasitas pengolahan besar untuk mendukung pengurangan timbunan sampah.

Baca Juga

Pertamina Tambah Pasokan Gas LPG 3 Kg di Bone Dukung Kebutuhan Masyarakat

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa direncanakan beroperasi di 34 kabupaten dan kota. Total kapasitas pengolahan ditargetkan mencapai 1.000 ton sampah per hari. Skala tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong energi bersih.

Tahapan Lelang dan Target Pembangunan

Pemerintah telah membuka proses lelang proyek PLTSa secara bertahap. Skema lelang disusun agar menarik minat investor dan mempercepat realisasi. Proses ini menjadi fondasi utama pelaksanaan proyek.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, menyampaikan optimisme terhadap progres proyek. Ia menjelaskan bahwa tahapan lelang sudah berjalan sesuai rencana. Dengan kondisi tersebut, pembangunan dapat dimulai pada pertengahan tahun.

Meskipun jumlah proyek yang akan groundbreaking belum dirinci, target jangka menengah telah ditetapkan. Pemerintah menargetkan sejumlah PLTSa beroperasi pada 2027. Langkah ini diharapkan mempercepat transisi menuju energi bersih.

Hambatan Lahan dan Perizinan

Kendala utama proyek PLTSa terletak pada kepastian lahan dan perizinan. Proses penyediaan lahan kerap memakan waktu panjang. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam percepatan proyek.

Para ahli menilai percepatan perizinan sebagai kunci utama keberhasilan. Tanpa kepastian lahan, investasi sulit direalisasikan. Pada pengalaman sebelumnya, satu proyek dapat tertunda hingga empat tahun.

Pemerintah berupaya menyederhanakan proses tersebut melalui koordinasi lintas sektor. Penyelarasan kebijakan pusat dan daerah terus diperkuat. Pendekatan ini diharapkan memangkas waktu realisasi proyek.

Peran BPI Danantara dalam Akselerasi

Badan Pengelola Investasi Danantara mengambil peran strategis dalam proyek WtE. Lembaga ini menargetkan groundbreaking PLTSa pada Maret 2026. Target tersebut sejalan dengan agenda percepatan nasional.

CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menilai mekanisme lelang saat ini lebih efisien. Pola baru dinilai mampu mengurangi hambatan administratif. Hal ini menjadi pembeda dibandingkan skema sebelumnya.

Rosan menjelaskan bahwa program WtE sebenarnya telah dimulai sejak 2014. Namun implementasinya belum berjalan optimal di banyak daerah. Hingga kini, baru dua PLTSa yang beroperasi secara komersial.

Minat Investor dan Prospek Keberlanjutan

Peningkatan minat investor menjadi momentum penting percepatan PLTSa. Investor domestik dan asing mulai melihat potensi proyek ini. Stabilitas regulasi menjadi faktor penarik utama.

PLTSa Surabaya dan Surakarta menjadi contoh implementasi yang telah berjalan. Keberhasilan dua proyek tersebut memberi gambaran potensi nasional. Pengalaman ini menjadi referensi bagi pengembangan di daerah lain.

Ke depan, proyek PLTSa diharapkan memberi dampak ganda bagi daerah. Pengurangan sampah dan produksi listrik berjalan bersamaan. Skema ini mendukung ketahanan energi dan keberlanjutan lingkungan nasional.