Inflasi Tahunan Juli 2026 Mencapai Angka 2,88 Persen akibat Kenaikan Harga

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year on year/yoy) Indonesia pada Juli 2026 menyentuh 2,88 persen.

Tingkat tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan pada Juli 2025 yang sebesar 2,37 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan, inflasi terutama dipicu oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, serta tembakau.

"Inflasi tahunan utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,87 persen, diikuti kelompok transportasi 0,62 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,61 persen," ujar Ateng dalam rilis BPS di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Berdasarkan komponen pembentuknya, seluruh komponen mengalami inflasi pada Juli 2026.

Komponen inti menjadi penyumbang paling besar dengan andil 1,76 persen.

Sementara komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) memberikan andil 0,70 persen dan komponen harga bergejolak (volatile food) menyumbang 0,42 persen.

Ateng memaparkan, inflasi inti dipengaruhi peningkatan harga beberapa komoditas dan jasa, antara lain emas perhiasan, minyak goreng, nasi dengan lauk, telepon seluler, hingga biaya akademi atau perguruan tinggi.

Dari sisi daerah, seluruh provinsi di Indonesia mencatat inflasi tahunan pada Juli 2026.

Papua Barat menjadi provinsi dengan inflasi paling tinggi sebesar 5,47 persen.

Sementara inflasi paling rendah tercatat di Papua Selatan sebesar 1,46 persen.

Sebelumnya, dari Sumbernya memperkirakan inflasi Indonesia menyentuh 3,13 persen secara tahunan pada akhir 2026.

Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan dari Sumbernya Faisal Rachman menuturkan, proyeksi tersebut menggunakan asumsi pemerintah mempertahankan harga energi bersubsidi pada level saat ini.

"Dengan asumsi pemerintah mempertahankan harga energi bersubsidi pada tingkat saat ini, kami memperkirakan inflasi umum akan mencapai sekitar 3,13 persen pada akhir tahun 2026," kata Faisal dalam keterangannya, Minggu (2/8/2026).

Menurut Faisal, dorongan inflasi hingga akhir tahun diperkirakan lebih banyak bersumber dari sisi penawaran.

Ia menilai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berpeluang meningkatkan jumlah uang beredar sehingga mendorong inflasi.

Selain itu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan meningkatkan permintaan pangan dan memberi tekanan pada komponen harga bergejolak.