Aksi Demo BNI Pematangsiantar Pengamat Ingatkan Layanan Perbankan
MEDAN - Penyaluran aspirasi kepada industri perbankan dinilai sebagai hak warga negara, selagi dijalankan secara tertib serta tak mengganggu pelayanan masyarakat.
Ketertiban operasional lembaga keuangan harus terus dijaga sebab sektor ini memegang peranan krusial dalam pergerakan ekonomi harian masyarakat.
Pakar Ekonomi dan Keuangan Sumatera Utara Gunawan Benjamin menyebutkan, perbankan mempunyai peran vital guna menopang lalu lintas uang serta transaksi publik.
Oleh karena itu, kegiatan penyampaian pendapat di sekitar area operasional perbankan semestinya tetap mengutamakan kelancaran dan kemudahan masyarakat.
"Pada dasarnya menyampaikan aspirasi atau demonstrasi ke perbankan itu sah secara hukum. Namun, saya berpandangan sebaiknya aksi demonstrasi yang dilakukan tidak mengganggu pelayanan secara umum," ujar Gunawan.
Ucapannya tersebut disampaikan merespons masih berlanjutnya unjuk rasa yang berimbas terhadap operasional perbankan.
Sedangkan pada aksi demonstrasi saat ini, para peserta unjuk rasa sempat memblokir jalur masuk kantor cabang Kantor BNI Pematangsiantar pada Senin (3/8/2026), hingga mengganggu aktivitas nasabah serta memicu kepadatan lalu lintas di area tersebut.
Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak bahkan langsung mendatangi tempat kejadian.
Pimpinan polisi ini Menegaskan bahwa jajaran kepolisian menghormati hak masyarakat untuk menyuarakan pendapat, namun akan bertindak tegas bilamana aksi menutup akses nasabah.
"Silakan demo di luar gedung, itu hak kalian. Tapi, kalau sudah menghalangi orang lain yang mau masuk bank, maaf, kami harus tegas," ujarnya.
Aparat ini juga mengingatkan bahwa terdapat warga yang datang dari tempat yang jauh, namun tidak dapat menikmati fasilitas.
"Ada yang dari jauh, misalnya dari Tiga Dolok, sudah menunggu di depan bank, tetapi tidak bisa masuk. Kami boleh memperjuangkan hak kami, tetapi jangan merampas hak orang lain," katanya.
Tindakan tersebut berkaitan erat dengan kelanjutan perkara Koperasi Swadharma Pematangsiantar.
Rombongan massa menyampaikan kekecewaan atas jalur hukum yang dipilih BNI terkait eksekusi vonis kasus itu.
Sebelumnya, pihak BNI memaparkan bahwa langkah hukum perlawanan yang ditempuh perseroan terfokus pada proses pelaksanaan eksekusi, khususnya terkait skema tanggung renteng seperti diatur dalam vonis.
BNI menegaskan bahwa langkah hukum itu bukan ditujukan untuk menghindari kewajiban, melainkan demi meraih kepastian supaya pelaksanaan hukum berjalan secara proporsional, tepat, serta adil bagi setiap pihak.
Menurut pandangan Gunawan, kantor cabang bank merupakan lokasi pelayanan langsung untuk publik, baik melalui transaksi tatap muka ataupun fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM).
Jikalau akses maupun operasional layanan terganggu, akibatnya dapat dirasakan langsung oleh warga yang membutuhkan transaksi keuangan.
"Sebaiknya aksi demonstrasi turut diikuti dengan pemahaman materi atau masalah yang disuarakan. Penting untuk menjaga kondusivitas selama aksi berlangsung, karena perbankan menjadi sektor yang paling depan dalam menggambarkan kinerja perekonomian," ujar Gunawan.
Melihat dari kacamata ekonomi, Gunawan menilai gangguan terhadap operasional perbankan dapat memicu perubahan persepsi publik atas stabilitas sektor keuangan.
Tidak hanya berdampak bagi kenyamanan masyarakat, iklim yang tidak kondusif juga berisiko memengaruhi sentimen para pelaku pasar.
"Setiap arah demonstrasi yang cenderung anarkis akan menekan kepercayaan pasar. Sebagai ilustrasi, saham perbankan kerap terkoreksi lebih cepat dibandingkan sektor lainnya," kata Gunawan.
Gunawan menegaskan, pengungkapan aspirasi dan kelangsungan operasional publik wajib diselaraskan secara seimbang.
Hak publik untuk menyampaikan gagasan tetap harus diakui, sementara hak nasabah dalam mendapatkan akses layanan bank juga perlu dilindungi.
Dengan begitu, aspirasi kepada dunia perbankan diharapkan mampu disuarakan secara tertib, terarah, dan berlandaskan pemahaman mumpuni terhadap pokok masalah.
Kondusivitas operasional bank menjadi kunci utama dalam mengawal aktivitas ekonomi warga serta kepercayaan terhadap dunia keuangan.