Purbaya Jamin Penerimaan Negara Makin Kuat & Ruang Fiskal Pun Terjaga!
JAKARTA - Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjamin bahwa situasi pendapatan nasional serta ruang fiskal tetap kokoh di tengah kondisi ekonomi global yang tak pasti.
Peningkatan pendapatan itu dijalankan tanpa menaikkan besaran pajak atau memberlakukan tipe pajak baru, tetapi lewat optimalisasi performa serta pembaruan di area Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.
Purbaya mengutarakan hal itu di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 yang diselenggarakan Metro TV bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Grand Ballroom Kempinski Hotel, pada Kamis, 3 September 2026.
Sampai akhir bulan Juli 2026, pengumpulan pajak bertambah hampir 30 persen dibandingkan rentang waktu yang sama pada tahun sebelumnya.
Pada masa yang sama, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaporkan baru mencapai 0,9 persen.
Menurut Purbaya, situasi itu mengindikasikan bahwa pendapatan serta ruang fiskal masih sangat kokoh.
"Jadi penerimaan kami kuat juga nggak lemah. Ruang fiskal juga masih terbuka lebar cukup kuat. Kalau kami lihat defisit sampai akhir Juli juga baru 0,9 persen defisitnya," ujar Purbaya.
Simak Pula :
Dana Desa Rp240 Triliun Digunakan Membayar Cicilan Kopdes, Menkeu Jamin Defisit APBN Tetap Terkendali
Peningkatan pendapatan ini, sambung Purbaya, dijalankan lewat perbaikan di bagian internal, yang mencakup penataan ulang struktur perpajakan dan Bea Cukai serta tindakan tegas bagi staf yang dianggap punya masalah.
Tindakan tersebut diklaim memberi pengaruh pada kenaikan pengumpulan pajak.
"Dan itu terjadi tanpa kenaikan tax rate. Enggak ada saya naikkan, tarif pajaknya nggak naik, nggak ada pajak baru," katanya.
Purbaya turut berpendapat bahwa penerapan Coretax menolong dalam mendongkrak performa pendapatan pajak.
Sistem yang terpadu ini menjadikan informasi penyetoran serta pelaporan pajak lebih gampang disatukan sekaligus menolong otoritas mengerjakan tinjauan terhadap penyetor pajak.
"Itu Coretax dampaknya cukup signifikan, saya lupa angka-angka dampak kenaikannya. Kalau enggak salah 30 persen, 40 persen gara-gara Coretax aja," ujar dia.
Simak Pula :
Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Ada Program Tax Amnesty pada 2027
Bagi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Purbaya mengutarakan ada kemungkinan penyusutan di tahun 2027 seiring perkiraan harga minyak serta batu bara yang lebih merosot.
Walau begitu, otoritas masih memegang pundi pendapatan lain yang bisa dipakai guna mempertahankan ruang fiskal, di antaranya sebagian laba Danantara yang bakal dijadikan dana cadangan pemerintah.
Sementara dari aspek pengeluaran, otoritas merancang sejumlah tindakan guna melindungi kemampuan beli warga bila harga minyak internasional naik.
Otoritas bakal membatasi pengeluaran yang dianggap tak penting serta menjaga pengeluaran yang lebih bermanfaat, di antaranya lewat pemberian subsidi energi.
"Kami kendalikan belanja-belanja yang enggak perlu dan tetap membolehkan belanja-belanja yang lebih produktif. Hitungan kami defisitnya tetap di bawah tiga persen, sekitar 2,85 persen. Jadi kesinambungan fiskalnya tetap terjaga," tegas Purbaya.
Otoritas pun menjamin bahwa setoran pendanaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih senilai kira-kira Rp240 triliun tak akan memperbesar beban defisit APBN.
Setoran bagi pendirian sekitar 80 ribu unit Kopdes ini dianggarkan dari sebagian Dana Desa serta disalurkan ke pihak bank.
"Dampaknya ke defisit enggak ada, kan sudah kami hitung. Di pengeluaran yang dimasukkan di Dana Desa sudah dihitung," jelas Purbaya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengutarakan opininya di Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026, pada Kamis, 3 September 2026.
(Foto: dari Sumbernya/Duta Erlangga)
Sarasehan Mendiskusikan Ketahanan Ekonomi
Perbincangan seputar regulasi fiskal ini menjadi elemen dari Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 yang mengangkat topik "Berlayar di Tengah Gelombang Global, Menjaga Daya Tahan Ekonomi Nasional".
Ajang yang memperjumpakan para pakar ekonomi serta pembuat kebijakan ini mengkaji ragam rintangan ekonomi sekaligus taktik memperkokoh daya tahan ekonomi dalam negeri.
CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib menuturkan bahwa ada empat rencana yang mesti diperkokoh, yaitu stabilitas ranah keuangan, regulasi fiskal, penanaman modal dan hilirisasi, serta peralihan energi dan proyek strategis.
"Untuk terus berlayar dengan aman di tengah kecamuk gelombang global ini, ada empat agenda utama yang perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi dan saling terhubung," ujar Mirdal.
Sarasehan 100 Ekonom Indonesia adalah ajang tahunan yang diinisiasi INDEF sebagai tempat bagi pakar ekonomi untuk mengutarakan tinjauan, ide, serta saran kebijakan kepada otoritas dan para pihak terkait.
