Kementerian PU Telusuri Surat Sakit Fiktif serta Manipulasi Absensi ASN
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo membeberkan adanya temuan izin tidak sah yang dipakai oleh aparatur sipil negara (ASN) pada lingkungan Kementerian PU.
Hasil penemuan ini menjadi penyebab utama Kementerian PU mengalihkan pemusatan izin cuti langsung ke tangan menteri guna mempeketat kontrol administrasi kepegawaian.
Dody menyampaikan bahwa izin tidak sah yang dimaksudkan meliputi surat keterangan sakit fiktif beserta berkas pendukung lain yang tidak sah.
Berdasarkan keterangan dia, perbuatan manipulatif ini baru terdeteksi seusai sistem alur persetujuan cuti ditarik penuh ke tingkatan kementerian.
“Ternyata izinnya banyak yang bodong. Surat sakit palsu dan dokumen lainnya palsu. Kalau semua masuk ke saya, saya bisa langsung perintahkan Inspektorat Jenderal untuk mengecek,” kata Dody di Kantor Kementerian PU, Rabu (22/7/2026).
Dody menyebutkan bahwa skema anyar ini membuat seluruh berkas yang dirasa meragukan bakal langsung diinvestigasi oleh Inspektorat Jenderal.
Muara dari inspeksi menampakkan bahwa sebagian berkas perizinan yang diperiksa memang terbukti fiktif.
Beliau juga memaparkan Kementerian PU tengah menimbang opsi tindakan hukum untuk para pemalsu berkas jika terbukti ada pelanggaran pidana.
"Saya sedang memikirkan apakah izin-izin bodong ini perlu dibawa ke ranah pidana. Itu masih menjadi bahan pertimbangan,” ujarnya.
Sebelum masa ini, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, membongkar skandal manipulasi absensi elektronik massal yang melibatkan sekitar 3.000 hingga 4.000 pegawai di lingkungan kementerian PU.
Sederet dugaan pelanggaran aturan yang teramat luas ini memicu dasar utama dibalik langkah tegas Dody merombak posisi formasi pejabat dan staf pada internal Kementerian PU.
Angka raksasa dari para pegawai yang tidak jujur demi mencetak kehadiran ini sepadan dengan satu dari sepuluh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU.
“Bayangkan, 3.000–4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen,” ujar Dody berang dari Sumbernya, Kamis (16/7/2026).
Aksi penipuan absensi ini baru berhasil diungkap usai sarana absensi elektronik internal direnovasi total serta pengawasannya diproyeksikan lebih ketat.
Dody menyayangkan pelanggaran serupa sebelumnya sangat sulit diproses karena adanya kendala psikologis berupa hubungan pertemanan antarkelompok atau ikatan angkatan pegawai.
Berdasarkan penilaiannya, situasi tersebut memicu alur verifikasi serta penegakan aturan menjadi lumpuh.
Staf yang diindikasi berbuat curang kerap dilindungi oleh sesama rekan kerja, hingga perkara tindakan indisipliner tidak pernah berlanjut menuju jenjang penalti yang nyata.
Hingga detik ini, Dody belum membeberkan modus spesifik yang digunakan para pegawai untuk mengakali sistem absensi digital tersebut.
Ia juga tidak menyebutkan apakah ribuan pegawai itu melakukan pelanggaran secara bersamaan atau merupakan akumulasi temuan dari periode pemeriksaan tertentu.
Di luar isu manipulasi rekap absensi, langkah pembersihan internal Kementerian PU ini turut membongkar bentuk pelanggaran yang jauh lebih serius.
Dody mengaku telah mengantongi data sekitar 6.000 pegawainya yang terindikasi melakukan transaksi judi online (judol).
Informasi riil tersebut diakses langsung lewat berkas resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kuantitas 6.000 personel tersebut berbobot seimbang dengan 15 persen dari total pegawai di Kementerian PU.
“Ini bukan data saya, ini data PPATK. Judol itu pidana,” tegas Dody.
Meski begitu, Dody belum merinci lebih lanjut mengenai nilai total transaksi, periode pemantauan, status pemeriksaan terkini, maupun jumlah pegawai yang sudah dijatuhi sanksi disiplin atau kasusnya resmi diteruskan kepada aparat penegak hukum.
