Kepala BPS Tegaskan Sensus Ekonomi 2026 Bukan untuk Target Pajak
JAKARTA - Pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengajak publik Indonesia untuk mau terlibat dalam Sensus Ekonomi 2026 yang kini bergulir dari Sumbernya.
Dirinya menjamin, pihak BPS siap menjaga privasi data para pelaku usaha hasil pendataan Sensus Ekonomi 2026. Menurut penjelasannya, kegiatan sensus tersebut dipastikan bukan ditujukan bagi aparatur negara untuk menarik pajak warga.
"Untuk yang belum disensus, untuk bisa dapat berpartisipasi dalam sensus. Jangan khawatir, data akan kami jaga kerahasiaannya dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan pajak," ucap Amalia saat Sensus Ekonomi 2026 di Rumah Dinas Ketua MPR, Jakarta, Minggu (30/8/2026).
Maka dari itu, figur perempuan yang kerap disapa Winny itu turut memberikan akses bagi warga supaya bisa secara independen melengkapi data sensus via internet, sewaktu didatangi oleh petugas BPS.
"Untuk yang masyarakat yang memang ingin mengisi secara mandiri kami juga sudah siapkan questionnaire online. Dengan link-nya nanti bisa dimintakan kepada para petugas yang datang," tutur Amalia.
Sebagaimana dipahami bersama, institusi BPS secara resmi memulai pengumpulan data di lapangan pada Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) hari Senin, 15 Juni 2026.
Agenda pendataan tersebut dilaksanakan serempak pada seluruh wilayah tanah air serta akan berjalan hingga kurun waktu 31 Agustus 2026.
Melalui kegiatan pendataan ini, BPS mencatat seluruh entitas bisnis, berawal dari tingkatan mikro dan kecil sampai ke usaha kelas menengah maupun skala besar, termasuk unit bisnis yang memanfaatkan sarana digital.
Sensus Ekonomi 2026 ini merupakan pelaksanaan sensus ekonomi ke-5 yang diselenggarakan BPS sejak pertama kali dijalankan pada 1986 silam.
Aktivitas ini menjadi bagian dari perintah Undang-Undang Statistik guna menyediakan basis data mendasar yang komprehensif terkait struktur dan sifat perekonomian tanah air.
Hasil pendataan yang dihimpun ke depan akan dijadikan fondasi utama dalam penyusunan rincian pembangunan dan penetapan arah kebijakan ekonomi nasional serta daerah.