Langkah KPPN Mamuju Mendorong Literasi Fiskal Berbasiskan Pentahelix
MAMUJU - Forum Konsultasi Publik (FKP) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju memberi sejumlah masukan dan gagasan inovasi dari beraneka pemangku kepentingan untuk memantapkan pelayanan dan meningkatkan literasi fiskal di Sulawesi Barat.
Kepala KPPN Mamuju, Ferry Taufik Saleh, menuturkan forum tersebut mengantongi apresiasi dari pelbagai komponen pentahelix, berawal dari akademisi, pengguna layanan, pemangku kepentingan, media, masyarakat hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Di kesempatan hari ini kami mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai macam pemangku kepentingan dari pentahelix yang ada,” ujar Ferry, saat diwawancara di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Rabu, 26 Agustus 2026.
Menurut pengamatannya, forum itu bukan cuma menjadi sarana menyampaikan penilaian pelayanan, melainkan juga membuahkan sejumlah masukan inovasi yang dipandang tepat untuk dikembangkan.
Satu di antara usulan yang meraih perhatian yakni penguatan literasi fiskal. Menurut Ferry, pemahaman warga mengenai kebijakan serta tata kelola fiskal menjadi bernilai supaya publik bisa mengerti bagaimana APBN dijalankan serta menghadirkan manfaat untuk masyarakat.
“Tadi ada beberapa usul-usulan inovasi yang sangat bagus dan menarik, terutama kaitan dengan literasi fiskal yang tadi didorong dan digagas dari masing-masing instansi yang ada,” katanya.
Ferry memandang penguatan literasi fiskal memerlukan sinergi antar-sektor. Oleh karena itu, KPPN Mamuju memacu peran media dalam membagikan informasi mengenai APBN dan kebijakan fiskal bagi publik menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
Ferry memuji peranan TVRI dan RRI yang selama ini dipandang giat bersinergi bersama KPPN Mamuju dalam mempertinggi pengetahuan warga mengenai fiskal.
“Dari media masyarakat, dari TVRI, RRI yang sudah sangat luar biasa berkolaborasi dengan kami di Kabupaten Mamuju untuk terus meningkatkan literasi terkait dengan fiskal yang ada di Indonesia ini,” ucap Ferry.
Ferry berharap hasil FKP tidak berhenti sebatas penyampaian aspirasi, melainkan sanggup ditindaklanjuti menjadi bentuk inovasi serta sinergi nyata. Melalui langkah tersebut, peningkatan kualitas pelayanan KPPN dapat berjalan serempak dengan makin tingginya pemahaman masyarakat atas pengelolaan keuangan negara.
