Prabowo Subianto Luncurkan Program Paket Ekonomi 2025
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi memperkenalkan Program Paket Ekonomi 2025 sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Istana Kepresidenan Jakarta. Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pekerja, pelajar, hingga UMKM, dengan tujuan meningkatkan daya beli sekaligus memperkuat sektor ekonomi produktif.
Airlangga menjelaskan, "Program Paket Ekonomi 2025 terdiri dari delapan program akselerasi yang dijalankan hingga akhir tahun, empat program dilanjutkan ke 2026, serta lima program terkait penyediaan lapangan kerja."
Delapan Program Akselerasi Ekonomi 2025
Baca JugaPunya Potensi Untung Besar, Inilah Perkiraan Modal Usaha Pecel Lele
Paket ekonomi ini memiliki delapan program utama:
Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi
Lulusan perguruan tinggi akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi, sekitar Rp 3,3 juta per bulan, selama enam bulan. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang kerja lebih luas.
Perluasan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP
Penerimaan pajak untuk sektor pariwisata akan ditanggung pemerintah 100% selama tiga bulan sisa tahun 2025, sebagai insentif bagi pelaku industri pariwisata.
Bantuan Pangan
Pemerintah menyediakan bantuan pangan berupa 10 kg beras selama dua bulan, dan berpotensi ditambah pada Desember jika realisasi anggaran belum optimal.
Bantuan Iuran JKK dan JKM
Pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi online, kurir, dan tenaga logistik mendapatkan bantuan iuran JKK dan JKM selama enam bulan sebesar 50%.
Program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan
Relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PP diberikan maksimal BI Rate plus 3%, mendukung pekerja dalam memenuhi kebutuhan perumahan.
Padat Karya Tunai (Cash for Work)
Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum akan menyediakan proyek upah harian selama periode September–Desember 2025, untuk membuka lapangan kerja sementara sekaligus meningkatkan infrastruktur.
Percepatan Deregulasi
Pemerintah mempercepat aturan deregulasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 untuk mempermudah kegiatan usaha dan mendukung iklim investasi.
Program Perkotaan dan UMKM
Meningkatkan kualitas pemukiman perkotaan sekaligus menyediakan platform pemasaran digital bagi pelaku ekonomi gig dan UMKM. Total anggaran untuk delapan program ini mencapai Rp 16,23 triliun.
Empat Program Lanjutan 2026
Selain delapan program 2025, pemerintah juga menyiapkan empat program lanjutan untuk tahun 2026:
Perpanjangan PPh Final 0,5% untuk wajib pajak UMKM.
Penyesuaian penerima PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM.
Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata dan industri padat karya.
Diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah (BPU).
Langkah-langkah ini diharapkan memberikan kepastian ekonomi bagi pekerja sekaligus mendorong UMKM dan sektor padat karya.
Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja
Program Paket Ekonomi 2025 juga mencakup lima inisiatif penyerapan tenaga kerja:
Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Replanting di perkebunan rakyat.
Kampung Nelayan Merah Putih.
Revitalisasi tambak panturan.
Modernisasi kapal nelayan.
Program ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memperkuat sektor produktif yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Program Paket Ekonomi 2025 menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pekerja, pelajar, dan UMKM dengan kebijakan konkret yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan delapan program akselerasi, empat program lanjutan, dan lima program penyerapan tenaga kerja, pemerintah berupaya menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Rekomendasi
