Langkah Calon Gubernur BI Destry Damayanti Menguatkan Kurs Uang Rupiah
JAKARTA - Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan bahwa pihak otoritas moneter perlu menyeimbangkan ketahanan kurs rupiah dengan penguatan ekonomi lewat bauran kebijakan, bukan sekadar bertumpu pada instrumen suku bunga.
Pihaknya berpandangan bahwa dinamika ekonomi internasional yang tak menentu menyebabkan instrumen moneter saja belum mencukupi untuk menjaga ketahanan sekaligus menggenjot pertumbuhan.
"Stabilisasi tidak bisa kami hanya capai dari kebijakan moneter. Makanya kami menggunakan bauran kebijakan Bank Indonesia,” kata Destry dalam fit and proper test calon Gubernur BI di DPR RI, Rabu (26/8/2026).
Destry menyampaikan bahwa institusi bank sentral mengaitkan kebijakan moneter, makroprudensial, saluran pembayaran, serta instrumen penopang berupa ekspansi pasar uang dan pasar valuta asing (valas).
Pihaknya melihat ekspansi pasar amat esensial mengingat target ekspansi ekonomi yang tinggi memerlukan ketersediaan modal yang amat besar.
Destry mencatat perputaran di pasar uang berlipat ganda hingga 6 kali lipat dalam kurun 2020-2026, sedangkan volume di pasar valas merangkak sekitar 3 kali lipat.
Pihaknya membeberkan bahwa perputaran valas saat ini menembus kisaran US$ 12 miliar per hari, melesat dari posisi 2020 yang semula di kisaran US$ 3-4 miliar per hari.
"Makin dalam pasarnya, maka stabilitas rupiah juga akan makin terjaga dan sumber pembiayaan untuk pembangunan juga akan makin bisa kami dorong," ujar dia.
Destry menuturkan bahwa institusi bank sentral tidak akan mengerek suku bunga BI Rate secara serta-merta sewaktu rupiah mengalami peningkatan tekanan.
Pihaknya memaparkan bahwa lembaga tersebut senantiasa memperhitungkan laju pertumbuhan ekonomi yang dinilai belum mencapai batas maksimal potensinya.
Destry mengutarakan bahwa lembaga moneter memilih opsi penguatan sektor pasar uang dan valas melalui pemberian insentif serta penekanan tarif lindung nilai atau hedging.
Kebijakan itu terbukti menstimulasi aliran dana asing serta menambah volume pasokan valas pasar melalui instrumen keuangan seperti SRBI dan SBN.
Destry pun menggarisbawahi bahwa penanganan laju inflasi menuntut adanya kerja sama rapat antara pihak bank sentral, kabinet pusat, pemerintah daerah, hingga para pemain di industri pangan.
Pihaknya menerangkan inflasi bahan pokok mustahil diselesaikan oleh bank sentral semata sebab masalah pasokan berada di luar jangkauan instrumen moneter.
"Inflasi sudah pasti tidak akan bisa reda sendiri, tetapi sinergi itu yang sangat dibutuhkan,” kata Destry.
Destry merinci bahwa inflasi periode Agustus berada di kisaran 2,8%, sementara laju inflasi inti bertengger di angka 2,7%.
Pihaknya melaporkan inflasi pangan sudah menyusut ke angka 2,5% usai sebelumnya menembus angka 5%, sedangkan inflasi barang yang diatur pemerintah masih mencatatkan angka 3,58%.
Destry berpendapat bahwa pihak eksekutif bersama bank sentral perlu menjamin kelancaran pasokan pangan serta mengantisipasi penyesuaian tarif yang diatur negara sebab kedua faktor tersebut berdampak langsung pada inflasi secara menyeluruh.
