Proyeksi Laju Ekonomi Dunia Semester II-2026 Diprediksi Meredup Total

JAKARTA - Dunia memasuki semester kedua tahun 2026 dengan tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan enam bulan pertama.

Harapan bahwa ekonomi global akan kembali pulih setelah tekanan inflasi mulai mereda ternyata belum sepenuhnya terwujud.

Sebaliknya, berbagai risiko baru bermunculan secara bersamaan.

Konflik geopolitik di Timur Tengah belum menemukan titik akhir, perang dagang kembali memanas setelah Amerika Serikat memperluas kebijakan tarif impor, suku bunga global diperkirakan bertahan tinggi lebih lama, sementara dua mesin utama ekonomi dunia—Amerika Serikat dan China—mulai kehilangan tenaga.

Kombinasi faktor-faktor tersebut mendorong lembaga-lembaga internasional merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini.

Optimisme yang sempat muncul pada awal 2026 perlahan berubah menjadi kewaspadaan.

Aktivitas perdagangan internasional melambat, investasi semakin berhati-hati, biaya logistik kembali meningkat, sedangkan volatilitas pasar keuangan melonjak akibat tingginya ketidakpastian.

Laporan BRI Monthly Economic Update Edisi Juli 2026 yang disusun Office of Chief Economist Group BRI dan diterbitkan di Jakarta Selasa (03/08/2026) menunjukkan bahwa hampir seluruh indikator global mengarah pada perlambatan ekonomi pada semester II-2026.

Risiko-risiko yang sebelumnya bersifat regional kini telah menjalar menjadi tekanan global yang memengaruhi hampir seluruh negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia.

Baca Juga

Usai Laba PIK2 (PANI) Melejit 484%, Begini Potensi Cuan Sahamnya

Salah satu sinyal paling jelas datang dari revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia.

Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas estimasi pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 dari 3,3% menjadi 3,1%.

Bank Dunia (World Bank) menurunkan proyeksi dari 2,6% menjadi 2,5%, sedangkan OECD memangkas estimasi dari 2,9% menjadi 2,8%.

Walaupun secara nominal penurunannya tampak kecil, revisi tersebut menunjukkan bahwa perlambatan terjadi hampir merata di berbagai kawasan dunia.

BRI mencatat, estimasi pertumbuhan ekonomi global bulanan bahkan turun lebih tajam.

Pada Januari 2026, ekonomi dunia diperkirakan masih mampu tumbuh sekitar 4,2% secara seasonally adjusted annual rate (SAAR).

Namun hanya dalam empat bulan, estimasi tersebut merosot menjadi sekitar 3,1% pada Mei 2026.

Penurunan ini menunjukkan bahwa momentum pemulihan global yang sempat menguat pada awal tahun kehilangan tenaga lebih cepat dari perkiraan.

Konflik Timur Tengah Belum Usai

Pemicu utama pelemahan tersebut adalah meningkatnya ketegangan geopolitik sejak pecahnya konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat pada akhir Februari 2026.

Konflik itu tidak hanya menimbulkan ketidakpastian politik, tetapi juga mengganggu jalur distribusi energi dunia.

Selat Hormuz, yang menjadi salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia, beberapa kali mengalami gangguan akibat meningkatnya eskalasi militer.

Blokade sementara terhadap jalur tersebut menyebabkan biaya pengiriman melonjak, premi asuransi kapal meningkat, dan harga minyak mentah bergerak naik tajam.

Data BRI menunjukkan harga minyak Brent sepanjang Juli melonjak sekitar 23,6% dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan berbagai komoditas energi lainnya juga mengalami kenaikan.

Bersamaan dengan itu, harga gandum, beras, baja, minyak sawit mentah (CPO), hingga kedelai ikut meningkat akibat terganggunya rantai pasok global.

Gangguan distribusi energi tersebut berdampak luas terhadap kegiatan ekonomi.

Biaya produksi industri meningkat, ongkos transportasi menjadi lebih mahal, sementara inflasi di banyak negara kembali memperoleh tekanan dari sisi pasokan.

Kondisi seperti ini membuat ruang bagi bank-bank sentral untuk menurunkan suku bunga menjadi semakin sempit.

Inflasi Mulai Mereda, tetapi Belum Aman

Sesungguhnya terdapat perkembangan yang cukup menggembirakan di Amerika Serikat.

Inflasi konsumen (Consumer Price Index/CPI) turun dari 4,2% pada Mei menjadi 3,5% pada Juni 2026.

Penurunan tersebut terutama dipicu oleh mulai terkoreksinya harga energi setelah muncul harapan tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran.

Inflasi inti (core inflation) juga melambat menjadi 2,6%, menunjukkan tekanan harga mulai berkurang pada kelompok barang dan jasa yang lebih persisten.

Namun, bagi Federal Reserve, perkembangan tersebut belum cukup memberikan keyakinan bahwa inflasi benar-benar telah kembali menuju target 2%.

Harga energi masih jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum konflik Timur Tengah, sedangkan biaya perumahan tetap menjadi penyumbang inflasi terbesar di Amerika Serikat.

Karena itu, dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC) Juli 2026, The Fed memilih mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,50–3,75%.

Bahkan tiga anggota FOMC mengusulkan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin karena menilai inflasi masih terlalu tinggi.

Lebih dari itu, komunikasi para pejabat The Fed sepanjang Juli menunjukkan sikap yang semakin hawkish.

Analisis BRI terhadap pernyataan para anggota dewan gubernur memperlihatkan mayoritas masih cenderung mendukung kebijakan moneter ketat.

Pasar pun memperkirakan peluang kenaikan suku bunga kembali terbuka pada September 2026.

Artinya, biaya pendanaan global kemungkinan akan tetap tinggi hingga akhir tahun.

Mesin Ekonomi Amerika Mulai Kehilangan Tenaga

Di luar persoalan inflasi, ekonomi Amerika sendiri mulai menunjukkan gejala perlambatan.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) AS pada triwulan II-2026 turun menjadi 2,1% secara tahunan, dibandingkan 2,7% pada triwulan sebelumnya.

Secara kuartalan, estimasi awal menunjukkan ekonomi hanya tumbuh 1,5%, lebih rendah dari harapan pasar.

Konsumsi rumah tangga memang masih menjadi penopang utama ekonomi Amerika dengan kontribusi hampir 70% terhadap PDB.

Investasi di sektor teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), juga tetap tumbuh kuat.

Namun sektor properti, konstruksi, dan investasi bangunan masih terkontraksi.

Aktivitas manufaktur kehilangan momentum, sedangkan ekspor tidak mampu mengimbangi lonjakan impor.

Pasar tenaga kerja juga mulai mengirimkan sinyal perlambatan.

Jumlah lapangan kerja baru (Non-Farm Payroll) hanya bertambah 57 ribu pada Juni, turun tajam dibandingkan 172 ribu pada bulan sebelumnya.

Tingkat pengangguran memang turun menjadi 4,2%, tetapi penurunan tersebut lebih banyak disebabkan berkurangnya jumlah penduduk yang aktif mencari pekerjaan daripada meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

BRI menggambarkan kondisi ini sebagai low hire, low fire, yaitu perusahaan belum melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, tetapi juga tidak agresif merekrut pekerja baru.

China Kehilangan Momentum

Jika Amerika melambat karena tingginya suku bunga, China menghadapi persoalan berbeda.

Pertumbuhan ekonomi negeri tersebut turun menjadi 4,3% pada triwulan II-2026, dari 5% pada kuartal sebelumnya.

Pelemahan terutama berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus kehilangan momentum.

Penjualan ritel tumbuh hanya sekitar 1%, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Investasi aset tetap bahkan mengalami kontraksi yang semakin dalam.

Di sektor properti, penjualan rumah baru masih turun sekitar 15%, sementara penjualan kendaraan, peralatan rumah tangga, dan barang tahan lama lainnya juga melemah.

Persediaan baja terus meningkat akibat rendahnya permintaan dari sektor konstruksi.

Produksi industri memang masih tumbuh sekitar 5,3%, tetapi laju pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun lalu.

Ekspor menjadi satu-satunya penyangga utama ekonomi China.

Namun BRI mengingatkan bahwa kekuatan ekspor tidak akan cukup menopang pertumbuhan apabila konsumsi domestik terus melemah.

Karena itu, peluang pemerintah China memberikan stimulus tambahan, termasuk penurunan suku bunga oleh People’s Bank of China (PBoC), diperkirakan semakin besar pada semester II-2026.

Di tengah perlambatan tersebut, dunia kembali dihadapkan pada ancaman perang dagang.

Pemerintahan Presiden Donald Trump resmi memberlakukan tarif impor baru melalui Section 301 terhadap 60 mitra dagang, termasuk Indonesia.

Tarif antara 10% hingga 12,5% dikenakan dengan alasan penegakan larangan impor barang yang diproduksi menggunakan tenaga kerja paksa.

Indonesia termasuk kelompok negara yang dikenai tarif dasar 10%.

Namun investigasi terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, masih berlangsung sehingga tarif tambahan sewaktu-waktu dapat diberlakukan.

Menurut BRI, kebijakan tersebut membuat rata-rata tarif efektif Amerika Serikat tetap berada di atas 10%, jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum Trump kembali menjabat.

Kondisi itu meningkatkan ketidakpastian perdagangan internasional dan berpotensi menekan ekspor negara-negara berkembang.

Volatilitas Pasar Semakin Tinggi

Ketidakpastian geopolitik, perang tarif, serta kebijakan moneter yang tetap ketat membuat pasar keuangan global kembali bergejolak.

Indeks volatilitas obligasi global (MOVE Index) meningkat tajam selama Juli 2026, sedangkan premi risiko investasi (Credit Default Swap/CDS) naik di mayoritas negara.

Arus modal asing keluar dari negara berkembang masih berlanjut, meskipun tidak sebesar bulan sebelumnya.

Di pasar komoditas, harga energi diperkirakan masih tetap tinggi selama konflik Timur Tengah belum sepenuhnya mereda.

Hal ini akan mempertahankan tekanan inflasi global sekaligus membatasi ruang pelonggaran kebijakan moneter.

Bagi Indonesia, perlambatan ekonomi global bukan sekadar persoalan eksternal.

Melemahnya pertumbuhan Amerika Serikat dan China berpotensi mengurangi permintaan terhadap ekspor Indonesia.

Sementara itu, harga energi yang tinggi dapat meningkatkan tekanan inflasi domestik dan memperlebar defisit perdagangan migas.

Di sisi lain, suku bunga global yang tetap tinggi dapat membatasi arus modal asing ke pasar keuangan domestik, menjaga tekanan terhadap nilai tukar rupiah, sekaligus meningkatkan biaya pembiayaan bagi pemerintah maupun dunia usaha.

Karena itu, semester II-2026 diperkirakan akan menjadi periode yang penuh tantangan bagi perekonomian global.

Dunia belum memasuki fase resesi, tetapi momentum pemulihan jelas kehilangan tenaga.

Dalam situasi seperti ini, negara-negara berkembang dituntut menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat daya saing industri, dan memperluas sumber pertumbuhan domestik agar mampu bertahan menghadapi perlambatan ekonomi dunia yang diperkirakan masih akan berlanjut hingga akhir tahun.