Pandangan Fraksi Golkar Mengenai Perubahan APBD Barito Timur 2026 X
TAMIANG LAYANG - Fraksi Partai Golkar memaparkan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026 saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin (31/8/2026).
Pandangan umum Fraksi Golkar dibacakan oleh Trisna Andrilawitni, menyampaikan apresiasi bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur atas pemaparan mengenai rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ibu ini menganggap perubahan APBD bukan hanya sekadar urusan administratif formal, melainkan instrumen vital guna merespons dinamika pembangunan, menyesuaikan prioritas, serta menjamin anggaran daerah menghadirkan faedah nyata bagi warga.
“Kondisi fiskal daerah yang saat ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD,” kata Trisna.
Disampaikan, keterbatasan ruang fiskal menuntut pemerintah daerah untuk makin selektif saat menentukan prioritas anggaran.
Mengenai situasi tersebut, Fraksi Golkar segera diarahkan pada program yang mendukung pelayanan dasar, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Lewat pandangannya, Fraksi Golkar memperhatikan struktur perubahan APBD 2026.
Merujuk pada rancangan yang disodorkan pemerintah daerah, total perubahan APBD menyentuh Rp 1.020.668.215.756,85, atau bertambah sejumlah Rp26.492.843.823,96 atau 2,66 persen bila dibandingkan APBD murni 2026.
Selanjutnya, pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD tercatat Rp856.735.853.181, mengalami penurunan sebesar Rp103.820.061.730 atau 10,81 persen.
Sementara pembiayaan netto guna menutupi defisit anggaran mencapai Rp163.932.362.575,85 atau naik sebesar 387,61 persen.
“Fraksi Golkar menilai penurunan transfer akibat kebijakan fiskal tidak semata-mata harus dipandang sebagai persoalan, tetapi dapat menjadi momentum kemandirian fiskal Kabupaten Barito Timur,” jelasnya.
Fraksi Golkar turut mendorong pemerintah daerah untuk menguatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di antaranya lewat pendapatan potensi pajak serta retribusi yang kian presisi, digitalisasi pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi aset daerah, serta evaluasi atas badan usaha milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Peningkatan PAD tersebut diwanti-wanti supaya tetap dijalankan secara bijaksana dan tidak menambah beban berlebihan untuk warga maupun sektor usaha.
“Penangkapan PAD dinilai harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.
Oleh sebab itu, Fraksi Golkar memohon agar belanja daerah lebih ditujukan kepada proyek-proyek strategis yang mempunyai dampak besar pada perekonomian dan kesejahteraan warga.
“Prioritas mencakup infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi, serta sarana pendidikan dan kesehatan yang memang sangat dibutuhkan secara mendesak,” katanya.
Wanita ini meminta, supaya setiap usulan penambahan maupun pengurangan belanja modal dilengkapi studi kelayakan yang komprehensif, analisis manfaat biaya serta jadwal pelaksanaan yang jelas dan terukur.
“Kami fraksi mengingatkan agar pemerintah daerah menghindari proyek yang menghabiskan anggaran namun tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Terakhir, Fraksi Golkar lewat hal ini menegaskan kesiapan menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang konstruktif dalam pembangunan daerah.
Fraksi Golkar juga menegaskan bakal terus mendukung tiap kebijakan yang berpihak pada kepentingan warga, sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawasan dan menyodorkan koreksi apabila terdapat kebijakan yang belum selaras dengan Jenita masyarakat serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami menerima Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026 sebagai bahan pembahasan lebih lanjut dalam rapat bersama pemerintah daerah,” demikian.
