Pengamat Sebut Pergantian Menkeu Momentum Perkuat Kredibilitas Fiskal RI
JEMBER - Pakar ekonomi Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono, PhD menganggap penggantian Menteri Keuangan yang berlangsung di tengah proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, merupakan kesempatan untuk mengokohkan kredibilitas fiskal.
"Pemilihan Prof. Suahasil Nazara tentu memberikan sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga kesinambungan kebijakan fiskal," katanya dari Sumbernya, Selasa.
Dia menyampaikan, pada RAPBN 2027 menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran enam persen dengan defisit mendekati 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang menandakan pemerintah berkeinginan tetap ekspansif, namun dengan mempertahankan kedisiplinan fiskal.
Berdasarkan peneliti dan pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unej tersebut, rintangan terbesar bagi Menteri Keuangan Suahasil Nazara yaitu menjamin tiap rupiah APBN benar-benar menciptakan efek ekonomi yang signifikan.
Elemen krusial dalam perombakan Menteri Keuangan, sambungnya, yakni bagaimana peralihan itu direalisasikan serta bagaimana mampu memancarkan sinyal arah kebijakan ke depannya.
Menurut pemikirannya, pasar sebenarnya tak sekadar memperhatikan siapa sosok Menteri Keuangan, melainkan pula mencermati apakah garis kebijakan fiskal senantiasa kredibel, terbuka, dan konsisten.
"Beliau bukan figur baru di Kementerian Keuangan karena memiliki pengalaman panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan dan sebelumnya terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal," ujarnya.
Sesuai pandangannya, Menteri Keuangan merupakan salah satu sosok kunci yang memelihara kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.
Dia pun mencermati bahwa pergeseran tersebut tidak secara otomatis mencerminkan hadirnya kendala pada stabilitas ekonomi Indonesia.
Dia menambahkan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam keadaan yang lumayan tangguh, tetapi bukan berarti tanpa hambatan.
Menurut penilainnya, ruang gerak kebijakan ke depan kian rumit sebab pemerintah wajib menyeimbangkan antara memacu pertumbuhan dan merawat kesehatan APBN.
"Tantangannya adalah pemerintah memiliki agenda pembangunan yang cukup besar, di sisi lain, tekanan global masih tinggi, seperti volatilitas nilai tukar, suku bunga global, dan ketidakpastian geopolitik," katanya.
Dia menganggap APBN saat ini menjadi penggerak vital, dan tidak sekadar instrumen pendanaan semata, melainkan pula sebagai pemancang kepercayaan ekonomi.
Berdasarkan pandangannya, Menteri Keuangan mempunyai tugas rumah yang amat besar, dan yang baru mesti secepatnya menyajikan kepastian mengenai komitmen pada kedisiplinan fiskal, mutu pembelanjaan pemerintah, serta strategi mengerek penerimaan negara tanpa mengekang dunia usaha.
"Dari itu, tantangan terbesar bagaimana menjaga policy credibility agar pelaku ekonomi tetap percaya bahwa arah pengelolaan keuangan negara tetap prudent," katanya.
Menkeu baru, lanjutnya, pun mesti secepatnya merancang komunikasi kebijakan yang solid kepada pasar maupun masyarakat.
Menurut pandangannya, pada ekonomi modern, persepsi memegang peranan besar, tempat kebijakan yang positif tetapi tidak disampaikan secara terang dapat menimbulkan ketidakpastian.
Pada kesempatan tersebut, dia mengutarakan ada tiga hal yang wajib dijalankan oleh Menkeu Suahasil, yaitu memancarkan sinyal bahwa pemerintah senantiasa memegang teguh prinsip kehati-hatian fiskal.
"Itu penting karena Indonesia sedang berada pada fase pembangunan yang membutuhkan belanja besar, tetapi tetap harus menjaga keberlanjutan fiskal," katanya.
Selanjutnya, menjamin koordinasi yang erat bersama Bank Indonesia serta otoritas lainnya, mengingat stabilitas ekonomi tak dapat dipelihara oleh satu lembaga saja.
"Kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan harus bergerak dalam arah yang sama," tambahnya.
Ketiga, sambungnya, mendorong pergeseran struktur ekonomi yang makin produktif, lantaran Indonesia tak cukup hanya mengejar pertumbuhan lewat konsumsi, melainkan wajib memperbesar investasi, produktivitas, industrialisasi, serta daya saing.
"Jadi, pesan pentingnya adalah jangan hanya menjaga APBN dari sisi angka, tetapi menjaga kualitas APBN sebagai instrumen pembangunan," katanya.