KLH dan KKP Bersinergi Maksimalkan Potensi Nilai Ekonomi Karbon Laut
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama dalam pengendalian perubahan iklim.
Fokus utama ada pada implementasi nilai ekonomi karbon di sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini diharapkan mendorong koordinasi lintas sektor untuk mitigasi dan adaptasi iklim di wilayah pesisir.
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH, Ary Sudijanto, menekankan pentingnya laut bagi Indonesia. “Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.
Baca JugaKemdiktisaintek Pastikan SMA Unggul Garuda Resmi Mulai Aktivitas Tahun 2026
Lebih dari 70 persen wilayah kita adalah laut, dan lebih dari 60 persen penduduk tinggal di wilayah pesisir,” ujarnya. Ia menambahkan, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran vital dalam pencapaian target iklim nasional.
Kolaborasi ini menjadi landasan bagi sinergi strategis yang mendukung agenda mitigasi dan adaptasi iklim. KLH dan KKP menekankan bahwa upaya pengelolaan ekosistem pesisir akan berdampak nyata terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.
Kerja sama ini menjadi salah satu bentuk implementasi strategi nasional dalam menghadapi perubahan iklim global.
Peran Ekosistem Laut dalam Penyerapan Karbon
Indonesia memiliki ekosistem pesisir yang luas, termasuk mangrove dan lamun, yang berpotensi menjadi solusi berbasis laut untuk mitigasi iklim. Sekitar 20–25 persen mangrove dunia berada di wilayah Indonesia. Tutupan lamun yang luas berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan karbon, sekaligus pelindung pesisir dan pendukung keanekaragaman hayati.
Restorasi dan pengelolaan ekosistem ini diyakini memperkuat ketahanan masyarakat pesisir. Ary Sudijanto menyebutkan, pemanfaatan mangrove dan lamun secara optimal dapat menurunkan emisi secara signifikan. Hal ini juga sejalan dengan target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.
Sinergi antar-kementerian menjadi kunci dalam menjaga kualitas ekosistem laut. Koordinasi ini memastikan langkah mitigasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan terintegrasi, ekosistem pesisir dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat.
Perjanjian Kerja Sama Strategis
KLH dan KKP menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk memperkuat pengendalian perubahan iklim di sektor kelautan. Tujuannya memastikan implementasi nilai ekonomi karbon berjalan optimal. Selain itu, perjanjian ini memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mitigasi dan adaptasi iklim.
Ary Sudijanto menegaskan, kerja sama ini mendukung pencapaian target NDC Indonesia. “Kerja sama ini juga sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” jelasnya. Langkah ini diharapkan mendorong sinergi yang berkelanjutan di semua tingkatan pemerintahan.
Melalui kerja sama ini, kedua kementerian dapat memanfaatkan sumber daya dan data secara terpadu. Hal ini membantu perencanaan aksi iklim yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dampak positif diharapkan dirasakan oleh ekosistem laut maupun masyarakat pesisir secara langsung.
Mandat KKP dalam Aksi Iklim Laut
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, A. Koswara, menegaskan peran KKP dalam memimpin aksi iklim di sektor kelautan.
“Komitmen itu ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional,” ujarnya. Peraturan ini memberi mandat kepada KKP untuk mengambil langkah nyata dalam pengendalian perubahan iklim.
A. Koswara menambahkan, KKP akan mengawasi implementasi strategi mitigasi di seluruh wilayah pesisir. Pendekatan ini meliputi pengelolaan mangrove, lamun, dan sumber daya perikanan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung target nasional dan meningkatkan ketahanan lingkungan.
Selain itu, KKP akan berkoordinasi dengan KLH untuk memastikan program ekonomi karbon laut dapat berjalan lancar. Sinergi ini memungkinkan penerapan kebijakan yang terukur dan berdampak luas. Kolaborasi ini juga meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya ekosistem laut bagi kesejahteraan nasional.
Manfaat Nilai Ekonomi Karbon dan Mitigasi Iklim
Implementasi nilai ekonomi karbon di sektor kelautan memungkinkan masyarakat merasakan manfaat langsung. Ekosistem pesisir yang dikelola dengan baik meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.
Ary Sudijanto menegaskan, “Pemanfaatan ekosistem laut secara berkelanjutan akan memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.”
Pendekatan ekonomi karbon juga mendorong pengembangan proyek-proyek ramah lingkungan. Program ini diharapkan menciptakan lapangan kerja sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, mitigasi perubahan iklim dan pembangunan ekonomi berjalan seiringan.
Selain mitigasi, adaptasi perubahan iklim menjadi fokus penting. Restorasi mangrove dan lamun membantu masyarakat pesisir menghadapi dampak cuaca ekstrem. Koordinasi KLH dan KKP memastikan langkah-langkah adaptasi dilakukan secara sistematis dan terencana.
Prospek Kolaborasi dan Implementasi ke Depan
Kolaborasi KLH dan KKP membuka peluang pengembangan strategi baru dalam mitigasi perubahan iklim. Sinergi ini dapat meningkatkan kapasitas nasional dalam mengelola karbon laut. Implementasi langkah ini diharapkan menjadi model untuk sektor lain dan skala regional.
Ary Sudijanto menekankan, keberhasilan program ini tergantung pada konsistensi pengelolaan dan pengawasan. KKP juga menegaskan komitmennya dalam memimpin aksi iklim laut. Dengan dukungan lintas sektor, target NDC Indonesia dapat tercapai secara optimal.
Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekosistem pesisir dan meningkatkan nilai ekonomi karbon nasional. Upaya berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan diharapkan menghasilkan dampak positif jangka panjang.
Masyarakat pesisir pun menjadi bagian dari solusi perubahan iklim melalui keterlibatan aktif dalam program yang disusun bersama KLH dan KKP.
Rekomendasi
