Insentif Mobil Listrik Dinilai Harus Disesuaikan dengan Kesiapan Industri Dalam Negeri

Insentif Mobil Listrik Dinilai Harus Disesuaikan dengan Kesiapan Industri Dalam Negeri

JAKARTA - Rencana pemberian insentif mobil listrik pada 2026 dipandang sebagai langkah penting dalam mendorong transformasi industri otomotif nasional. 

Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, tetapi juga memperkuat struktur industri dalam negeri. Pelaku industri menilai kesiapan ekosistem lokal menjadi faktor krusial dalam memastikan kebijakan berjalan efektif.

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengikuti seluruh regulasi yang ditetapkan pemerintah. 

Baca Juga

Panduan Jadwal Lengkap KA BIAS Februari 2026 Rute Solo Madiun Caruban

Namun, perusahaan menekankan pentingnya perumusan aturan yang mempertimbangkan kondisi industri nasional. Pendekatan yang realistis dinilai akan membantu industri beradaptasi secara berkelanjutan.

Presiden Direktur TMMIN Nandi Julyanto menegaskan bahwa regulasi merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaku industri. “Kalau itu regulasi, tentu kita harus mengikuti,” kata Nandi. Meski demikian, ia menilai kesiapan industri tetap perlu menjadi perhatian utama.

Pentingnya Kesiapan Industri Hulu Hilir

Pemberian insentif mobil listrik dinilai tidak bisa dilepaskan dari kesiapan industri hulu hingga hilir. Hal ini terutama berkaitan dengan persyaratan penggunaan bahan baku lokal. Industri pendukung perlu dipastikan mampu memenuhi kebutuhan produksi.

Nandi menilai bahwa jika insentif mensyaratkan penggunaan komponen lokal, maka kesiapan industri harus dilihat secara menyeluruh. Produksi baterai, misalnya, tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan mentah. Diperlukan dukungan investasi, teknologi, dan sumber daya manusia.

Ia juga menekankan perlunya peta jalan yang jelas dan realistis. Kebijakan insentif sebaiknya disertai tahapan yang dapat dijalankan industri. Pendekatan bertahap dinilai akan memberikan ruang adaptasi bagi pelaku usaha.

Tahapan Implementasi yang Realistis

Menurut Nandi, penerapan kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi aktual industri lokal. Implementasi yang terlalu cepat tanpa kesiapan dapat menimbulkan kendala. Oleh karena itu, tahapan menjadi aspek yang sangat penting.

“Kalau itu misalnya sampai ke tingkat purchase part atau material, ya kita akan jalankan bertahap, kesiapan industri lokal seperti apa. Itu yang menjadi penting,” kata Nandi. Pernyataan ini menegaskan perlunya fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Industri membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.

Ia menambahkan bahwa kesiapan industri tidak bisa disamaratakan. Setiap sektor memiliki tantangan dan karakteristik berbeda. Kebijakan yang adaptif dinilai lebih efektif dalam jangka panjang.

Tantangan TKDN dan Industri Pendukung

Kesiapan industri pendukung juga menjadi sorotan dalam kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan kondisi riil industri saat menetapkan persyaratan TKDN. Kebijakan yang terlalu ketat berpotensi menghambat produksi.

Nandi mencontohkan kondisi industri baja nasional. Menurutnya, kebutuhan baja untuk otomotif memiliki standar kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu, volume permintaan relatif kecil dibandingkan sektor konstruksi.

“Misalnya baja saja, sampai sekarang industri lokal belum, karena kalau kita bicara otomotif, untuk baja, volumenya tidak terlalu besar tetapi kualitas sangat luar biasa,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa standar otomotif jauh lebih ketat dibandingkan konstruksi. Oleh karena itu, kesiapan industri benar-benar perlu diperhitungkan.

Pertimbangan Baterai Kendaraan Listrik

Selain komponen kendaraan, aspek baterai juga dinilai memerlukan perhatian khusus. Baterai merupakan komponen utama kendaraan listrik. Kebijakan insentif yang berkaitan dengan baterai perlu mempertimbangkan kesiapan industri.

Nandi menyampaikan bahwa produksi baterai berbahan nikel tidak bisa dilakukan secara instan. Ketersediaan nikel saja tidak cukup untuk mendukung produksi. Diperlukan investasi besar serta dukungan teknologi dan tenaga kerja terampil.

Hal yang sama berlaku untuk kebijakan insentif berbasis jenis baterai. Setiap teknologi baterai memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, kebijakan dinilai perlu disusun secara komprehensif.

Arah Kebijakan dan Usulan Insentif

Dalam konteks produksi kendaraan secara umum, penerapan lokalisasi dinilai perlu dilakukan secara bertahap. Proses biasanya dimulai dari perakitan lokal. Selanjutnya, penggunaan bahan baku dalam negeri dapat ditingkatkan secara perlahan.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mengusulkan pemberian insentif fiskal bagi industri otomotif pada 2026. Skema insentif yang diusulkan mencakup berbagai aspek penting. Hal ini meliputi segmen kendaraan, jenis teknologi, bobot TKDN, dan jenis baterai.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk mendorong daya saing industri. Ia juga mengemukakan kemungkinan perbedaan besaran insentif berdasarkan jenis baterai. 

Kendaraan listrik dengan baterai LFP disebut berpeluang memperoleh insentif lebih kecil dibandingkan baterai berbahan nikel.