Hasil Jajak Pendapat Kyodo: 71 Persen Warga Jepang Cemas Isu Fiskal
TOKYO - Hasil survei dari Kyodo News yang dipublikasikan pada hari Minggu memperlihatkan bahwa 71 persen responden merasa cemas terhadap kestabilan keuangan negara usai Perdana Menteri Sanae Takaichi mengambil langkah memangkas pajak konsumsi bahan pangan guna menahan laju inflasi.
Survei yang dilangsungkan pada akhir pekan ini turut mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Kabinet Takaichi mengalami penurunan sebesar 3,5 persen dibandingkan periode Juli lalu, kini berada di angka 50,2 persen.
Capaian tersebut menjadi titik terendah sejak memegang tampuk kepemimpinan pada tahun lalu.
Sementara itu, persentase ketidakpuasan masyarakat mengalami kenaikan sebesar 0,2 persen hingga mencapai 33,9 persen.
Penelitian paling gres yang dilakukan melalui saluran telepon pada Sabtu dan Minggu tersebut menjadi bukti teranyar bahwa sokongan publik kepada kabinet PM Takaichi tengah mengalami kecenderungan menurun, walaupun angka dukungannya secara keseluruhan masih tergolong cukup tinggi.
PM Takaichi telah menerapkan program prioritas, seperti memangkas besaran pajak konsumsi untuk produk makanan dan minuman dari 8 persen menjadi 1 persen guna meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga barang sehari-hari akibat pelemahan nilai tukar yen dan gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Akan tetapi, sekitar 71,7 persen responden membeberkan bahwa mereka merasa khawatir atau mempunyai "sejumlah kekhawatiran" terkait penurunan kondisi keuangan negara apabila pemerintah mewujudkan rencana pemotongan pajak temporer tersebut.
Langkah Takaichi yang memacu pembelanjaan negara secara masif untuk memperkuat sektor-sektor krusial serta memicu pertumbuhan ekonomi justru memicu lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah dan melemahkan mata uang yen.
Kondisi keuangan negara Jepang pada saat ini mencatatkan predikat yang paling buruk di antara jajaran negara maju.
Di tengah kabar burung mengenai rencana Takaichi merombak kabinet serta jajaran pimpinan partai penguasa, sebanyak 73,8 persen masyarakat menolak penunjukan anggota dewan yang tersandung skandal penyelewengan dana untuk mengisi posisi penting.
Di samping itu, saat para responden dimintai pandangan mengenai penghapusan frasa "penyesalan" dalam pidato Takaichi pada peringatan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II tanggal 15 Agustus, sebanyak 47,8 persen menyatakan setuju atas tindakan itu sedangkan 42,6 persen menentang.
Takaichi, seorang figur konservatif yang dikenal mempunyai ketegasan dalam urusan pertahanan dan keamanan, 'menampilkan perbedaan' dibandingkan pendahulunya Shigeru Ishiba, yang pada tahun lalu menjadi pejabat tertinggi Jepang pertama dalam jangka waktu 13 tahun yang menyertakan frasa "penyesalan" terkait perang pada pidatonya di tanggal 15 Agustus.
Sosok tersebut memutuskan tidak melawat ke kuil Yasukuni yang menuai kontroversi di Tokyo saat hari peringatan berlangsung.
Pihak China beserta Korea Selatan, yang mengalami penderitaan akibat tindakan agresi Jepang pada masa perang, memandang rumah ibadah itu sebagai lambang masa kelam tersebut.
Situs keagamaan Shinto tersebut menjadi tempat penghormatan bagi para pelaku kejahatan perang yang telah divonis beserta para korban perang.
Kendati begitu, sosok tersebut melakukan gerakan membungkuk dua kali, bertepuk tangan dua kali, lalu membungkuk sekali lagi menghadap ke arah Yasukuni dari luar area sekitar tempat acara peringatan, yang dinilai sebagai ritual penghormatan Shinto.
Sebagian besar responden, yakni 44,0 persen, memberikan dukungan atas gestur tubuh tersebut, sedangkan 26,7 persen menyampaikan bahwa sosok tersebut semestinya mendatangi tempat itu secara langsung.
Kira-kira 22,1 persen berpendapat bahwa sosok tersebut tidak perlu menyampaikan penghormatan, meski hanya dilakukan dari jarak jauh.
Sokongan Kuat
Partai Demokrat Liberal (LDP) di bawah kepemimpinan Takaichi mendapatkan sokongan yang kokoh, sebagaimana dibuktikan lewat kemenangan mutlak pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat pada Februari lalu.
Namun demikian, penanganan tata kelola parlemen oleh LDP bersama rekan koalisinya, Partai Inovasi Jepang (JIP), memperoleh kritik dari kubu oposisi, walau keterwakilan mereka di gedung dewan mengalami penurunan tajam usai pemilu.
Partai LDP mengantongi tingkat keterpilihan paling tinggi di angka 34,9 persen, merosot dari 35,9 persen pada Juli, sedangkan tingkat sokongan JIP sedikit menguat menuju 5,9 persen dari sebelumnya 5,8 persen.
Pada temuan jajak pendapat Kyodo, sejumlah 51 persen responden memberikan nilai negatif terhadap wacana penyatuan Aliansi Reformis Sentris (CRA), Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ), serta Komeito, dengan responden menegaskan agar rencana itu sepatutnya "dibatalkan sepenuhnya."
CRA sendiri didirikan persis sebelum ajang pemilu Februari oleh para anggota dewan tingkat bawah dari CDPJ dan Komeito.
Proses negosiasi tiga pihak sampai saat ini masih berjalan guna mengkaji bentuk kerja sama masa depan bagi ketiga parpol itu.
Tingkat keterpilihan bagi CRA merosot menuju 2,8 persen dari 4,6 persen pada bulan sebelumnya.
Partai CDPJ meraup 4,8 persen, naik dari 3,8 persen, lalu Komeito mencatatkan 2,5 persen, menanjak dari angka 1,7 persen.