Riset Kyodo: 71 Persen Warga Jepang Risaukan Kondisi Anggaran Negara
TOKYO - Jajak pendapat yang dipublikasikan dari Sumbernya pada hari Minggu memperlihatkan bahwa 71 persen responden merasa cemas akan kesehatan fiskal Jepang pasca keputusan Perdana Menteri Sanae Takaichi memberlakukan penurunan pajak konsumsi bahan makanan guna menekan dampak lonjakan inflasi.
Penelitian publik yang diadakan akhir pekan ini turut mendapati bahwa angka persetujuan terhadap Kabinet Takaichi merosot 3,5 persen bila dibandingkan riset sebelumnya pada Juli menjadi 50,2 persen.
Capaian tersebut merupakan tingkat paling rendah semenjak sosok tersebut memimpin pada tahun lalu.
Tingkat ketidaksetujuan masyarakat mengalami peningkatan 0,2 persen menjadi 33,9 persen.
Riset paling baru yang dijalankan melalui saluran telepon pada hari Sabtu dan Minggu itu memberikan bukti tambahan bahwa dukungan masyarakat terhadap kabinet PM Takaichi tengah mengalami tren penurunan, walaupun tingkat sokongan tersebut terhitung relatif tinggi.
PM Takaichi telah merealisasikan kebijakan utama, seperti memangkas tarif pajak konsumsi bagi bahan pangan menjadi 1 persen dari semula 8 persen guna membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga kebutuhan harian, akibat merosotnya kurs yen dan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Meski demikian, sebanyak 71,7 persen responden menyebutkan bahwa mereka risau atau mempunyai "beberapa kekhawatiran" terkait potensi pemburukan kesehatan fiskal negara jika pemerintah meneruskan pemotongan pajak sementara sesuai rancangan.
Upaya Takaichi dalam mendorong pembelanjaan fiskal secara agresif demi menyokong sektor strategis utama dan memacu roda perekonomian telah mengakibatkan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang serta nilai tukar yen yang kian melemah.
Kondisi fiskal Jepang pada saat ini terhitung sebagai yang terburuk di antara jajaran negara maju.
Di tengah dugaan bahwa Takaichi tengah menimbang perombakan jajaran kabinet dan kepemimpinan partai penguasa, sebanyak 73,8 persen menolak pengangkatan anggota dewan yang tersangkut skandal penyalahgunaan dana ke posisi-posisi penting.
Selain itu, sewaktu responden ditanya mengenai tanggapan mereka atas penghapusan kata "penyesalan" dalam pidato Takaichi di upacara peringatan kekalahan Jepang pada Perang Dunia II tanggal 15 Agustus, sebanyak 47,8 persen menyetujui langkah tersebut sedangkan 42,6 persen menolak.
Takaichi, seorang figur konservatif yang dikenal dengan pandangan tegas mengenai bidang pertahanan dan keamanan, 'membedakan diri' dari pejabat terdahulu Shigeru Ishiba, yang pada tahun lalu menjadi pemimpin Jepang pertama dalam rentang 13 tahun yang menggunakan kata "penyesalan" terkait perang dalam pidatonya pada 15 Agustus.
Sosok tersebut memilih untuk menghindari kunjungan ke kuil Yasukuni yang memicu kontroversi di Tokyo pada hari peringatan itu.
Pihak China dan Korea Selatan, yang menderita akibat agresi Jepang di masa perang, memandang kuil tersebut sebagai simbol dari masa lalu itu.
Kuil Shinto tersebut memberikan penghormatan kepada para penjahat perang yang telah dijatuhi hukuman beserta para korban perang.
Biarpun demikian, sosok tersebut membungkuk sebanyak dua kali, bertepuk tangan dua kali, lalu membungkuk sekali lagi menuju arah Yasukuni dari luar lokasi dekat tempat peringatan diadakan, yang terlihat sebagai bentuk tindakan pemujaan Shinto.
Mayoritas responden, yakni 44,0 persen, mendukung gerakan tubuh tersebut, sedangkan 26,7 persen menyatakan bahwa sosok tersebut harusnya mendatangi kuil itu secara langsung.
Sekitar 22,1 persen berpendapat bahwa sosok tersebut tidak perlu menjalankan pemujaan, sekalipun dilakukan dari jarak jauh.
Dukungan Kuat
Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Takaichi menikmati sokongan yang kuat, sebagaimana dibuktikan oleh capaian kemenangan besar dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat pada Februari lalu.
Meski begitu, tata kelola urusan parlemen oleh LDP dan rekan koalisinya, Partai Inovasi Jepang (JIP), menerima kritik dari kubu oposisi, biarpun keterwakilan mereka di parlemen mengalami penurunan drastis usai gelaran pemilu.
LDP mencatatkan tingkat dukungan tertinggi mencapai 34,9 persen, merosot dari 35,9 persen pada Juli, sementara sokongan untuk JIP sedikit terangkat menjadi 5,9 persen dari angka 5,8 persen.
Dalam survei dari Sumbernya, sebanyak 51 persen responden memandang secara negatif rencana penggabungan Aliansi Reformis Sentris (CRA), Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ), dan Komeito, di mana responden menegaskan bahwa rencana itu sebaiknya "dibatalkan sepenuhnya."
CRA sendiri dibentuk tepat sebelum pelaksanaan pemilu Februari oleh para anggota dewan tingkat bawah dari CDPJ dan Komeito.
Diskusi tiga pihak saat ini masih bergulir untuk mengkaji wujud masa depan bagi ketiga parpol tersebut.
Angka dukungan untuk CRA meluncur turun menjadi 2,8 persen dari 4,6 persen pada bulan lalu.
CDPJ meraih 4,8 persen, naik dari 3,8 persen, dan Komeito berada di angka 2,5 persen, meningkat dari 1,7 persen.