Sri Mulyani dan Koperasi Desa Merah Putih
JAKARTA - Pemerintah terus menggenjot pembangunan ekonomi desa lewat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dirancang untuk memotong rantai distribusi kebutuhan pokok sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai KDMP berperan strategis dalam menekan harga bahan pokok dengan memangkas jalur distribusi yang selama ini panjang dan berbiaya tinggi.
Memotong Rantai Distribusi untuk Harga Pokok Lebih Terjangkau
Sri Mulyani menjelaskan, kehadiran KDMP tidak hanya mempermudah distribusi barang kebutuhan pokok dari produsen ke konsumen desa, tetapi juga diproyeksikan mampu menurunkan harga-harga tersebut. “Kehadiran KDMP tidak hanya menyederhanakan rantai distribusi, tetapi juga diproyeksikan menurunkan harga kebutuhan pokok,” ungkapnya melalui akun Instagram @smindrawati.
Baca JugaPersib Bandung Persiapkan Pemain Baru Hadapi Persebaya Surabaya
Langkah ini penting di tengah fluktuasi harga pangan yang kerap membebani masyarakat. Dengan memotong perantara yang selama ini menambah biaya, harga bahan pokok di tingkat desa dapat lebih stabil dan terjangkau.
Dampak Positif bagi Petani dan Ekonomi Desa
Selain menurunkan harga kebutuhan pokok, KDMP juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tukar petani. Dengan sistem distribusi yang lebih efisien dan koperasi yang berperan langsung sebagai penghubung antara petani dan pasar, pendapatan petani akan meningkat. Program ini juga membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru yang diperkirakan bisa mencapai dua juta.
Tak hanya itu, KDMP mengedepankan inklusi sosial dengan memperluas partisipasi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam aktivitas ekonomi desa. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah membangun ekonomi inklusif yang memberdayakan seluruh lapisan masyarakat.
Program Prioritas Berkelanjutan hingga 2026
Mengingat manfaat dan potensi besar yang dimiliki KDMP, Menteri Keuangan memastikan bahwa program ini akan terus dilanjutkan hingga tahun 2026. “Ini salah satu program prioritas yang akan kita lanjutkan di tahun 2026. Saatnya desa bergerak, tumbuh menjadi harapan baru,” tegas Sri Mulyani.
Hingga Juli 2025, tercatat lebih dari 80 ribu KDMP telah terbentuk dan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat perekonomian dan kesejahteraan di tingkat desa dan kelurahan.
Optimalisasi Pembiayaan dan Dukungan Lintas Sektor
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan dukungan penuh Kementerian Keuangan terhadap KDMP, terutama dalam hal pembiayaan. Melalui skema pembiayaan yang diatur dalam PMK 49/2025, koperasi desa dapat mengembangkan lini usahanya secara optimal.
“Dibutuhkan perencanaan, kejelasan apa yang mau dilakukan, kemudian dimintakan pembiayaan, dan desa akan mendukung penuh,” ujarnya.
Dengan sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN, KDMP diharapkan mempercepat pemerataan ekonomi di tingkat lokal. Program ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi desa, yang menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Membangun Ekonomi Desa sebagai Pilar Nasional
Keberhasilan KDMP menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi desa merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan nasional yang merata. Dengan memperkuat koperasi sebagai penggerak ekonomi desa, rantai pasok yang selama ini panjang dan rumit dapat dipersingkat, sehingga harga kebutuhan pokok menjadi lebih terkendali.
Program ini juga menjadi model bagi pengembangan ekonomi berbasis komunitas yang memberdayakan masyarakat lokal secara langsung, sekaligus memberikan ruang bagi kelompok rentan untuk berkontribusi dalam roda ekonomi.
Rekomendasi
