Upaya KPPN Mamuju dalam Tingkatkan Literasi Fiskal Lewat Kolaborasi

MAMUJU - Forum Konsultasi Publik (FKP) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju menciptakan beberapa masukan serta usulan inovasi dari beragam pemangku kepentingan guna memperkuat pelayanan dan mendongkrak literasi fiskal pada Sulawesi Barat.

Kepala KPPN Mamuju, Ferry Taufik Saleh, menyampaikan forum itu memperoleh apresiasi dari bermacam elemen pentahelix, mulai dari akademisi, pengguna layanan, pemangku kepentingan, media, masyarakat sampai lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Di kesempatan hari ini kami mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai macam pemangku kepentingan dari pentahelix yang ada,” ujar Ferry, saat diwawancara di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Rabu, 26 Agustus 2026.

Berdasarkan penjelasannya, forum itu tidak sekadar menjadi tempat menyalurkan evaluasi pelayanan, namun turut melahirkan beberapa usulan inovasi yang dianggap relevan untuk dimajukan.

Salah satu masukan yang memperoleh perhatian merupakan penguatan literasi fiskal. Berdasarkan Ferry, pemahaman warga tentang kebijakan serta pengelolaan fiskal menjadi krusial supaya publik dapat memahami bagaimana APBN dikelola lalu memberi manfaat buat masyarakat.

“Tadi ada beberapa usul-usulan inovasi yang sangat bagus dan menarik, terutama kaitan dengan literasi fiskal yang tadi didorong dan digagas dari masing-masing instansi yang ada,” katanya.

Ferry menilai penguatan literasi fiskal memerlukan kerja sama lintas sektor. Oleh sebab itu, KPPN Mamuju mendorong keterlibatan media dalam menyajikan informasi tentang APBN serta kebijakan fiskal kepada publik lewat bahasa yang gampang dimengerti.

Pihaknya mengapresiasi peran TVRI bersama RRI yang selama ini dinilai aktif berkolaborasi bersama KPPN Mamuju dalam mendongkrak pemahaman publik terkait fiskal.

“Dari media masyarakat, dari TVRI, RRI yang sudah sangat luar biasa berkolaborasi dengan kami di Kabupaten Mamuju untuk terus meningkatkan literasi terkait dengan fiskal yang ada di Indonesia ini,” ucap Ferry.

Ferry berharap capaian FKP tidak tertahan pada penyampaian aspirasi, namun mampu ditindaklanjuti menjadi inovasi dan kolaborasi nyata. Bersamaan hal itu, peningkatan kualitas pelayanan KPPN dapat bergerak seiringan dengan meningkatnya pengetahuan warga terhadap pengawasan keuangan negara.