APBN Jabar Surplus Rp 22 Triliun Hingga Juli 2026 Kata Purbaya Sadewa

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pelaksanaan APBN di Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencatat surplus regional Rp 22,02 triliun hingga Juli 2026.

Surplus tersebut berasal dari pendapatan negara Rp 85,61 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp 63,59 triliun.

Pendapatan negara Jabar juga tumbuh 6,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi perpajakan, penerimaan mencapai Rp 81,30 triliun atau tumbuh 7,35 persen secara tahunan.

Purbaya mengatakan, capaian tersebut harus tercermin dalam aktivitas ekonomi dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Kami ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Purbaya saat meninjau pelaksanaan APBN Jabar di Kota Bandung, Senin (24/8/2026).

Dari penerimaan perpajakan, pajak menyumbang Rp 63,84 triliun atau tumbuh 10,41 persen.

Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 17,46 triliun.

Industri pengolahan menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak dengan Rp 30,60 triliun atau 47,93 persen dari total penerimaan pajak Jabar.

Di sisi belanja, kata dari Sumbernya, realisasi APBN mencapai Rp 63,59 triliun.

Meski secara tahunan belanja negara terkontraksi 1,45 persen, belanja kementerian/lembaga (K/L) justru tumbuh 28,86 persen menjadi Rp26,61 triliun.

Kenaikan terutama terjadi pada belanja modal yang mencapai Rp 3,11 triliun atau melonjak 115,37 persen dibandingkan Juli 2025.

Adapun Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa terealisasi Rp 36,98 triliun atau 59,82 persen dari pagu.

Purbaya menjelaskan, APBN harus memberikan dampak langsung terhadap perekonomian.

Salah satunya melalui pembiayaan sektor usaha.

Hingga Juli 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jabar mencapai Rp 23,24 triliun kepada 357,3 ribu debitur.

Sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp 1,31 triliun kepada 226,4 ribu debitur.

"Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujar Purbaya.

Kinerja APBN tersebut berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi Jabar.

Pada triwulan II 2026, ekonomi Jabar tumbuh 5,73 persen secara tahunan dan 2,25 persen secara kuartalan.

Pertumbuhan terutama ditopang sektor industri pengolahan.

Inflasi Jabar pada Juli 2026 tercatat 2,72 persen secara tahunan.

Neraca perdagangan Jabar pada Januari-Juli 2026 juga mencatat surplus 13,79 miliar dolar AS.

Menkeu Purbaya meminta pengelolaan anggaran dilakukan secara disiplin.

Pergeseran anggaran untuk menutup kekurangan belanja pegawai tidak boleh mengorbankan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Purbaya saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jabar di Bandung, Senin.

Purbaya mengatakan kebutuhan belanja pegawai harus direncanakan secara tepat sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan pagu minus pada akhir tahun.

Menurut dari Sumbernya, pergeseran anggaran hanya dilakukan secara hati-hati, terutama jika berpotensi mengurangi anggaran program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Pergeseran anggaran untuk menutup kekurangan belanja pegawai, kata Purbaya, tidak boleh mengorbankan program tersebut kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak.

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya juga meninjau pengawalan sejumlah program strategis nasional di Jawa Barat, antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Untuk KDKMP, terdapat 5.970 koperasi di Jawa Barat dengan target survei 147 KDKMP.

Hingga saat ini, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP dan sejumlah koperasi telah selesai dibangun.

Sementara itu, Kanwil DJPb Jabar telah melakukan survei terhadap 22 dari 26 Sekolah Rakyat yang ada di Jabar.

Secara umum, kondisi sekolah dinilai baik dengan fasilitas yang lengkap.

Setiap kelas dilengkapi smartboard, sedangkan setiap siswa mendapatkan satu laptop.

Purbaya menilai, Sekolah Rakyat memiliki sejumlah keunggulan, tetapi program tersebut masih kurang dikenal masyarakat.

"Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur," kata Purbaya.

Untuk SPPG, Jabar memiliki 6.794 unit dengan target survei 199 SPPG.

Namun, realisasi survei telah mencapai 275 SPPG.

Kapasitas setiap SPPG berkisar 1.600 hingga 2.800 porsi.

Penerima manfaat SPPG mencakup siswa PAUD hingga SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Secara umum, kualitas makanan SPPG di Jabar dinilai baik dan dapat diterima penerima manfaat.

Purbaya meminta Ditjen Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas di setiap daerah, misalnya satu hingga lima.

Indeks tersebut digunakan untuk mengukur penerimaan dan kualitas pelaksanaan SPPG sekaligus membandingkan kinerja SPPG antarwilayah secara nasional.