Bank Indonesia dan Kemenkeu Sinergi Dukung Program Ekonomi
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmen mereka untuk mendukung program Asta Cita Pemerintah, khususnya yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan. Sinergi ini diwujudkan melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati, transparan, serta berlandaskan tata kelola yang kuat.
Direktur Eksekutif Komunikasi BI, Ramdan Denny, menjelaskan bahwa kolaborasi kedua lembaga mencakup pembagian beban bunga atas program pemerintah yang terkait dengan Perumahan Rakyat dan dukungan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. “Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berkomitmen bahwa sinergi kebijakan terkait pembagian beban bunga dengan Pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dengan tata kelola yang kuat,” ujarnya.
Pelaksanaan sinergi kebijakan ini tetap mengacu pada prinsip-prinsip fiskal dan moneter yang berhati-hati. “APBN dilakukan secara berhati-hati ditopang optimalisasi penerimaan, belanja yang efektif dan tepat sasaran, serta strategi pembiayaan yang berkesinambungan,” tambah Ramdan. Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Bersama tentang Tambahan Bunga dalam Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah untuk mewujudkan Asta Cita terkait ekonomi kerakyatan.
Baca JugaKUR Mikro BRI 2025: Solusi Modal Ringan untuk UMKM Naik Kelas
Dalam implementasinya, belanja negara diarahkan ke sektor-sektor yang memiliki dampak pengganda luas bagi perekonomian dan bersifat inklusif. Salah satunya melalui program perumahan rakyat, yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain itu, dukungan juga diberikan bagi bank pemerintah yang menyalurkan pinjaman untuk Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, sehingga program ekonomi kerakyatan dapat berjalan lebih efektif.
“Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian,” jelas Ramdan. Dalam kerangka ini, BI telah menurunkan BI-Rate sebesar 125 bps sejak September 2024, yang merupakan level terendah sejak 2022. Langkah ini diambil untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas pasar.
Stabilisasi nilai tukar Rupiah juga menjadi fokus utama BI. Upaya ini dilakukan melalui intervensi di pasar off-shore melalui NDF, serta intervensi di pasar domestik melalui pasar spot, DNDF, dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Hingga akhir Agustus 2025, BI melakukan pembelian SBN senilai Rp200 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah. Semua langkah ini dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter yang menjaga stabilitas ekonomi dan kredibilitas kebijakan BI.
Selain itu, BI juga melakukan ekspansi likuiditas melalui pengurangan posisi instrumen moneter SRBI, dari Rp923 triliun pada awal 2025 menjadi Rp715 triliun pada akhir Agustus 2025. Langkah ini diikuti dengan dukungan kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang mencapai Rp384 triliun, sekaligus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk memperkuat efisiensi transaksi ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.
Langkah-langkah koordinasi ini tidak hanya menunjukkan kesiapan BI dan Kemenkeu dalam mengelola APBN secara hati-hati, tetapi juga memastikan bahwa program pemerintah untuk mendukung ekonomi kerakyatan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi fondasi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari perumahan rakyat hingga koperasi desa.
Ke depan, Bank Indonesia dan Kemenkeu akan terus menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Dengan pendekatan ini, masyarakat dan investor dapat memiliki keyakinan bahwa setiap kebijakan yang diambil mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas pasar. Prinsip-prinsip ini juga penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pemerintah, terutama dalam konteks pembiayaan program strategis.
Dengan kebijakan yang berhati-hati namun proaktif, BI dan Kemenkeu berharap pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga, stabilitas moneter dan fiskal tetap kuat, serta program Asta Cita Pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dapat mencapai target yang diharapkan. Program-program ini diyakini mampu memberikan efek pengganda yang luas bagi perekonomian, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
Sinergi yang dijalankan BI dan Kemenkeu menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran dan kebijakan moneter dapat berjalan seiring, mendukung program strategis pemerintah, dan tetap berhati-hati dalam setiap keputusan. Dengan landasan ini, Indonesia dapat terus memanfaatkan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas pasar, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pembangunan nasional.
Rekomendasi
