Strategi Fiskal Tahun 2027 Dinilai Alami Perubahan Demi Pertumbuhan Ekonomi 6%

JAKARTA - Otoritas negara dinilai mulai menggeser pendekatan fiskal pada 2027, dari sekadar memperbesar pengeluaran menjadi memastikan setiap dana memberikan daya dorong lebih kuat terhadap perekonomian.

Pengamat Mirae Asset Sekuritas Indonesia Jessica Tasijawa dalam kajian 21 Agustus 2026 menerangkan efektivitas pengeluaran akan menjadi kunci untuk menjaga sasaran pertumbuhan ekonomi di tengah langkah pengetatan fiskal.

Jessica menyebut defisit fiskal 2027 diproyeksikan turun menjadi 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau sekitar Rp 671,2 triliun.

Sasaran tersebut diraih dengan pertumbuhan pemasukan negara sebesar 8,6% secara tahunan, lebih tinggi dibanding pertumbuhan pengeluaran yang sebesar 6,6%.

Kendati menerapkan pengetatan fiskal, otoritas negara tetap membidik pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027.

“Tahun 2027 bukan lagi tentang belanja lebih banyak, tetapi membuat setiap rupiah bekerja lebih keras," tulis Jessica dalam risetnya.

Pergeseran arah kebijakan tersebut tampak dari anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Rata-rata pertumbuhan anggaran 10 K/L dengan porsi terbesar berbalik menjadi minus 1,4% yoy pada 2027, dari pertumbuhan 38,5% pada 2026.

Pengeluaran pegawai bahkan diproyeksikan merosot 34,8%.

Menurut Jessica, situasi tersebut mengindikasikan otoritas negara mulai lebih memprioritaskan mutu dan efektivitas penggunaan dana.

Prinsip efisiensi juga diterapkan pada sektor pemasukan negara.

Pemasukan pajak pada 2027 ditargetkan menembus Rp 2.908 triliun.

Pencapaian tersebut disokong pertumbuhan pemasukan PPh sebesar 9,9% serta PPN/PPnBM sebesar 13,4%.

Dengan begitu, otoritas negara lebih bertumpu pada optimalisasi Coretax, peningkatan kepatuhan pajak, dan kegiatan ekonomi dalam negeri untuk meraih sasaran pemasukan, bukan mengandalkan lonjakan harga komoditas seperti sebelumnya.

Sementara itu, agenda Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap efisiensi.

Porsi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk agenda tersebut turun 10,4% menjadi Rp 240,2 triliun.

Mirae Asset menaksir penyerapan anggaran MBG pada 2026 cuma sekitar Rp 168 triliun-Rp 192 triliun.

Situasi tersebut dinilai mampu menghadirkan sejenis keuntungan fiskal secara implisit.

Penghematan dari agenda prioritas yang mulai memasuki tahap lebih matang dapat dialihkan untuk menguatkan alokasi ke daerah atau membiayai agenda lain yang memiliki efek pengganda ekonomi lebih besar tanpa perlu memperluas total dana pengeluaran.

Dari sisi pasar surat utang, Jessica mengamati beban pembiayaan otoritas negara pada 2027 relatif lebih terkondisikan meski masa tenggat Surat Berharga Negara (SBN) masih tinggi, mencapai Rp 878 triliun.

Keterlibatan perusahaan asuransi dan dana pensiun yang kian solid juga dinilai dapat menjadi penopang struktural terhadap pasokan tambahan surat utang.

Aliran dana dari kedua penanam modal tersebut sudah menyentuh kisaran Rp 143 triliun.

Mirae Asset memprediksi hasil investasi (yield) SBN jangka waktu 10 tahun bakal seimbang di kisaran 7,2%-7,5% pada 2027.

Penerbitan surat utang kotor yang masih besar serta risiko kurs rupiah dan politik luar negeri diperkirakan menahan ruang kenaikan harga surat utang secara terus-menerus.

Namun, jikalau kestabilan nilai tukar memberi ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk kembali melonggarkan suku bunga, yield SBN 10 tahun berpeluang melorot menuju kisaran 6,6%-6,9%.

Jessica menilai 2027 pada akhirnya bakal menjadi pembuktian terhadap efektivitas fiskal, bukan sekadar ruang fiskal.

Penyaluran pengeluaran yang lebih mantap akan menentukan apakah pengetatan fiskal dapat berjalan beriringan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi 6%.

Di sisi lain, kestabilan rupiah akan menentukan seberapa luas ruang BI untuk memberikan sokongan tambahan lewat kebijakan moneter.

Mirae Asset juga menyoroti meningkatnya pemanfaatan cadangan eksternal dalam negeri di tengah tekanan terhadap mata uang.

Kewajiban luar negeri BI melonjak tajam sebesar US$ 17 miliar menjadi US$ 42,5 miliar pada Juni 2026, dari US$ 25,5 miliar pada Januari 2026.

Pada kurun waktu yang sama, simpanan devisa menyusut hampir US$ 9 miliar menjadi US$ 145,6 miliar dari US$ 154,6 miliar.

Jessica memaparkan, lonjakan beban eksternal BI tidak sepenuhnya menggambarkan pinjaman dana asing biasa.

Angka tersebut juga mencakup kepemilikan pihak asing atas instrumen rupiah seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Kendati ada arus masuk modal sebesar US$ 8,5 miliar pada triwulan II 2026, simpanan devisa tetap menyusut sekitar US$ 2,6 miliar.

Kondisi tersebut menandakan bahwa aliran dana asing umumnya tersedot untuk pelunasan kewajiban luar negeri otoritas negara, kebutuhan mata uang asing dalam negeri, serta tindakan penyeimbang nilai tukar.

Menurut Jessica, masuknya modal asing masih menjadi penahan tekanan masa singkat yang manjur.

Namun, terbatasnya penukaran modal tersebut menjadi pemupukan simpanan devisa menunjukkan pentingnya pasokan mata uang asing yang lebih mendasar, seperti penanaman modal asing langsung (FDI), pengiriman barang ke luar negeri, devisa hasil ekspor (DHE), dan lalu lintas pembayaran.

Hal itu menjadi kian mendesak karena lonjakan beban jangka pendek pemegang modal asing dapat menaikkan kerentanan dalam negeri terhadap pembalikan arus modal secara mendadak.

Mata uang dalam negeri kembali menguat ke angka Rp 17.746 per dolar AS, sehingga penguatan nilai tukar secara month to date (MTD) menyentuh kisaran 1,4%.

Penguatan itu seirama dengan mayoritas nilai tukar dunia usai indeks dolar AS (DXY) menyusut ke angka 98,69.

Sementara itu, credit default swap (CDS) dalam negeri jangka waktu lima tahun tetap rendah di kisaran 84 basis poin, yang menandakan pandangan risiko terhadap ketahanan negara tetap seimbang.

Sejalan dengan penguatan nilai tukar, pasar SBN meneruskan kenaikan.

Yield SBN otoritas negara jangka waktu 10 tahun melorot dalam 9 basis poin menjadi 7,02%.

Penyusutan itu terjadi kendati yield US Treasury (UST) jangka waktu 10 tahun justru terangkat menjadi 4,67%.

Keadaan tersebut membuat jarak yield atau spread antara SBN dalam negeri dan UST menyempit menjadi 235,4 basis poin.

Sementara itu, yield SBN jangka waktu dua tahun tetap bertengger di 6,77%, dibanding yield UST jangka waktu serupa sebesar 4,17%.

Menurut dari Sumbernya, situasi tersebut menandakan pandangan dalam negeri terhadap pasar SBN tetap positif.

Namun, kian terbatasnya keunggulan yield membuat pemodal perlu lebih cermat dalam memilih rentang waktu surat utang.

Untuk jangka waktu 1-5 tahun, dari Sumbernya memilih FR0054, FR0073, FR0085, PBS023, FR0087, RI0331, dan SNI0631 sebagai opsi utama.

Untuk jangka waktu 5-10 tahun, opsi mencakup FR0058, FR0072, FR0068, PBS022, PBS012, RI0035, dan SNI0734.

Sementara untuk jangka waktu 10-15 tahun, opsi utama yaitu FR0079, FR0057, FR0083, PBS034, PBS039, RI0038, dan RI0037.

Adapun untuk jangka waktu 15 tahun ke atas, dari Sumbernya memilih FR0067, FR0089, FR0105, PBS035, PBS028, RI1050, dan SNI0651.