Bank Indonesia Memperluas Operasi Moneter Valuta Asing Lewat Yuan Offshore
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melebarkan sarana operasi moneter valuta asing lewat penyediaan transaksi spot serta swap dalam valuta offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap rupiah.
Tindakan tersebut diterapkan sejalan dengan kian meluasnya pemanfaatan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) pada penyelesaian transaksi perdagangan maupun investasi.
Seperti dikutip dari Sumbernya, Rabu (22/7/2026), langkah itu merupakan bagian dari tindakan memperdalam pasar valuta asing domestik, memperkuat efektivitas kebijakan moneter, serta menyokong pemanfaatan mata uang lokal pada transaksi lintas negara.
Ke depan, BI bakal terus melebarkan beraneka insentif demi menjaga daya tarik aset keuangan domestik untuk investor asing sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.
Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah bakal tetap stabil serta cenderung menguat, didukung oleh komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas lewat beraneka sarana kebijakan, hasil imbal aset domestik yang tetap menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai masih baik.
Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 21–22 Juli 2026, BI mempertahankan BI-Rate pada level 5,75%. Selain itu, bank sentral menaikkan insentif untuk investor yang melakukan Swap Jual Lindung Nilai dari 10% menjadi 12,5%, serta meningkatkan insentif Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Jual Lindung Nilai menjadi 15%.
BI juga memberikan insentif tambahan untuk transaksi yang memanfaatkan mata uang lokal dibandingkan dolar AS. Hingga kini, kerja sama LCT telah terjalin dengan enam negara, yaitu Malaysia, Thailand, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.
Menurut seorang analis, masuknya sarana operasi moneter dalam yuan offshore (CNH) memperlihatkan penyesuaian bauran kebijakan BI terhadap kian meluasnya pemanfaatan mata uang lokal pada perdagangan dan investasi, terutama dengan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia.
"Langkah ini menunjukkan BI memperluas pilihan instrumen operasi moneter untuk mengakomodasi meningkatnya transaksi lintas negara yang menggunakan mata uang lokal. Ini bukan sekadar pengembangan instrumen teknis, tetapi juga bagian dari pendalaman pasar keuangan domestik," katanya.
Selama ini operasi moneter valuta asing BI berpatokan pada sarana berbasis dolar AS. Intervensi diterapkan lewat kombinasi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) pada pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) pada pasar domestik.
Cadangan devisa Indonesia yang menjadi salah satu penopang penstabilan nilai tukar tercatat sejumlah US$145,6 miliar pada akhir Juni 2026 atau setara pembiayaan sekitar 5,5 bulan impor.
Rupiah menguat ke Rp17.885 per dolar AS pada 21 Juli setelah sebelumnya tertekan akibat meningkatnya ketidakpastian global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah dan ekspektasi kenaikan Fed Funds Rate (FFR) pada kuartal IV 2026. Pada saat yang sama, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun naik ke 4,56%, sehingga mendorong sebagian aliran modal global beralih ke aset-aset dolar yang dianggap lebih aman.
Menurut analis tersebut, kehadiran sarana CNH-Rupiah lebih tepat dipandang sebagai diversifikasi sarana operasi moneter dibandingkan sebagai perubahan arah kebijakan dari dolar AS ke yuan.
"Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia sehingga kebutuhan pelaku usaha untuk melakukan lindung nilai (hedging) dalam yuan juga terus meningkat. Penambahan instrumen ini memberi alternatif yang lebih efisien bagi transaksi perdagangan dan investasi yang memang menggunakan mata uang tersebut," ujarnya.
Dia menilai tindakan BI juga sejalan dengan kian berkembangnya implementasi LCT pada kawasan Asia. Pemanfaatan mata uang lokal dinilai dapat menekan biaya konversi valuta asing, meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara, serta memperdalam pasar keuangan domestik.
Meskipun demikian, analis menilai tindakan tersebut belum memperlihatkan pergeseran operasi moneter BI dari dolar AS ke yuan. Kehadiran sarana CNH-Rupiah lebih merupakan pelengkap pada bauran kebijakan moneter demi menyokong transaksi berbasis mata uang lokal, sementara dolar AS diperkirakan masih bakal tetap menjadi mata uang utama pada operasi moneter BI.
Danamon: Hawkish Hold
Mengenai kebijakan tersebut, Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk., Irman Faiz, menilai keputusan BI mempertahankan BI-Rate pada level 5,75% disertai penguatan beraneka sarana non-suku bunga memperlihatkan bank sentral melebarkan bauran kebijakan moneternya (policy toolkit).
Menurut Irman, alih-alih melakoni front-loading kenaikan suku bunga, BI memilih memperkuat stabilitas rupiah lewat beraneka sarana non-suku bunga.
Pada laporan Indonesia Macro Glint, Danamon menyebut peningkatan insentif Swap Jual Lindung Nilai menjadi 12,5%, insentif DNDF Jual Lindung Nilai sebesar 15%, insentif tambahan untuk transaksi Local Currency Transaction (LCT), serta intervensi berkelanjutan pada pasar spot, DNDF, dan offshore NDF merupakan bagian dari taktik BI demi menjaga arus masuk investasi portofolio, memperdalam pasar valuta asing domestik, serta mempertahankan daya tarik aset keuangan Indonesia pada tengah meningkatnya tekanan eksternal.
"Kami menafsirkan keputusan BI sebagai hawkish hold, bukan dovish pivot," tulis Irman, dalam laporannya.
Menurut Irman, keputusan tersebut memperlihatkan BI masih mengedepankan stabilitas nilai tukar dan pengelolaan risiko eksternal, meski memilih mempertahankan suku bunga acuan.
Dengan kata lain, bank sentral tetap mempertahankan sikap kebijakan yang cenderung ketat (hawkish), namun ditempuh lewat penguatan beraneka sarana non-suku bunga, bukan lewat kenaikan BI-Rate.
Menurut Danamon, pendekatan tersebut memungkinkan BI menjaga stabilitas rupiah tanpa menambah dampak pengetatan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi, sembari tetap merespons risiko dari kenaikan imbal hasil US Treasury, menguatnya dolar AS, dan meningkatnya ketidakpastian global.
