WARTAFINANSIAL.COM — Anwar menilai ekonomi Indonesia baru akan kuat jika seluruh sumber pertumbuhan di berbagai wilayah bisa berakselerasi secara bersamaan. Ia mengusung inisiatif strategis bertajuk "Dedikasi untuk Negeri, Integritas Tanpa Batas" untuk merealisasikan agenda tersebut.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Menurut Anwar, potensi ekonomi di daerah selama ini belum tergarap maksimal. Ia berencana mengkonsolidasikan Tim Percepatan dan Perluasan Industrialisasi Daerah (TP2ID) bersama 45 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Daerah (KPWDN).
"Upaya pemerintah melalui TP2ID dikonsolidasikan, dikoordinasikan, bersama kolaborasi dengan 45 KPWDN tentunya akan mendorong potensi daerah menjadi realisasi investasi dan daerah menjadi sumber pertumbuhan baru," ungkap Anwar dalam paparannya di hadapan anggota dewan.
UMKM dan Sektor Syariah Jadi Sumber Tumbuh Baru
Anwar juga menyoroti kontribusi UMKM yang dinilai masih timpang. Ia mencatat kontribusi ekspor UMKM nasional baru mencapai 15 persen, padahal jumlah pelaku usahanya sangat banyak.
"Cukup banyak UMKM di Indonesia, namun ada catatan kecil di sana, kontribusi terhadap ekspor kita ternyata masih 15%, sehingga peningkatan daya saing dan peran di global itu harus didorong," jelasnya.
Ia berkomitmen mendorong daya saing UMKM agar mampu menembus pasar global. Selain itu, penguatan ekonomi syariah juga masuk dalam rencana kerjanya, mengingat Indonesia saat ini menempati posisi keempat dalam ekosistem halal dunia.
Penguatan Rupiah dan SDM Perbankan
Di sektor moneter, Anwar akan fokus pada penguatan sistem pembayaran yang berdaulat. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional di lingkungan BI.
"Dedikasi untuk negeri memastikan, setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Integritas tanpa batas menjadi landasan agar kepercayaan terhadap Bank Indonesia, rupiah, dan perekonomian Indonesia senantiasa terjaga," pungkas Anwar.
Ia menegaskan bahwa fondasi menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan kepercayaan publik yang terjaga terhadap institusi penjaga stabilitas moneter ini.