Otorita IKN Fokus Rampungkan Hunian dan Perkantoran ASN untuk Tahap Awal

Otorita IKN Fokus Rampungkan Hunian dan Perkantoran ASN untuk Tahap Awal

JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan kesiapan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. 

Fokus utama saat ini diarahkan pada penyelesaian hunian dan perkantoran aparatur sipil negara yang akan mulai berkegiatan di kawasan inti. Langkah ini menjadi penanda penting dimulainya fase operasional pemerintahan di IKN.

Otorita Ibu Kota Nusantara menempatkan penyelesaian fasilitas ASN sebagai prioritas strategis. Hunian dan perkantoran dipastikan siap seiring rencana kepindahan pegawai kementerian dan lembaga negara. Seluruh proses ini dilakukan agar transisi dari Jakarta ke Kalimantan Timur berjalan terencana.

Baca Juga

Industri Mobil Listrik Berkembang Pesat, Indonesia Kian Mantap Jadi Basis Produksi

Keberadaan ASN di kawasan inti pusat pemerintahan menjadi simbol awal aktivitas negara di ibu kota baru. Pemerintah menilai kesiapan sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan infrastruktur fisik. Dengan demikian, fungsi pemerintahan dapat berjalan optimal sejak tahap awal.

Progres Pembangunan Hunian dan Perkantoran ASN

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pembangunan tahap pertama telah diselesaikan. Saat ini, proyek hunian dan perkantoran ASN telah memasuki tahap kedua. Tahapan ini difokuskan pada penyempurnaan fasilitas pendukung dan penegakan fisik bangunan.

“Pengerjaan pembangunan hunian dan perkantoran ADN tahap satu sudah selesai, saat ini masuk tahap dua,” ujar Basuki. Ia menegaskan bahwa penyelesaian fisik menjadi perhatian utama pada tahun berjalan. Langkah ini penting agar seluruh fasilitas dapat digunakan sesuai rencana.

Pada 2026, OIKN memusatkan perhatian pada kesiapan akhir bangunan. Penataan lingkungan dan integrasi kawasan juga menjadi bagian dari proses tersebut. Semua dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan kelayakan hunian bagi ASN.

Transisi ASN Menuju Ibu Kota Nusantara

Sejumlah langkah disiapkan untuk memastikan kepindahan ASN berlangsung lancar. OIKN menyusun skema transisi yang mempertimbangkan aspek administrasi dan operasional. Tujuannya agar aktivitas pemerintahan tidak terganggu selama proses perpindahan.

ASN merupakan pegawai pemerintah dengan status resmi di instansi negara. Kehadiran mereka di IKN menandai dimulainya aktivitas pemerintahan di ibu kota baru. Hal ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pemindahan pusat pemerintahan Indonesia.

Sebanyak 16 kementerian dan lembaga negara direncanakan mulai beraktivitas di kawasan inti. Langkah ini sejalan dengan rampungnya infrastruktur dasar tahap awal. Pemerintah ingin memastikan setiap instansi dapat bekerja secara efektif sejak awal.

Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga

Otorita IKN melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian PAN-RB. Komunikasi juga dilakukan bersama sekretaris jenderal dari 16 kementerian dan lembaga negara. Koordinasi ini bertujuan menyelaraskan kesiapan organisasi dan sumber daya manusia.

“Tahun ini sangat krusial pembangunan IKN dengan persiapan pemindahan ASN, kesiapan perkantoran dan hunian jadi perhatian utama,” kata Basuki. Pernyataan ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antarinstansi. Pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala saat ASN mulai bekerja di IKN.

Koordinasi juga mencakup penyesuaian sistem kerja dan administrasi. Seluruh kementerian diminta menyiapkan mekanisme operasional yang sesuai dengan kondisi di IKN. Dengan demikian, proses adaptasi dapat berlangsung lebih cepat.

Kesiapan Istana Wakil Presiden dan Tahapan Aktivasi

Istana Wakil Presiden telah rampung sepenuhnya sebagai kediaman dan kantor. Fasilitas tersebut direncanakan segera digunakan untuk aktivitas kenegaraan. Saat ini, sekitar 50 staf wakil presiden telah berada di IKN untuk persiapan teknis.

Keberadaan staf tersebut bertujuan memastikan seluruh sistem berjalan optimal. Persiapan mencakup aspek teknis, administratif, dan keamanan. Langkah ini menunjukkan kesiapan awal fungsi pemerintahan tingkat nasional.

Seiring rampungnya berbagai persiapan, pemerintah akan mengaktifkan peran IKN secara bertahap pada 2026. Aktivasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Pendekatan bertahap dipilih untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Target IKN sebagai Ibu Kota Politik Nasional

Pemerintah telah menetapkan target jangka menengah untuk IKN. Pada 2028, IKN ditargetkan berfungsi sebagai Ibu Kota Politik. Target ini akan dicapai dengan penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif.

Pembangunan kawasan tersebut menjadi tahap lanjutan setelah operasional pemerintahan berjalan. Pemerintah menilai pentingnya pemisahan tahapan agar pembangunan lebih terukur. Setiap fase disiapkan dengan perencanaan matang.

Dengan rampungnya hunian ASN, perkantoran, dan pusat pemerintahan, IKN diharapkan berfungsi optimal. Pemerintah ingin memastikan ibu kota baru tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga fungsional. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan Indonesia.