PDIP Tekankan Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Nilai Tukar Rupiah RAPBN 2027

JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memperhatikan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp17.500 per dolar AS, yang dipakai sebagai salah satu pondasi penyusunan RAPBN 2027.

Sikap tersebut diutarakan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Budi Sulistyono, (Komisi VI) sewaktu membacakan pandangan umum fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.

"Menjaga nilai tukar rupiah terhadap US$17.500 melalui sinergi kebijakan otoritas fiskal dan moneter yang kuat, menjaga stabilitas makroprudensial dan memperkuat kredibilitas kebijakan," kata Budi, dalam menyampaikan pendapat umum tentang RAPBN 2027

Budi menuturkan sasaran kurs mata uang tersebut mesti disokong kolaborasi kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter.

Menurut Budi, ketahanan makroekonomi mesti dirawat guna memastikan patokan nilai tukar dalam RAPBN dapat terwujud.

Budi menganggap aturan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) pun wajib diperkokoh.

Akan tetapi, aturan tersebut harus dirancang secara kredibel, transparan, serta menghadirkan kepastian bagi iklim usaha.

"Kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor perlu didukung dengan kebijakan yang kredibel, transparan, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha," ujarnya.

Disamping itu, Budi atau disapa kakang, mendesak pemerintah mengantisipasi sudut pandang risiko pemodal terhadap kredibilitas aturan dan kedisiplinan tata kelola fiskal.

Pemerintah berbarengan dengan otoritas moneter dianggap wajib menjaga keyakinan pelaku pasar atas arah kebijakan ekonomi nasional.

"Untuk mengatasi persepsi risiko investor atas kredibilitas regulasi, disiplin pengelolaan fiskal dan kredibilitas kebijakan moneter, pemerintah bersama otoritas moneter mengembangkan dan memperluas cakupan kebijakan currency swap kepada mitra dagang internasional," lanjutr Budi.

Berdasarkan pertimbangan Budi, penguatan kurs tidak cukup hanya diupayakan lewat intervensi moneter.

Pemerintah juga mesti mengokohkan pondasi ekonomi nasional supaya daya tahan rupiah tidak terlalu bergantung pada dinamika luar negeri.

Budi memaparkan beberapa langkah yang bisa diambil, diantaranya diversifikasi pasar ekspor, substitusi impor strategis, serta penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Pemerintah harus melakukan upaya penguatan struktur ekonomi nasional, antara lain dengan diversifikasi pasar ekspor, substitusi impor strategis, penguatan TKDN, dan lain sebagainya sehingga dapat memperkuat ketahanan nilai tukar rupiah," jelasnya.

Budi pun menegaskan pentingnya pengendalian inflasi yang terus mempertimbangkan kapasitas belanja publik.

Sesuai pandangannya, stabilitas harga wajib bergerak selaras dengan ikhtiar menjaga pertumbuhan ekonomi yang bermutu.

"Pengendalian inflasi dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan memperkuat daya beli masyarakat," katanya.

Bagi warga berpendapatan rendah, Budi mendesak pemerintah memastikan program perlindungan dan pemberdayaan sosial terus bergulir.

Menurut Budi, kebijakan memelihara ketahanan ekonomi tidak boleh mengorbankan kesanggupan warga memenuhi kebutuhan pokok.

Sikap Fraksi PDI Perjuangan itu menjadi bagian dari catatan atas asumsi makro RAPBN 2027.

Fraksi PDIP pada akhirnya menyetujui supaya kelanjutan pembahasan RUU APBN 2027 diproses bersama pemerintah, disertai beragam catatan serta sudut pandang yang mesti ditindaklanjuti.