Strategi Pengembangan Transportasi Massal di Bogor: Tidak Menggusur, tetapi Menggeser Angkot

Strategi Pengembangan Transportasi Massal di Bogor: Tidak Menggusur, tetapi Menggeser Angkot

BOGOR - Isu penataan layanan angkutan kota di Kabupaten Bogor kini mulai mendapatkan perhatian serius. Dalam hal ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengadakan diskusi untuk mencari solusi yang tidak merugikan pengusaha angkutan kecil, terutama angkutan kota (angkot).

Menurut Plt Kepala BPTJ, Suharto, langkah pertama yang diambil sebelum mengimplementasikan layanan angkutan umum massal dengan skema 'buy the service' (BTS) adalah membahas tatanan eksisting angkutan kota. "Pembahasan ini dilakukan sebelum penyelenggaraan layanan angkutan umum massal dengan skema membeli layanan atau BTS," ungkap Suharto pada Rabu.

Di Bogor, khususnya pada rute Cibinong-Ciparigi-Warung Jambu, terdapat ribuan angkot dan angkutan perdesaan. Bahkan, di rute dari Ciawi menuju Cisarua atau yang lebih dikenal sebagai Puncak, terdapat sekitar 450 angkot beroperasi. Seluruh perizinan untuk angkot tersebut diurus oleh Provinsi Jawa Barat, di mana mereka melayani angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP).

Pemerintah berencana untuk menggeser layanan dari angkot-angkot ini dengan memanfaatkan skema BTS yang lebih modern. Namun, Suharto menekankan bahwa ini bukan tentang menggusur. "Kita akan menggeser layanan angkutan tersebut, bukan menggusur," ujarnya dengan tegas.

Feeder sebagai Kunci Kesuksesan BTS

Harus dicatat, keberhasilan skema BTS yang akan diterapkan sangat bergantung pada efektivitas 'feeder' atau penghubung berupa angkot yang sudah ternata dengan baik. Pengaturan trayek, konsistensi layanan, dan kesiapan dari angkot tersebut menjadi hal yang krusial dalam mewujudkan transportasi massal modern di Bogor.

Seperti yang diungkapkan Suharto, penataan masih dalam tahap awal. "Angkot-angkot tersebut belum terdistribusi dengan baik saat ini. Jadi, diperlukan mitigasi, kesiapan feeder serta penataan jaringan trayeknya," jelasnya lebih lanjut.

Proses penataan ini melibatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Dengan tujuan utama untuk tidak mengorbankan mata pencaharian pengusaha angkot, langkah ini merupakan bagian dari kebijakan yang lebih besar untuk menghadirkan angkutan umum yang efisien dan ramah lingkungan di perkotaan.

Masa Depan Transportasi di Bogor

Implementasi BTS sebenarnya adalah bagian dari strategi jangka panjang pemerintah pusat. Upaya ini diharapkan dapat menghadirkan angkutan umum yang modern, efisien, dan nyaman bagi masyarakat perkotaan, tanpa harus menghilangkan moda transportasi yang telah ada.

Mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dan penggunaan kendaraan pribadi yang kian meningkat, Bogor memerlukan solusi transportasi yang berkelanjutan. Dengan hadirnya BTS dan penataan angkot sebagai feeder-nya, diharapkan bisa mengurangi kemacetan serta polusi di wilayah tersebut.

Kolaborasi Antar Lembaga untuk Sukses Implementasi

Kesuksesan dari proyek ini tak lepas dari kolaborasi intensif antara beberapa pihak. Teman-teman dari pemerintah provinsi dan kabupaten memainkan peran penting dalam menata dan mendistribusikan trayek angkot. "Jika penataan selesai akan didiskusikan kembali langkah selanjutnya," jelas Suharto, menandakan bahwa diskusi dan penyesuaian terus berlangsung demi hasil yang optimal.

Sebagai bagian dari pembaruan layanan transportasi Jabodetabek, proyek ini menunjukkan dedikasi pemerintah terhadap perbaikan infrastruktur transportasi sekaligus mempertahankan kesejahteraan para pelaku transportasi lokal. Keputusan ini perlu dilihat sebagai langkah integratif yang menghargai dan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada.

Dengan ini, warga Bogor dan sekitarnya dapat berharap akan adanya perbaikan signifikan dalam pelayanan transportasi, tanpa mengorbankan pihak-pihak yang selama ini mengabdi dalam sektor transportasi publik lokal. Keberhasilan implementasi ini bisa menjadi model bagi kota-kota lain dalam mengelola tantangan serupa.