Proyeksi Defisit APBN 2026 Capai 2,95 Persen Ekonom Minta Efisiensi

JAKARTA - Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ada pada kisaran 2,8%-2,95% terhadap produk domestik bruto (PDB), mendekati ambang batas maksimal 3%.

Lantaran ruang fiskal yang kian sempit, pemerintah dinilai wajib menerapkan penghematan anggaran secara selektif tanpa mengorbankan pengeluaran produktif.

Rizal menyebutkan, merawat defisit di bawah 3% memang krusial.

Akan tetapi, pemerintah jangan cuma menyelamatkan angka defisit lewat cara memotong pengeluaran yang justru menopang perekonomian.

"Yang harus dipotong adalah 'lemak' anggaran rapat, perjalanan dinas, belanja seremonial, pengadaan non-prioritas, dan tambahan anggaran K/L yang output-nya lemah, bukan belanja produktif yang menjaga daya beli dan investasi," ujar Rizal kepada Kontan, Jumat (4/9/2026).

Berdasarkan penjelasannya, tantangan fiskal 2026 justru kian berat pada sisi pemasukan.

Capaian penerimaan pajak sampai Agustus yang baru menyentuh kisaran 59,8% dari patokan Rp 2.357 triliun menandakan tekanan shortfall sudah tampak nyata.

Rizal mengimbau pemerintah supaya tidak menutupi kekurangan penerimaan lewat penambahan utang atau mengorbankan pos pengeluaran produktif.

"Jangan menutup lubang penerimaan dengan menambah utang atau mengorbankan belanja produktif, karena itu hanya memindahkan tekanan dari APBN ke pertumbuhan ekonomi," katanya.

Menurut Rizal, defisit berjumlah 2,8%-2,95% memang masih di bawah batas 3%, namun batas amannya sangat tipis.

Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola fiskal tidak cukup hanya dipandang dari urusan apakah defisit melampaui batas 3% atau tidak.

"Ukuran keberhasilan fiskal bukan sekadar tidak menembus 3%, melainkan apakah defisit tersebut lahir dari belanja produktif atau justru dari penerimaan yang melemah dan belanja rutin yang tidak terkendali," pungkasnya.