
JAKARTA - Membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) sering kali dianggap sebagai beban rutin yang memberatkan. Namun, dengan strategi yang tepat, beban tersebut sebenarnya bisa diatur sehingga terasa lebih ringan. Ada beberapa cara legal dan aman yang bisa dilakukan masyarakat untuk memastikan kewajiban pajak kendaraan tidak terasa mahal, sekaligus menghindari potensi denda akibat keterlambatan.
Kepala Bidang PKB Bapenda Jawa Tengah, Danang Wicaksono, menegaskan bahwa langkah pertama dan paling penting adalah membayar pajak kendaraan tepat waktu. Menurutnya, kedisiplinan dalam hal ini menjadi kunci agar masyarakat tidak mengalami pembengkakan biaya. “Kalau telat, ada denda PKB + denda SWDKLLJ, semakin lama telat, dendanya makin besar. Jadi pastikan selalu bayar sebelum jatuh tempo,” ujar Danang.
Hindari Keterlambatan dengan Balik Nama Segera
Baca JugaOVO Nabung Superbank Hadirkan Tabungan Digital Menguntungkan
Selain disiplin membayar tepat waktu, masyarakat juga diimbau untuk segera melakukan proses balik nama kendaraan. Menurut Danang, keterlambatan dalam melakukan mutasi bisa menimbulkan konsekuensi berupa denda tambahan. “Denda keterlambatan mutasi sebesar 1 persen per bulan, ini bisa dihindari dengan segera melakukan balik nama,” jelasnya.
Saat ini, biaya balik nama kendaraan justru lebih terjangkau karena aturan baru tidak lagi mewajibkan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB-II) untuk kendaraan bekas. Artinya, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan balik nama dengan biaya lebih rendah dibandingkan sebelumnya.
Hindari Pajak Progresif dengan Strategi Tepat
Salah satu komponen yang membuat PKB terasa mahal adalah pajak progresif. Penetapan tarif progresif diberlakukan berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki seseorang dalam satu KTP. Semakin banyak kendaraan, semakin tinggi tarif pajaknya, dengan besaran maksimal hingga 6 persen pada kepemilikan kendaraan kelima.
Untuk mengantisipasi hal ini, masyarakat bisa memanfaatkan nama anggota keluarga. “Hindari pajak progresif, dengan cara memilih motor di bawah 250 cc, atasnamakan kendaraan pada anggota keluarga berbeda,” ungkap Danang.
Strategi tersebut cukup efektif karena kepemilikan bisa dipecah menjadi beberapa nama, misalnya menggunakan nama istri, anak, atau orang tua. Bahkan, pengatasnamaan kendaraan ke badan usaha atau perusahaan juga bisa menjadi solusi untuk menghindari kenaikan pajak progresif yang signifikan.
Sesuaikan Pilihan Kendaraan dengan Kemampuan
Selain aspek administratif, jenis kendaraan yang dipilih juga sangat menentukan besaran pajak. PKB dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Artinya, semakin mahal kendaraan yang dimiliki, semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayar.
Masyarakat disarankan menyesuaikan pilihan kendaraan dengan kemampuan finansial. “Sesuaikan pilihan kendaraan, semakin mahal kendaraan pajaknya cenderung lebih mahal karena tarif PKB akan dikalikan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB),” terang Danang.
Alternatif lain yang dapat dipertimbangkan adalah memilih kendaraan dengan kapasitas mesin kecil, kendaraan dengan teknologi turbocharger, atau bahkan kendaraan listrik. Selain lebih ramah lingkungan, kendaraan listrik juga memiliki skema pajak yang lebih ringan di banyak daerah.
Manfaatkan Aplikasi Resmi untuk Bayar Pajak
Agar lebih efisien, masyarakat disarankan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan secara mandiri. Menggunakan jasa perantara atau calo justru berpotensi menambah biaya di luar ketentuan resmi. “Urus pembayaran pajak secara mandiri, hindari menggunakan jasa calo, ini akan membuat masyarakat terhindar dari tarif non-resmi,” jelas Danang.
Kini, pembayaran pajak semakin mudah dengan hadirnya layanan digital. Berbagai aplikasi resmi sudah tersedia, seperti Signal atau New Sakpole untuk wilayah Jawa Tengah. Melalui aplikasi ini, wajib pajak bisa melakukan pembayaran dengan lebih praktis tanpa perlu antre lama di Samsat.
Disiplin Jadi Kunci
Pada akhirnya, kunci untuk membuat pembayaran PKB lebih efisien terletak pada disiplin wajib pajak itu sendiri. Membayar tepat waktu, melakukan balik nama segera, menghindari pajak progresif, serta memilih kendaraan yang sesuai kemampuan adalah langkah-langkah yang dapat menekan beban pajak.
Dengan memanfaatkan teknologi digital dan menghindari biaya tambahan dari calo, masyarakat bisa semakin nyaman menjalankan kewajiban pajak kendaraan. Strategi ini tidak hanya meringankan beban finansial, tetapi juga membantu menciptakan tata kelola pajak yang lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak juga mendukung pembangunan daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah, yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan, masyarakat turut berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur, transportasi, hingga pelayanan masyarakat di daerahnya masing-masing.
Melalui langkah-langkah sederhana yang bisa diterapkan setiap pemilik kendaraan, pembayaran PKB tidak lagi terasa sebagai beban berat. Justru, kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban pajak menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung kemajuan bersama.

Alif Bais Khoiriyah
wartafinansial.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Garuda Muda Dapat Apresiasi Erick Thohir Meski Tersingkir dari AFC U23
- Rabu, 10 September 2025
Berita Lainnya
Terpopuler
1.
Gibran Berkunjung ke Kediaman SBY Beri Ungkapan Selamat Ulang Tahun
- 10 September 2025
2.
Update Harga Sembako Jatim, Cabai Merah dan Bawang Mengalami Kenaikan
- 10 September 2025
3.
OVO Nabung Superbank Hadirkan Tabungan Digital Menguntungkan
- 10 September 2025
4.
Strategi Cerdas Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Lebih Efisien
- 10 September 2025
5.
IHSG Saham Rebound Didukung Optimisme Data Ekonomi Global
- 10 September 2025