Potensi Risiko Kuasi Fiskal Danantara dalam RAPBN 2027 Disorot Fitch

JAKARTA - Lembaga pemeringkat kredit Fitch menganggap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang diserahkan Presiden Prabowo ke parlemen memperlihatkan arah penataan fiskal yang terukur. Walau begitu, keberadaan skema kuasi-fiskal lewat badan-badan milik negara, termasuk Danantara, menjadi salah satu faktor risiko yang wajib diwaspadai sebab berpotensi memperbesar beban kontinjensi pemerintah.

Direktur Peringkat Obligasi Negara Fitch (Hong Kong) Limited George Xu mengungkapkan, target defisit fiskal 2027 sebesar 2,4% dari produk domestik bruto (PDB) memperlihatkan iktikad pemerintah dalam memelihara defisit di bawah batas maksimal 3% dari PDB.

"Risiko tetap ada bahwa kebutuhan pembiayaan dapat semakin dipenuhi melalui saluran kuasi-fiskal, yang dapat melemahkan transparansi fiskal dan merusak manajemen fiskal dari waktu ke waktu," kata George Xu dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).

Berdasarkan pandangannya, pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF) pada April 2026 merupakan salah satu poin yang mesti dicermati. Lembaga milik negara tersebut dirancang guna mendanai dan mengakselerasi pembangunan sarana infrastruktur strategis yang dianggap tidak komersial. Fungsi tersebut, menurut Fitch, berpeluang meluas jika Danantara dimanfaatkan guna menyokong pelbagai agenda prioritas pemerintah. Pemekaran wewenang semacam itu berisiko memicu peningkatan kewajiban kontinjensi pemerintah walau defisit APBN terlihat berada dalam batas resmi.

"Pembiayaan kuasi-fiskal adalah ketidakpastian paling jelas di balik sinyal keberlanjutan," ujar George.

Risiko ini juga berhubungan dengan skenario pemerintah memindahkan sebagian dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang diperoleh Danantara menuju APBN. Langkah tersebut ditujukan untuk menahan pembengkakan utang pemerintah, namun Fitch menganggap rincian mekanisme pengalihan itu masih diperlukan untuk menakar dampaknya terhadap posisi keuangan negara.

Fitch menilai kedisiplinan fiskal Indonesia pada 2027 berpeluang menghadapi kendala lebih berat ketimbang yang tertera dalam dokumen pengajuan. Target defisit 2,4% tersebut menyerupai rancangan awal tahun sebelumnya yang ditetapkan pada angka 2,48%. Namun, proyeksi tersebut lantas meningkat menjadi 2,68% seusai pembahasan bersama parlemen dan merangkak lagi ke angka 2,85% guna mengakomodasi tambahan belanja. Oleh sebab itu, Fitch tidak menampik kemungkinan terjadinya pergeseran serupa pada target defisit 2027.

Tekanan juga sanggup bersumber dari asumsi makroekonomi yang dinilai lumayan optimistis. Pemerintah menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6% dan nilai tukar Rp17.500 per dollar AS. Angka pertumbuhan tersebut lebih realistis ketimbang target pemerintah untuk menembus pertumbuhan 8% pada jangka menengah, namun tetap berada di atas proyeksi dasar Fitch yakni 5,0%.

"Ketidakpastian geopolitik yang berkepanjangan, kenaikan kembali harga minyak global, dan perlambatan tajam di mitra dagang utama Indonesia merupakan risiko utama yang menghambat prospek jangka pendek," kata George.

Fitch juga memprediksi minimnya pendapatan negara masih menjadi hambatan struktural bagi profil kredit Indonesia. Penerimaan negara pada rancangan anggaran 2027 diperkirakan sedikit melebihi 12% PDB. Kondisi ini membuat fleksibilitas ruang fiskal pemerintah terbatas. Penataan fiskal bakal semakin rentan seandainya pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari estimasi atau alokasi pengeluaran membengkak.

Fitch menganggap keharusan mempertahankan defisit dalam koridor tertentu dapat memicu tekanan kepada Bank Indonesia guna memacu pertumbuhan via kebijakan moneter seandainya alokasi fiskal dikurangi. Di sisi lain, keberlanjutan institusional pada Bank Indonesia dinilai mampu membantu memelihara sentimen pasar. Pencalonan Destry Damayanti sebagai figur tunggal calon gubernur Bank Indonesia dinilai memperkuat ekspektasi publik terhadap kesinambungan arah kebijakan.

Namun demikian, Fitch menganggap tingkat kepercayaan investor tetap rentan. Oleh sebab itu, eksekusi kebijakan bakal menjadi kunci utama guna memastikan apakah sinyal kesinambungan kebijakan dapat dipertahankan.

Fitch juga menyoroti agenda antikorupsi pemerintah. Penguatan tata kelola serta akuntabilitas dapat menyokong kredibilitas kredit Indonesia. Sebaliknya, kebijakan itu sanggup berdampak negatif seandainya dipersepsikan diterapkan secara selektif dan mendorong konsentrasi kekuasaan politik yang lebih luas.

Dalam konteks fiskal, dinamika Danantara menjadi krusial lantaran pemanfaatan badan itu untuk mengoperasikan fungsi yang secara ekonomi bersifat fiskal dapat membuat posisi keuangan pemerintah tidak sepenuhnya tercermin pada angka defisit APBN.

Sebagaimana diketahui, dalam nota keuangan yang disampaikan 14 Agustus 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai acuan RAPBN 2027, dengan target pendapatan negara Rp3.426 triliun dan pengeluaran Rp4.097,2 triliun. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6%, inflasi 2,5%, serta imbal hasil SBN 10 tahun 6,9%. Pemerintah mematok nilai tukar rupiah Rp17.500 per dollar AS, harga minyak mentah Indonesia US$75 per barel, lifting minyak 610.000 barel per hari, dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dari aspek kesejahteraan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan melandai menjadi 6%-6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30%-4,87%, Indeks Modal Manusia 0,575, serta rasio Gini 0,362-0,367.