Fraksi Golkar Cermati Kemandirian Fiskal APBD Barito Timur Tahun 2026
TAMIANG LAYANG - Fraksi Partai Golkar mengutarakan pandangan umum mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin (31/8/2026).
Pandangan umum Fraksi Golkar dibawakan oleh Trisna Andrilawitni, memberi penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur atas paparan mengenai rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Mbak ini menilai perubahan APBD bukanlah sekadar rutinitas administratif, melainkan sarana krusial untuk menjawab dinamika pembangunan, menyelaraskan prioritas serta memastikan anggaran daerah menghadirkan faedah konkret bagi masyarakat.
“Kondisi fiskal daerah yang saat ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD,” kata Trisna.
Diterangkan, keterbatasan ruang fiskal mewajibkan pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan skala prioritas anggaran.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Golkar segera diarahkan pada program yang mendukung pelayanan dasar, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar mencermati struktur perubahan APBD 2026.
Berdasarkan draf yang diajukan pemerintah daerah, keseluruhan perubahan APBD mencapai Rp 1.020.668.215.756,85, atau merangkak naik sebesar Rp26.492.843.823,96 atau 2,66 persen jika dibandingkan APBD murni 2026.
Lalu, pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD terdata sebesar Rp856.735.853.181, mengalami penurunan sebesar Rp103.820.061.730 atau 10,81 persen.
Sedangkan pembiayaan netto guna menutupi defisit anggaran menembus Rp163.932.362.575,85 atau melonjak sebesar 387,61 persen.
“Fraksi Golkar menilai penurunan transfer akibat kebijakan fiskal tidak semata-mata harus dipandang sebagai persoalan, tetapi dapat menjadi momentum kemandirian fiskal Kabupaten Barito Timur,” jelasnya.
Fraksi Golkar juga memacu pemerintah daerah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain via pendapatan potensi pajak dan retribusi yang lebih terukur, digitalisasi pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi aset daerah serta evaluasi pada badan usaha milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Peningkatan PAD tersebut diingatkan supaya tetap dilaksanakan secara bijak dan tidak memberikan beban berlebih bagi masyarakat maupun dunia usaha.
“Penangkapan PAD dinilai harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.
Sebab itu, Fraksi Golkar meminta supaya belanja daerah lebih difokuskan pada proyek-proyek strategis yang berdampak besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Prioritas mencakup infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi, serta sarana pendidikan dan kesehatan yang memang sangat dibutuhkan secara mendesak,” katanya.
Anggota dewan ini meminta, supaya tiap usulan penambahan maupun pengurangan belanja modal disertai studi kelayakan yang komprehensif, analisis manfaat biaya serta jadwal pelaksanaan yang jelas dan terukur.
“Kami fraksi mengingatkan agar pemerintah daerah menghindari proyek yang menghabiskan anggaran namun tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Atas hal itu, Fraksi Golkar dengan ini menegaskan kesiapan menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang konstruktif dalam pembangunan daerah.
Fraksi Golkar pun menyatakan bakal terus mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan koreksi apabila terdapat kebijakan yang belum sesuai dengan Jenita masyarakat serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami menerima Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026 sebagai bahan pembahasan lebih lanjut dalam rapat bersama pemerintah daerah,” demikian.