Pemprov Kaltara Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah di Sektor Industri
TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pendapatan Asli Daerah (PAD) melaksanakan pemantapan kepatuhan kewajiban pajak pada zona industri.
“Kami kemarin (Rabu) melaksanakan sosialisasi untuk penguatan kepatuhan pajak wajib pajak di kawasan industri, khususnya di PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI),” ujar Ketua Tim Satgas PAD Kaltara Datu Iqro Ramadhan di Tanjung Selor, Kaltara, Kamis.
Selain menjadi sarana mendorong kedisiplinan wajib pajak, tambahnya, sosialisasi ini juga ditujukan untuk menguraikan tugas dan fungsi Satgas PAD.
“Kami datang untuk menyampaikan pentingnya kepatuhan pajak sekaligus menjelaskan tugas dan fungsi Tim Satgas PAD,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara tersebut.
Salah satu kewajiban Satgas PAD, paparnya, ialah mengimbau wajib pajak agar melunasi kewajibannya secara tepat waktu berdasarkan peraturan. Kepatuhan ini, kata Iqro, merupakan poin kunci untuk menunjang peningkatan PAD yang nantinya dipakai untuk mendanai pelbagai kegiatan pembangunan daerah.
Tim Satgas PAD, lanjutnya, juga mengerjakan pengawasan serta pemeriksaan terhadap data yang diserahkan oleh wajib pajak. Apabila dijumpai adanya perbedaan antara laporan data dengan fakta aktual, pemerintah akan mengeksekusi langkah hukum sesuai ketentuan berlaku.
Eksistensi Satgas PAD, tegasnya, bukan hanya bertujuan melakukan kontrol, melainkan pula membentuk komunikasi dan keterpaduan bersama para wajib pajak. Dengan sinergi yang harmonis, diproyeksikan kepatuhan pajak dapat terus terdongkrak dan potensi PAD Kaltara dapat dioptimalkan.
“Wajib pajak kami harapkan dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu dan menyampaikan data secara benar. Kalau ditemukan ketidaksesuaian, tentu akan ada tindak lanjut sesuai aturan,” katanya.
Datu Iqro menyebutkan, Tim Satgas PAD yang berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut terdiri dari Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Bapenda Kaltara, Kejaksaan Tinggi Kaltara, Kepolisian, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praha (Satpol PP), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapenda Bulungan, serta Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.
Melalui sosialisasi dan kontrol yang diselenggarakan secara bersinergi, sambung Ketua Tim Satgas PAD, Pemprov Kaltara berharap kepedulian serta kepatuhan wajib pajak kian menguat.
“Langkah yang kami laksanakan ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mengoptimalkan PAD dan memperkuat kapasitas fiskal daerah,” ujarnya.
PT KIPI adalah salah satu korporasi di Kawasan Industri Tanah Kuning-Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan yang berfokus pada pengembangan dan tata kelola kawasan industri hijau di area Proyek Strategis Nasional (PSN).