Memahami Kondisi Posisi Fiskal Secara Lebih Komprehensif dan Terstruktur
JAKARTA - Setiap saat pihak pemerintah menyampaikan rancangan anggaran belanja, perhatian publik umumnya terfokus pada dua aspek: sejauh mana APBN sanggup memicu pertumbuhan, serta bagaimana cara pemerintah mendanainya.
Rancangan APBN 2027 menampilkan kedua poin ini secara serentak.
Pihak pemerintah mematok sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, lebih tinggi dibandingkan rerata 5,4% pada paruh pertama 2026.
Namun di momen bersamaan, defisit direncanakan menyusut menjadi 2,4% PDB dari proyeksi 2,85% pada 2026.
Pengeluaran negara tetap meningkat 3,9%, tetapi kecepatannya jauh lebih perlahan bila dibandingkan pertumbuhan pengeluaran sekitar 14,8% pada proyeksi tahun ini.
Keseimbangan primer, yakni perbedaan pendapatan dan belanja sebelum pembayaran bunga utang, turut membaik secara signifikan dari defisit Rp152 triliun menjadi berkisar Rp21 triliun.
Secara sekilas, susunan ini memang tampak lebih menyerupai langkah penataan fiskal daripada perluasan.
Pemerintah berkeinginan menekan pedal gas pertumbuhan, namun tidak mau melepas rem fiskalnya.
Pada saat bersamaan, kebutuhan pendanaan utang malah melonjak menjadi berkisar Rp876 triliun.
Dua hal tersebut wajib dicermati secara bersamaan.
Tidak Semua Perluasan Berasal dari Defisit
Masyarakat dunia kembali menyadari bahwa ruang fiskal memiliki batasnya.
IMF mencatat kewajiban utang publik global telah mendekati angka 94% PDB pada 2025 dan, mengikuti kecenderungan saat ini, sanggup menyentuh 100% pada 2029.
Tanggungan bunga turut meningkat, sehingga banyak negara mulai memulihkan kembali ruang fiskalnya.
Namun besarnya defisit tidak memadai untuk menilai sejauh mana anggaran mendorong roda ekonomi.
Dua negara yang memiliki tingkat defisit serupa dapat memberikan pengaruh yang berbeda, bergantung pada alokasi anggarannya.
Pengeluaran yang terpakai banyak untuk pembayaran bunga dan operasional rutin tentu berbeda pengaruhnya dibanding pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau investasi yang mendongkrak produktivitas.
Oleh sebab itu, hal terpenting bukan cuma seberapa banyak pemerintah mengeluarakan dana, melainkan juga seberapa berdaya guna pemanfaatan anggaran tersebut.
Negara India menyajikan contoh menarik.
Pemerintahannya konsisten melakukan penataan, dengan angka defisit pemerintah pusat meluncur turun dari 4,4% PDB pada FY2025/26 menuju sasaran 4,3% pada FY2026/27.
Rasio utang pemerintah pusat juga diprediksikan meluncur turun dari 56,1% menuju 55,6% PDB.
Namun pengeluaran produktif tetap dipertahankan.
Pengeluaran modal ditingkatkan menjadi 12,22 triliun rupee atau 3,1% PDB, sementara keseluruhan pengeluaran yang berkaitan dengan pembentukan aset menyentuh 17,15 triliun rupee atau 4,4% PDB.
Perekonomian India diperkirakan terus tumbuh 7,4% pada FY2025/26.
Pelajaran pentingnya bukanlah bahwa defisit yang lebih ramping secara otomatis memicu pertumbuhan lebih tinggi.
Poin yang relevan yaitu langkah konsolidasi fiskal dapat dijalankan tanpa perlu memotong investasi yang menopang kapasitas ekonomi.
Di sisi lain, Jepang memberikan pelajaran dari sudut sebaliknya.
Utang pemerintahannya telah bertengger di atas 190% PDB.
Sewaktu tingkat suku bunga mulai bergerak normal, biaya pengurusan utang tersebut turut membengkak.
IMF memproyeksikan pembayaran bunga negara Jepang bisa berlipat ganda antara tahun 2025 dan 2031.
Kondisi ruang fiskal memang jauh lebih gampang dirawat sewaktu utang masih dalam tingkat moderat dibanding membenahinya saat beban tersebut sudah terlanjur membengkak.
Rancangan APBN 2027 perlu ditelaah menggunakan cara serupa.
Langkah efisiensi memang terlihat, di antaranya lewat pemotongan pengeluaran barang di luar agenda Makan Bergizi Gratis berkisar 12%.
Akan tetapi susunan pengeluaran wajib diperhatikan.
Pengeluaran pegawai mengalami kenaikan 7,9% dan subsidi berkisar 15%, sedangkan pengeluaran modal pada tahap awal meluncur turun mendekati 20%.
Angka paling akhir tersebut besar kemungkinan belum final lantaran sebagian alokasi masih tersimpan di dalam pos “lain-lain”.
Usai menghitung alokasi itu, kami memperkirakan pengeluaran modal pemerintah masih sanggup tumbuh berkisar 2,8%.
Oleh sebab itu, celah di bawah ambang batas defisit 3% PDB tidak senantiasa menandakan pemerintah kurang agresif.
Malah celah tersebut sanggup menjadi penahan bila perolehan pendapatan terancam meleset, kondisi ekonomi melemah, atau muncul kendala baru.
Tantangan bagi RAPBN 2027 yaitu mengupayakan agar tiap rupiah APBN bekerja makin efektif, sehingga pertumbuhan tidak selalu mesti dibayar menggunakan defisit yang lebih lebar.
Defisit Mengalami Penurunan, Namun Pembiayaan Tetap Menantang
Defisit pada RAPBN 2027 mengalami penurunan sekitar Rp63 triliun menjadi Rp671,2 triliun.
Namun pendanaan utang justru melonjak ke angka Rp876,3 triliun.
Selisih sebesar Rp205 triliun secara sekilas tampak seperti kebutuhan ekstra yang tak muncul pada besaran defisit.
Padahal, mengacu pada kaidah pencatatan keuangan, defisit serta pendanaan merupakan dua hal yang tak sama.
Defisit menghitung selisih antara pendapatan dengan belanja pemerintah.
Sementara utang pun sanggup dipakai untuk mendanai investasi pemerintah yang dicatat terpisah dari belanja.
Sebagai contoh, pengerjaan jalan lewat pengeluaran kementerian, transaksi itu dimasukkan ke dalam perhitungan defisit.
Namun apabila pemerintah menyuntikkan modal kepada perusahaan infrastruktur lalu memperoleh bagian saham sebagai gantinya, urusan itu dicatat sebagai bentuk pembiayaan.
Keduanya sanggup menopang pembangunan, namun tata cara pencatatannya berbeda.
Oleh sebab itu, besaran pembiayaan utang yang melampaui defisit tidak secara otomatis menandakan adanya defisit yang tersembunyi.
Besaran penerbitan SBN pun perlu diteliti menggunakan sudut pandang yang sama.
Penerbitan SBN bruto pada tahun 2027 diproyeksikan menyentuh Rp1.817 triliun, namun besaran angka ini tidak sepenuhnya merupakan tambahan utang yang baru.
Sebagian dialokasikan untuk membiayai ulang utang jatuh tempo serta pengaturan likuiditas.
Terdapat pula di dalamnya berkisar Rp211 triliun SBN burden sharing bersama Bank Indonesia yang kami perkirakan sanggup diperpanjang lewat mekanisme debt switch.
Tanpa adanya komponen tersebut, penerbitan bruto diprediksi berkisar Rp1.615 triliun, sekadar lebih tinggi sedikit ketimbang Rp1.567 triliun pada 2026.
Pihak pemerintah juga mempunyai Saldo Anggaran Lebih (SAL) selaku pelindung pendanaan.
Pemanfaatan SAL dapat memangkas kebutuhan penerbitan SBN sewaktu dinamika pasar kurang memikat.
Namun mesti diingat bahwasanya SAL bukanlah penerimaan baru, melainkan akumulasi tabungan kas pemerintah sejak tahun-tahun terdahulu.
Oleh sebab itu, pemanfaatannya membantu menata pembiayaan, namun tidak menghadirkan ruang fiskal tanpa batas.
Maka, besaran utang yang melambung tidak sepenuhnya berarti tambahan beban baru.
Poin yang jauh lebih krusial yaitu seberapa besar penambahan utang bersih, berapa beban bunganya, dan untuk apa alokasi dana tersebut digunakan.
Seandainya menghasilkan aset dan dampak ekonomi yang lebih besar dibanding nilainya, penambahan pembiayaan dapat tetap berada dalam kondisi sehat.
Tidak Seluruh Hal di Luar Defisit Merupakan Utang Tersembunyi
Sikap berhati-hati yang serupa sangat dibutuhkan saat mencermati ancaman fiskal di luar APBN.
Bantuan subsidi energi, penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), penyertaan modal dari pemerintah, fasilitas penjaminan, hingga kepemilikan instrumen SBN oleh Bank Indonesia mempunyai sifat berbeda.
Sangat kurang tepat apabila seluruh poin tersebut digabungkan seolah-olah menjadi kewajiban yang mutlak ditanggung oleh APBN.
Bantuan subsidi energi, contohnya, telah tercatat secara resmi sebagai pengeluaran APBN.
Penempatan dana SAL pada perbankan Himbara bukan bentuk pengeluaran baru, melainkan bagian pengelolaan kas milik pemerintah.
Saat dana pemerintah senilai Rp400 triliun disimpan pada sektor perbankan, anggaran itu tetap berstatus aset milik pemerintah.
Hal yang bergeser hanyalah tempat penyimpanan serta efeknya terhadap ketersediaan likuiditas sistem keuangan.
Asas yang serupa berlaku terhadap Danantara, BUMN, serta lembaga penyedia pembiayaan pemerintah.
Pemanfaatan beragam lembaga tersebut mampu memperluas daya dorong pembangunan di luar APBN.
Kendati begitu, potensi risikonya harus terus dipantau.
Pemberian penjaminan, suntikan modal ekstra, atau pengerjaan proyek yang gagal menciptakan perputaran kas sesuai rencana dapat berubah menjadi tanggung jawab pemerintah pada masa mendatang.
Status kepemilikan SBN oleh pihak Bank Indonesia juga tak serta-merta menandakan adanya pembagian porsi beban pembiayaan dengan pemerintah.
Hal yang perlu ditinjau adalah maksud pembelian, tata cara kerjanya, serta pihak yang pada akhirnya memikul biaya.
Prinsip dasarnya sangat sederhana, yakni tidak seluruh risiko pasti berubah menjadi tanggungan APBN, namun seluruh potensi risiko tetap wajib diukur dan dipantau.
Memelihara Pertumbuhan, Menjaga Celah Fiskal
Rancangan APBN 2027 pada akhirnya berupaya merawat titik keseimbangan yang tak mudah, yakni memacu pertumbuhan yang lebih tinggi tanpa perlu mengorbankan ketahanan fiskal.
Dengan laju pertumbuhan pengeluaran yang melambat serta ruang fiskal yang dipelihara, target pertumbuhan 6% tak mungkin hanya digantungkan pada APBN semata.
Investasi dari pihak swasta dan peningkatan produktivitas harus mengambil peranan yang lebih dominan.
Lantaran hal tersebut, perdebatan sebaiknya tak berhenti sebatas pada ukuran defisit atau utang semata.
Hal yang lebih menentukan ialah mutu pengeluaran, faedah dari tiap tambahan pembiayaan, serta keahlian pemerintah dalam mengendalikan risikonya.
Ketersediaan ruang fiskal yang ada justru harus dijaga sebagai bantalan ketika sistem ekonomi diterpa ancaman.
Pada akhirnya, indikator keberhasilan RAPBN 2027 yakni pertumbuhan wajib menciptakan kondisi ekonomi yang makin tangguh, sementara utang harus mewariskan manfaat yang jauh lebih besar dibanding biayanya.
"Jika keduanya dapat dijaga, pertumbuhan dan disiplin fiskal bukan dua tujuan yang saling bertentangan. Keduanya justru menjadi fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan."
