Pemangkasan Anggaran Infrastruktur oleh Prabowo, Pengusaha dan Kadin Respons dengan Optimisme

Pemangkasan Anggaran Infrastruktur oleh Prabowo, Pengusaha dan Kadin Respons dengan Optimisme

JAKARTA – Kebijakan pemangkasan anggaran infrastruktur oleh Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini diumumkan menuai beragam respons dari berbagai kalangan. Salah satu yang angkat bicara adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Meskipun langkah ini menciptakan kekhawatiran timbulnya dampak negatif pada industri terkait dan daya saing nasional, Kadin tetap optimis bahwa dampak tersebut dapat diatasi dengan langkah-langkah strategis.

Wakil Ketua Umum Kadin, Sarman Simanjorang, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak serta merta akan menurunkan daya saing Indonesia di mata dunia. "Kami melihat bahwa belum menjadi satu indikator bahwa ini pemangkasan anggaran infrastruktur akan mengurangi daya saing kita. Karena boleh dikatakan bahwa pemotongan ini tak akan mengurangi postur APBN kita," ujar Sarman kepada Bisnis, Senin, 3 Februari 2025. Beliau menambahkan bahwa efisiensi anggaran ini akan dialokasikan pada program-program yang lebih prioritas, sehingga total belanja negara tetap stabil.

Meskipun demikian, Sarman tidak menampik adanya dampak langsung pada industri konstruksi dan turunannya. Pengurangan belanja infrastruktur diprediksi akan menekan permintaan untuk beberapa produk konstruksi seperti semen, bata merah, pasir, dan bahan bangunan lainnya. Sebagai salah satu sektor yang memiliki dampak ekonomi turunan luas, sektor konstruksi melibatkan hingga 185 sektor lainnya, sehingga perubahan anggaran dapat mempengaruhi banyak aspek dalam industri ini.

"Pembangunan infrastruktur kan butuh semen, batu bata, besi dan bahan bangunan lainnya. Nah dengan pengurangan belanja ini, tentu belanja berbagai barang infrastruktur otomatis akan sangat-sangat berkurang. Jadi itu mungkin hal yang berdampak," jelas Sarman.

Untuk mengatasi potensi dampak negatif, Kadin mengimbau para pelaku industri bahan bangunan agar segera mencari solusi dengan memperluas pangsa pasar ke segmen-segmen baru. Hal ini diharapkan dapat menjaga stabilitas bisnis mereka meskipun adanya penyesuaian kebijakan anggaran. "Dengan ada pemotongan ini, kita harapkan teman-teman kita di sektor bangunan sudah lebih siap mencari pangsa pasar baru," tambahnya.

Kebijakan penghematan oleh pemerintah ini diatur dalam Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan untuk mengalihkan dana ke belanja program prioritas lainnya. Dalam kerangka kebijakan ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut terkena dampak signifikan dengan efisiensi sebesar 80%, mencapai sekitar Rp81 triliun dari anggaran yang telah dibuka.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa ia telah menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo untuk mengevaluasi seluruh proyek konektivitas, khususnya proyek jalan. "Pesan Pak Prabowo suruh mengecek konektivitas, suruh ngecek apakah yang dibangun kemarin-kemarin itu bermanfaat buat masyarakat," ungkap Dody. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan dampak positif proyek yang telah dan akan dikerjakan.

Menanggapi kebijakan ini, Kadin juga menunjukkan sikap proaktif dengan mengupayakan strategi mitigasi lainnya untuk meminimalisir dampaknya. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat bekerja sama dalam mencari solusi terbaik agar stabilitas ekonomi tetap terjaga dan sektor konstruksi dapat terus berkembang meskipun anggaran mengalami perubahan.

Dengan langkah-langkah yang jelas dan proaktif dari pemerintah serta pihak terkait, diharapkan proses pemangkasan dan pengalokasian ulang anggaran dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi ekonomi nasional. Tentunya, respons dan kesiapsiagaan dari pihak industri menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan serta daya saing ekonomi di tengah adaptasi kebijakan baru ini.