Rekor Baru Utang AS Tembus US$40 Triliun Bahayakan Ekonomi Global

WASHINGTON - Pinjaman pemerintah Amerika Serikat (AS) melampaui nominal US$40 triliun untuk pertama kalinya. Peningkatan tersebut kembali membangkitkan kecemasan atas keberlanjutan fiskal negara bermata uang dolar tersebut, di tengah melonjaknya biaya jaminan sosial dan pembayaran bunga pinjaman.

Kementerian Keuangan AS mencatat jumlah pinjaman publik pemerintah menyentuh US$40,047 triliun pada Selasa (18/8/2026).

Jumlah tersebut terdiri dari surat utang pemerintah yang dipegang publik senilai US32,266triliunsertapinjamanantarlembagapemerintahsebesarUS7,782 triliun.

Lewat capaian ini, pinjaman pemerintah AS saat ini telah membengkak lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu kurang dari satu dekade.

Pada Januari 2017, saat Donald Trump pertama kali diambil sumpahnya sebagai presiden, posisi pinjaman pemerintah AS tercatat sekitar US$19,95 triliun.

Sekitar sepertiga dari kenaikan tersebut terjadi sepanjang dua tahun sewaktu pemerintah AS menggenjot pembiayaan secara masif demi menanggulangi pandemi Covid-19 di bawah kepemimpinan Trump dan mantan Presiden Joe Biden.

Di samping itu, arah kebijakan fiskal kedua rezim serta ketidakseimbangan antara pemasukan pajak dan pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang turut memicu pembengkakan pinjaman.

Lembaga pengawas anggaran AS sebelumnya telah mengalkulasi ambang US$40 triliun akan terlampaui dalam kurun beberapa pekan terakhir.

Pihaknya mengingatkan bahwa bahaya pinjaman yang lebih parah dapat timbul jika Kongres tidak mendesak penyelesaian prospek fiskal yang dianggap tidak berimbang tersebut.

Langkah yang dapat diambil, di antaranya mengerek pajak, memangkas pengeluaran pemerintah, atau mengombinasikan kedua opsi tersebut.

Presiden Committee for a Responsible Federal Budget, Maya MacGuineas, menyebutkan besarnya pinjaman pemerintah bukan sekadar persoalan di pembukuan negara, melainkan berpeluang memberi dampak langsung terhadap perekonomian dan warga.

"Utang sebesar US$40 triliun tidak hanya ada di pembukuan pemerintah; dampaknya terasa di seluruh perekonomian dan pada akhirnya memengaruhi kantong masyarakat dengan satu cara atau lainnya," kata MacGuineas.

Menurutnya, peningkatannya juga dapat melipatgandakan tekanan inflasi, menyempitkan ruang pemerintah dalam mengalokasikan anggaran prioritas lain, serta menjadikan AS lebih rentan menghadapi situasi darurat di dalam negeri maupun krisis di luar negeri.

"Semakin banyak kami berutang, semakin kami memperburuk inflasi, mengesampingkan prioritas lain dalam anggaran, dan membuat diri kami rentan terhadap keadaan darurat di dalam negeri serta gejolak di luar negeri," ujar MacGuineas dalam sebuah keterangan setelah rilis data Kementerian Keuangan AS.

MacGuineas pun menyoroti laju akselerasi pinjaman AS.

Angka US40triliundigapaikurangdarilimabulanusaipinjamanpemerintahmelampauiUS39 triliun.

Dalam jangka waktu kurang dari 20 tahun, keseluruhan utang tersebut telah meroket empat kali lipat.

Sebagai perbandingan, pemerintah AS memerlukan kurun waktu hingga 1981 untuk pertama kalinya menginjak angka pinjaman US$1 triliun.

"Sungguh mencengangkan betapa mudah diprediksinya kemerosotan fiskal sebuah kekuatan global," kata MacGuineas.

Lonjakan pinjaman AS juga menyita perhatian investor global.

Pemilik modal asing yang kini menggenggam hampir sepertiga surat utang pemerintah AS dilaporkan mulai memperlihatkan penyusutan permintaan dalam setahun belakangan.

Kondisi ini terjadi sewaktu imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor panjang merangkak naik.

Beberapa hari usai lelang obligasi Treasury 30 tahun bernilai US$25 miliar mencetak imbal hasil tertinggi sejak 2021, yield obligasi jangka panjang pada Selasa menyentuh level tertinggi dalam kurun hampir dua dekade.

Para investor meminta imbalan lebih besar lantaran pemerintah AS terus-menerus menerbitkan surat utang dalam volume besar.

Sebagai informasi, pergerakan imbal hasil obligasi berbanding terbalik dengan harga obligasi.

Pada Rabu (19/8), Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengambil tindakan guna meredam kembali imbal hasil obligasi jangka panjang.

Pemerintah AS mengumumkan penggandaan volume pembelian kembali Treasury tenor 10 sampai 30 tahun menjadi sekurang-kurangnya US$4 miliar per transaksi.

Merangkaknya imbal hasil Treasury dalam jangka panjang umumnya ikut mendongkrak kenaikan suku bunga kredit pemilikan rumah, pinjaman kendaraan, hingga kredit komersial.

Seiring pinjaman pemerintah AS yang kian menggelembung, Donald Trump kembali mendesak penurunan suku bunga.

Saat ditanyai di Gedung Putih mengenai apakah publik AS perlu mencemaskan gejolak pasar obligasi, Trump menyampaikan:

"Saya sama sekali tidak berpikir demikian. Saya pikir kami adalah negara yang sangat kuat, dan kami mampu melewati suku bunga yang konyol ini—suku bunga tersebut memang konyol. Lihat, ketika negara kami kuat, suku bunga seharusnya turun."

Kecemasan atas kondisi fiskal AS makin merebak usai Departemen Keuangan pada pekan sebelumnya melaporkan defisit bulanan terbesar keempat dalam sejarah negeri Paman Sam tersebut.

Defisit anggaran pada Juli menyentuh US$432 miliar.

Salah satu pemicunya yakni pengembalian tarif yang mengakibatkan penerimaan bea masuk menjadi minus selama tiga bulan berturut-turut.

Pada saat bersamaan, pengeluaran untuk program Social Security dan Medicare bagi warga lansia terus melonjak.

Defisit sepanjang 10 bulan pertama tahun fiskal 2026 bahkan telah melewati total defisit selama tahun fiskal 2025, padahal tahun berjalan masih menyisakan waktu dua bulan.

Sepanjang periode kepemimpinan pertama Trump, pinjaman publik AS bertambah sekitar US$7,8 triliun.

Lebih dari separuh kenaikan tersebut terjadi saat penanganan pandemi Covid-19 dalam sembilan bulan terakhir masa jabatannya.

Sejak Trump kembali memegang kendali pemerintahan pada Januari 2025, pinjaman AS telah bertambah sekitar US$3,8 triliun.

Dengan begitu, akumulasi kenaikan pinjaman selama dua era kepemimpinan Trump hingga kini menyentuh angka sekitar US$11,6 triliun.

Sementara itu, pinjaman publik naik sekitar US$8,4 triliun pada masa pemerintahan Joe Biden.

Selain pembiayaan pemulihan ekonomi akibat pemulihan kesehatan, lonjakan tersebut dipicu oleh belanja jumbo untuk pembangunan sarana prasarana, subsidi energi bersih, serta beragam agenda prioritas Partai Demokrat.

Committee for a Responsible Federal Budget menilai garis kebijakan pemerintahan Trump dan Biden telah mendorong trajektori pinjaman federal AS melonjak melebihi estimasi jika dibandingkan dengan kondisi berdasar regulasi belanja yang berlaku saat masing-masing presiden mulai menjabat.

Salah satu contoh nyata ialah paket undang-undang utama Trump di era keduanya, One Big Beautiful Bill Act.

Berdasarkan kalkulasi Congressional Budget Office, regulasi tersebut berpotensi menambah beban pinjaman pemerintah AS sebesar US$4,7 triliun.

Di sisi lain, langkah Trump memotong pengeluaran pemerintah sebagian besar mengincar program yang tergolong discretionary spending.

Pos alokasi tersebut merupakan bagian paling kecil dari keseluruhan anggaran federal AS.

Pemerintah AS menggelontorkan dana sekitar US$7 triliun saban tahun.

Sekitar 60% di antaranya dialokasikan untuk program wajib atau mandatory spending, termasuk Social Security, Medicare, Medicaid, hingga perawatan para veteran.

Pengeluaran tersebut cenderung membengkak seiring kenaikan biaya hidup.

Di samping itu, sekitar US$1,1 triliun dipakai untuk membayar bunga utang pemerintah AS.

Beban ini makin berat seiring bertambahnya nominal utang dan naiknya tingkat suku bunga.

Anggaran tahun fiskal 2025 menjadi titik awal sejarah saat pengeluaran bunga utang melampaui anggaran Pentagon.

Dalam 10 bulan pertama tahun fiskal 2026, pembayaran bunga utang bahkan telah melewati pengeluaran program kesehatan Medicare dan menempati posisi belanja terbesar kedua dalam anggaran federal AS setelah Social Security.

Pemerintah AS juga berhadapan dengan naiknya kebutuhan dana pensiun serta layanan kesehatan untuk generasi baby boomers.

Kondisi tersebut memberikan tekanan pada dana perwalian Social Security dan Medicare, sementara pemasukan dari pajak penghasilan dan penggajian belum mencukupi untuk menutupi seluruh pengeluaran pemerintah federal.

Lonjakan pinjaman hingga menembus angka US$40 triliun pada akhirnya memperlihatkan betapa besarnya tantangan fiskal AS.

Tanpa adanya tindakan nyata untuk menyeimbangkan penerimaan dan belanja, kenaikan beban bunga beserta program jaminan sosial berisiko terus mengikis ruang gerak fiskal pemerintah dalam mengantisipasi perlambatan ekonomi maupun krisis baru di kemudian hari.