WARTAFINANSIAL.COM — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Kementerian Keuangan masih menelaah rotasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan pada masa kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa. Proses itu kini menunggu masukan dari seluruh unit eselon I sebelum diputuskan. Sejumlah posisi dinilai butuh koordinasi lintas satuan kerja.
Sejumlah penunjukan dilakukan pada masa kepemimpinan Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa. Suahasil menyebut pihaknya belum mengambil sikap atas rangkaian kebijakan itu.
Menunggu Masukan Seluruh Eselon I
Otoritas fiskal masih menunggu masukan dari seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan. Masukan itu jadi bahan sebelum langkah lanjutan soal rotasi dan pelantikan ratusan pegawai ditetapkan.
"Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid," kata Suahasil kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Ia menjelaskan, sebagian pejabat hadir langsung dalam pelantikan, sebagian lain mengikuti secara hybrid. Kombinasi itulah yang membuat Kemenkeu perlu menelaah keseluruhan proses lebih dulu.
Rotasi Butuh Koordinasi Lintas Unit
Suahasil menegaskan penunjukan pejabat di lingkungan Kemenkeu semestinya mengikuti jenjang dan dilakukan bersama-sama antarsatuan kerja. Sejumlah posisi memerlukan koordinasi lintas unit eselon I.
Karena itu, keputusan atas rotasi tidak bisa diambil sepihak oleh satu direktorat saja. DJP dan DJBC merupakan dua unit yang paling banyak menangani posisi strategis di lingkungan kementerian.
Keduanya memegang peran langsung pada penerimaan negara. DJP mengurus pajak, sementara DJBC menangani bea masuk, cukai, dan pengawasan barang impor.
Dampak ke Penerimaan Negara
Bagi wajib pajak dan pelaku usaha, kepastian siapa yang duduk di kursi pejabat eselon berperan pada kelancaran layanan. Mulai dari proses restitusi, pemeriksaan, hingga pelayanan kepabeanan di pelabuhan.
Perombakan pejabat di dua institusi ini biasanya diikuti penyesuaian target penerimaan dan strategi pengawasan. Pemerintah masih mengejar setoran pajak dan bea cukai demi menjaga ruang fiskal.
Hingga kini belum ada keterangan resmi soal jumlah pasti pejabat yang akan dirotasi maupun waktu pelantikannya. Kemenkeu memilih menuntaskan kajian internal lebih dulu.
Pernyataan Suahasil menegaskan rotasi di DJP dan DJBC belum final. Arah kebijakan pajak dan kepabeanan ke depan akan ikut ditentukan oleh susunan pejabat yang akhirnya ditetapkan.