Wisata Bahari Didorong Lebih Aman dengan Standar Kapal Baru

Bali – Industri kapal wisata nasional didorong menerapkan standar keselamatan dan pengelolaan risiko yang lebih terukur. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keamanan pelayaran, tetapi juga memperkuat daya saing wisata bahari dan membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, PT Jasaraharja Putera, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re.

Keempat pihak menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangkaian INSA Yacht Festival (IYF) 2026 di Benoa, Bali, 8 Agustus 2026.

Wakil Ketua Umum DPP INSA sekaligus Ketua Penyelenggara IYF 2026, Nova Y. Mugijanto, mengatakan kerja sama tersebut diarahkan untuk membangun sistem keselamatan dan pengelolaan risiko kapal wisata secara lebih terintegrasi.

Salah satu langkahnya adalah penerapan notasi khusus kapal wisata oleh BKI sebagai bagian dari peningkatan standar klasifikasi kapal wisata di Indonesia.

“Dengan standar keselamatan dan klasifikasi yang lebih baik, risiko operasional kapal wisata diharapkan dapat dikelola secara lebih terukur, sehingga perlindungan asuransi dapat menjadi lebih optimal dan premi diharapkan semakin kompetitif,” kata Nova.

Menurut Nova, pemenuhan standar klasifikasi dan perlindungan asuransi juga diharapkan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap kapal wisata sebagai aset yang dibiayai.

“Pada akhirnya, hal ini dapat membuka akses pembiayaan yang lebih baik dan mendorong percepatan pengembangan industri wisata bahari nasional,” ujarnya.

Direktur Utama BKI R. Benny Susanto mengatakan pengembangan wisata bahari tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan armada. Standar keselamatan, manajemen risiko, dan tata kelola yang memenuhi ketentuan nasional maupun internasional juga menjadi bagian penting.

BKI, kata Benny, berperan memastikan kelaikan kapal sekaligus mendukung penyusunan standar, kajian teknis, inovasi digital, penguatan manajemen risiko, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kemaritiman.

“BKI berkomitmen menjadi mitra strategis dalam membangun ekosistem dunia maritim di sektor pariwisata yang aman dan berdaya saing,” ujar Benny.

Komitmen tersebut dilakukan melalui pengembangan standar dan regulasi teknis, kajian dan survei, penerapan best practices, pengembangan metode asesmen risiko, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan keselamatan.

BKI juga mendorong pelatihan dan sertifikasi, pilot project inovasi keselamatan, serta penguatan budaya keselamatan (safety culture) di lingkungan industri pelayaran.

Dari sisi perlindungan risiko, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris mengatakan keselamatan perlu dibangun secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem wisata bahari.

Menurutnya, pariwisata merupakan salah satu penopang perekonomian nasional sehingga aspek keselamatan harus menjadi bagian penting dalam pengembangannya.

“Melalui pariwisata yang berkeselamatan, kita tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga mendorong pertumbuhan jumlah wisatawan,” kata Abdul Haris.

Ia mengatakan penguatan keselamatan perlu mencakup pengunjung, destinasi, sarana pendukung, hingga sistem penyelamatan dan evakuasi.

Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku usaha maupun wisatawan melalui penguatan standar keselamatan dan perlindungan risiko yang sesuai dengan karakteristik pelayaran dan wisata bahari di Indonesia.

“Dengan semangat Melayani Sepenuh Hati, Jasaraharja Putera akan terus membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung sektor maritim dan pariwisata bahari yang aman, tangguh, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Teknik Operasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re, Delil Khairat, mengatakan kerja sama tersebut juga menandai penerapan pertama konsep Strategic Risk Management (SRM) pada segmen pariwisata bahari.

Konsep ini mengintegrasikan pengendalian risiko teknis dan penjaminan risiko finansial dalam satu rangkaian secara end to end, mulai dari pemilik kapal hingga perusahaan asuransi dan reasuransi.

Menurut Delil, masing-masing pihak memiliki peran yang saling melengkapi dalam rantai pengelolaan risiko tersebut.

INSA mewakili pemilik risiko, yakni pemilik kapal wisata nasional. BKI menjalankan fungsi di sisi hulu melalui penilaian, klasifikasi, dan pengendalian mutu risiko teknis kapal.

PT Jasaraharja Putera bertindak sebagai penanggung langsung yang menerbitkan polis dan melayani pemegang polis. Sementara Indonesia Re melengkapi rantai tersebut sebagai penanggung ulang atau reasuransi yang menyediakan kapasitas dan kedalaman neraca.

“Hal ini menggambarkan bagaimana rantai bisnis dari hulu ke hilir dikelola sebagai sebuah ekosistem. Inilah esensi Strategic Risk Management. SRM bertumpu pada keyakinan bahwa penjaminan finansial yang sehat hanya dapat dibangun di atas pengendalian risiko teknis yang terverifikasi,” kata Delil.

Sebagai langkah awal penerapan standar tersebut, BKI juga menandatangani kontrak pilot project dengan tiga perusahaan anggota INSA, yakni PT Tringgading Agung Pratama, PT Wisata Biru Indonesia, dan PT Pelayaran Wisata Laut Varuna Sakti.

Pilot project tersebut mencakup proses klasifikasi tiga kapal wisata sebagai tahap awal penerapan notasi khusus kapal wisata di Indonesia.

Langkah ini diharapkan mendorong terbentuknya industri wisata bahari nasional yang lebih aman dan berkualitas, sekaligus memperkuat keberlanjutan sektor maritim dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.