Bahas Kondisi Fiskal, Pemkab Anambas Gelar Audiensi Bersama Kemendagri
ANAMBAS - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar pertemuan audiensi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna membicarakan kondisi daya tahan finansial daerah serta pemenuhan alokasi belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN), Senin (20/7/2026).
Pertemuan audiensi yang diselenggarakan pada Direktorat Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, ini diawali pada pukul 09.00 WIB.
Delegasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas disambut secara langsung oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kemendagri, Simon Saimima, S.STP., M.Si.
Sesi dialog tersebut menjadi porsi dari ikhtiar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas demi mengantongi sokongan maupun masukan dari pemerintah pusat saat menghadapi tantangan kapasitas fiskal daerah.
Salah satu muatan utama pembahasan yakni pemenuhan kebutuhan belanja pegawai ASN yang sampai saat ini masih menjadi porsi terbesar pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pada audiensi tersebut, ikut ditinjau bermacam kondisi faktual finansial daerah, termasuk ruang fiskal yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas.
Di samping itu, kedua belah pihak turut mendiskusikan opsi-opsi taktis yang bisa diambil supaya tata kelola keuangan daerah tetap beroperasi sesuai regulasi tanpa mendegradasi mutu pelayanan bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menaruh harapan agar muara pertemuan ini dapat dijadikan pijakan dalam menyusun regulasi yang sanggup memelihara keselarasan antara daya finansial daerah dan kewajiban pemenuhan belanja pegawai.
Oleh karena itu, roda pemerintahan beserta agenda pembangunan daerah dapat tetap bergulir secara maksimal dan berkelanjutan.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispuspida), serta Kepala Subbidang Anggaran.
Diskusi berjalan dalam nuansa konstruktif dengan asa hadirnya jalan keluar yang sanggup mengokohkan kapasitas fiskal daerah, sehingga kelangsungan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas senantiasa terawat.