Kemenkeu Rilis ARISE Guna Perkuat Ketahanan Fiskal Daerah Hadapi Bencana
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengoperasikan Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience, sebuah sarana penunjang penetapan keputusan yang memadukan pemodelan ancaman bencana dengan perkiraan dampaknya bagi ekonomi serta keuangan daerah.
Inovasi ini dirancang bersama UNDRR dan ITB guna mengukuhkan ketangguhan finansial pemerintah daerah saat menghadapi potensi bencana maupun dinamika iklim.
Peresmian ARISE diselenggarakan pada agenda Official Launch of ARISE Dashboard and High-Level Policy Dialogue on Building Fiscal Resilience to Disaster Risks in Indonesia bertempat di Aula Nagara Dana Rakca, DJPK, Senin.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti, menyatakan bahaya alam sanggup memberi himpitan bagi keadaan keuangan daerah lewat dua arah secara serentak.
Pada satu sisi, musibah berpeluang menekan pendapatan daerah. Akan tetapi, pada saat bersamaan, pemerintah daerah wajib memperbesar pengeluaran guna menangani dampak serta menjalankan pemulihan.
Oleh sebab itu, berdasarkan penuturan Nufransa, tata kelola ancaman bencana tak dapat sebatas mengandalkan penanganan seusai musibah berlangsung.
“Kami perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” ujar Nufransa dikutip, Selasa.
ARISE dibentuk untuk menyajikan data mengenai beraneka dimensi risiko bencana, mulai dari tipe ancaman, level paparan, kerentanan, estimasi kerugian ekonomi, sampai efeknya terhadap kondisi fiskal daerah.
Mengandalkan data itu, pemerintah daerah diantisipasi mampu merancang perencanaan mitigasi yang lebih matang, menyiapkan kebutuhan dana, serta merumuskan taktik pengalihan risiko sebelum musibah menerpa.
Untuk pemerintah pusat, ARISE turut diantisipasi mampu menjadi landasan kebijakan berbasis data dalam pembenahan regulasi Transfer ke Daerah serta tata kelola keuangan daerah.
Penerapan awal platform ini dilaksanakan pada Provinsi Bali. Kemudian, pemerintah bersama UNDRR dan ITB berniat memperluas peranan ARISE ke empat wilayah lainnya, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.
Dalam kurun panjang, ARISE ditargetkan dapat diimplementasikan di segenap provinsi di Indonesia demi memperkokoh daya tampung pemerintah daerah saat mengantisipasi dampak ekonomi serta keuangan imbas bencana.
Peresmian ARISE juga diikuti oleh utusan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, kalangan akademisi, serta beberapa mitra pembangunan internasional, mencakup DFAT Australia, Bank Dunia, dan Kantor Koordinator Residen PBB.
Pemerintah bercita-cita kemitraan antar pemangku kepentingan ini mampu menciptakan ekosistem pengelolaan risiko fiskal bencana yang makin proaktif, berlandaskan data, dan berkesinambungan.
Lewat ARISE, pemerintah bercita-cita daerah tak lagi cuma menitikberatkan pada penutupan kerugian usai musibah timbul, melainkan mulai memperhitungkan bahaya sejak fase perencanaan pembangunan serta tata kelola keuangan.
