Pemerintah Fokus Perkuat Kualitas Pasar Modal Nasional Buat Investor
JAKARTA - Pemerintah mulai mengubah prioritas pengembangan pasar modal nasional dari yang awalnya sekadar mengejar peningkatan jumlah pemodal serta perusahaan tercatat menjadi penguatan kualitas, tingkat likuiditas, dan tingkat kepercayaan pemodal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemantapan pasar modal menjadi hal krusial di tengah tingginya gejolak global.
Menurut dirinya, keyakinan para investor merupakan kunci utama demi menjaga kelangsungan investasi maupun perluasan bisnis di dalam negeri.
"Perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 5,45% pada Semester I-2026 di tengah berbagai gejolak global. Kondisi tersebut juga didukung oleh inflasi yang relatif rendah sebesar 2,88% serta kemampuan Indonesia memitigasi dampak gejolak harga energi," kata Airlangga dalam Musyawarah Anggota Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Dia memaparkan, fondasi ekonomi yang terjaga sudah mendorong kemajuan pasar modal dalam negeri.
Sampai Juni 2026, akumulasi pemodal pasar saham menembus 28,9 juta jiwa, sedangkan total korporasi terdaftar mencapai 957 emiten dengan kapitalisasi pasar berkisar Rp9.897 triliun.
Pada tingkat regional, Indonesia bahkan mencatatkan diri sebagai negara pemilik pemodal pasar saham terbanyak di kawasan ASEAN.
Bukan cuma itu, Indonesia turut menduduki urutan kedua untuk total korporasi terdaftar, urutan ketiga untuk kapitalisasi pasar, dan urutan kedua untuk rata-rata nilai transaksi harian paling besar di kawasan.
Walau begitu, Airlangga menganggap tantangan mendatang bukan lagi masalah menambah jumlah pemodal ataupun korporasi tercatat, melainkan mendongkrak kualitas pasar keuangan supaya kian dalam serta efisien.
Melihat sudut pandang suplai emiten, hingga Juli 2026 baru ada tujuh korporasi yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan nilai perolehan dana dari penawaran umum perdana saham (IPO) senilai Rp2,16 triliun.
Situasi tersebut memperlihatkan masih luasnya peluang untuk memperkuat barisan emiten bermutu dan memperluas sarana pendanaan jangka panjang bagi para pelaku usaha.
Di sisi lain, para pemodal saat ini kian mencermati bermacam aspek mendasar seperti likuiditas saham, tata kelola kepemilikan, porsi kecukupan saham publik (free float), transparansi, tata kelola perusahaan, sampai mutu keterbukaan informasi.
Oleh sebab itu, pemerintah bersama pihak regulator dan pelaku industri terus mendorong langkah pembenahan pasar modal.
Tindakan itu dijalankan lewat kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bank Indonesia (BI), beserta bermacam pemangku kepentingan lainnya.
Sejumlah langkah yang sedang berjalan di antaranya pembuatan sarana investasi baru seperti PINTAR Reksa Dana dan ETF Emas, serta percepatan alur demutualisasi Bursa Efek Indonesia.
Selain memantapkan pasar saham, pemerintah juga berikhtiar memajukan iklim investasi lewat penyederhanaan aturan dan penuntasan hambatan bisnis antarkementerian maupun lembaga.
Lewat Satuan Tugas Debottlenecking, hingga 30 Juli 2026 pemerintah telah menampung 170 laporan dari para pelaku usaha.
Dari total tersebut, sebanyak 124 laporan berhasil dirampungkan, melingkupi perihal perizinan, perpajakan, kepabeanan, pemetaan ruang, logistik, hingga energi.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwasanya penguatan keyakinan pemodal mesti beriringan dengan perbaikan kualitas korporasi terdaftar.
"Perusahaan tercatat perlu memperkuat tata kelola, transparansi, dan keterbukaan informasi agar penghimpunan dana dapat semakin optimal mendukung ekspansi usaha, investasi, inovasi, dan produktivitas," ujar Haryo.
Berdasarkan penjelasan Sumbernya, perpaduan antara fondasi ekonomi yang kokoh, pembenahan pasar modal, serta perbaikan iklim investasi akan menjadi modal berharga untuk menjaga arus investasi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika dunia yang penuh ketidakpastian.