Peneliti Unej Nilai Pergantian Menkeu Jadi Peluang Fiskal Kian Kokoh
JEMBER - Pengamat ekonomi Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono, PhD memandang pergantian Menteri Keuangan yang dieksekusi di tengah agenda pembicaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, merupakan titik balik untuk memperkuat kredibilitas fiskal.
"Pemilihan Prof. Suahasil Nazara tentu memberikan sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga kesinambungan kebijakan fiskal," katanya dari Sumbernya, Selasa.
Dia menerangkan, dalam RAPBN 2027 mematok sasaran pertumbuhan ekonomi kurang lebih enam persen dengan tingkat defisit mendekati 2,4 persen atas Produk Domestik Bruto (PDB), yang bermakna pemerintah berniat tetap ekspansif, namun dengan mempertahankan disiplin fiskal.
Menurut peneliti dan pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unej itu, tantangan paling utama untuk Menteri Keuangan Suahasil Nazara yakni memastikan seluruh rupiah APBN sungguh-sungguh mendatangkan dampak ekonomi yang signifikan.
Faktor esensial pada pergantian Menteri Keuangan, terusnya, yaitu bagaimana peralihan tersebut dieksekusi serta bagaimana sanggup menghantarkan sinyal kebijakan ke depannya.
Menurut penjelasannya, pelaku pasar sejatinya tak cuma menatap siapa sosok Menteri Keuangan, tetapi turut memantau apakah arah kebijakan fiskal tetap dapat dipercaya, transparan, dan konsisten.
"Beliau bukan figur baru di Kementerian Keuangan karena memiliki pengalaman panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan dan sebelumnya terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal," ujarnya.
Sesuai pendapatnya, Menteri Keuangan ialah salah satu pilar utama yang menjaga keyakinan terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.
Dia juga menilai bahwa perombakan tersebut tak lantas memperlihatkan timbulnya keretakan pada stabilitas ekonomi Indonesia.
Dia mengimbuhkan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih berdiri dalam situasi yang cukup resilien, namun bukan berarti tanpa ganjalan.
Menurut penilaiannya, ruang kebijakan ke depan semakin kompleks lantaran pemerintah mesti menyelaraskan antara mendorong ekspansi dan memelihara kesehatan APBN.
"Tantangannya adalah pemerintah memiliki agenda pembangunan yang cukup besar, di sisi lain, tekanan global masih tinggi, seperti volatilitas nilai tukar, suku bunga global, dan ketidakpastian geopolitik," katanya.
Dia berpendapat APBN saat ini menjadi roda pendorong penting, serta tidak sebatas sarana pembiayaan belaka, melainkan juga sebagai penopang kepercayaan ekonomi.
Menurutnya, Menteri Keuangan mengemban tugas rumah yang lumayan besar, serta baru wajib segera menyuguhkan kepastian terkait ikrar terhadap disiplin fiskal, mutu belanja pemerintah, dan strategi meningkatkan pendapatan negara tanpa mengganggu iklim dunia usaha.
"Dari itu, tantangan terbesar bagaimana menjaga policy credibility agar pelaku ekonomi tetap percaya bahwa arah pengelolaan keuangan negara tetap prudent," katanya.
Menkeu baru, terusnya, juga patut secepatnya membangun jaringan komunikasi kebijakan yang persuasif terhadap pasar maupun publik.
Menurut pandangannya, di era ekonomi modern, persepsi mempunyai peran krusial, di mana kebijakan yang baik namun tak disampaikan dengan transparan sanggup memicu keraguan.
Dalam kesempatan itu, dia menilai terdapat tiga aspek yang patut dieksekusi oleh Menkeu Suahasil, yakni menyalurkan sinyal bahwasanya pemerintah tetap merawat prinsip kehati-hatian fiskal.
"Itu penting karena Indonesia sedang berada pada fase pembangunan yang membutuhkan belanja besar, tetapi tetap harus menjaga keberlanjutan fiskal," katanya.
Lalu, memastikan sinergi erat bersama Bank Indonesia dan lembaga otoritas lainnya, mengingat stabilitas ekonomi tidak dapat dikawal oleh satu instansi saja.
"Kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan harus bergerak dalam arah yang sama," tambahnya.
Ketiga, lanjutnya, memacu transformasi ekonomi yang makin produktif, sebab Indonesia tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan berbasis konsumsi, melainkan perlu mempertinggi investasi, produktivitas, industrialisasi, dan daya saing.
"Jadi, pesan pentingnya adalah jangan hanya menjaga APBN dari sisi angka, tetapi menjaga kualitas APBN sebagai instrumen pembangunan," katanya.