Dukungan Fiskal Industri Galangan Kapal Didorong Oleh Pihak Iperindo
JAKARTA - Sektor galangan kapal nasional hingga kini masih menjumpai beragam hambatan yang memerlukan sokongan regulasi pemerintah.
Salah satunya yakni aturan fiskal serta pendanaan yang sanggup menghadirkan iklim bisnis lebih bersaing untuk sektor perkapalan dalam negeri.
Tiga pejabat dari InJourney Airports, Erlangga Aekukula Renggana, Aprizal, serta Ferry Kusnowo, bakal hadir dalam Passenger Terminal Expo Asia 2026 yang dilaksanakan di Sands Expo & Convention Centre, Singapura, 23–24 September 2026.
Mereka bakal mendiskusikan masalah kenyamanan penumpang, pendapatan non-aeronautika, serta pengaplikasian teknologi pada bandara di Indonesia yang berada di bawah pengelolaan mereka.
Hal tersebut diutarakan Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Anita Puji Utami pada Rapat Umum Anggota (RUA) Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) tahun 2026.
RUA Iperindo diselenggarakan dalam dua sesi, yakni pada 24 Agustus 2026 secara daring, lalu disambung pada 26 Agustus 2026 secara luring.
Seluruh susunan acara RUA Iperindo berjalan tertib serta lancar.
Dihasilkan beberapa program strategis organisasi, yaitu penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pengesahan Rencana Kerja 2026–2030, penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan, serta pemilihan Ketua Umum dan Dewan Pengawas.
Anita Puji Utami menjadi kandidat tunggal yang memenuhi ketentuan hingga akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Umum Iperindo masa jabatan 2026–2030.
“Industri galangan kapal masih menunggu dukungan kebijakan, terutama terkait pembebasan PPN, usulan penerapan PPh final, serta dukungan pembiayaan dengan suku bunga yang rendah. Galangan kapal nasional telah melakukan investasi yang sangat besar sehingga keberlanjutan usahanya harus kami jaga bersama,” ujar Anita, alumni ITS Surabaya.
Investasi bidang galangan kapal, tutur Anita, memiliki karakteristik padat modal dengan sarana manufaktur serta tenaga kerja yang mesti terus dijaga.
Oleh karena itu, kontinuitas pemesanan menjadi amat krusial supaya kapasitas yang telah dibangun oleh industri dalam negeri dapat difungsikan secara maksimal.
Anita menyampaikan, Iperindo mendorong sektor galangan kapal nasional agar kian mampu menopang seluruh kebutuhan kapal di Indonesia, mulai dari perawatan dan perbaikan dengan mutu terbaik, peremajaan, hingga pembuatan armada baru.
“Kami ingin galangan kapal nasional semakin dipercaya untuk memenuhi kebutuhan industri pelayaran Indonesia. Kalau kemampuan tersebut tersedia di dalam negeri, mari kami manfaatkan dan membangun kapal di Indonesia. Dengan begitu, investasi yang sudah ditanamkan dapat terus berkembang sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” katanya.
Berdasarkan penuturan Anita, keberpihakan pada galangan dalam negeri juga harus diimbangi dengan bantuan kepada perusahaan pelayaran yang hendak membuat kapal baru di Indonesia.
Pemerintah mesti membuat rancangan dorongan yang menjadikan pembuatan kapal baru di dalam negeri menjadi kian menarik serta kompetitif.
“Pemerintah dapat memberikan stimulus pada perusahaan pelayaran yang membangun kapal di Indonesia, misalnya melalui pembiayaan perbankan dengan bunga rendah untuk pembangunan kapal baru ataupun skema insentif seperti cash back. Dengan dukungan tersebut, perusahaan pelayaran akan semakin terdorong membangun armadanya di galangan dalam negeri,” jelas Anita.
Regulasi tersebut diharapkan bisa membentuk ekosistem yang saling memperkuat antara industri pelayaran serta industri galangan kapal.
Sektor pelayaran memperoleh bantuan buat melakukan investasi armada baru, sedangkan pihak galangan nasional memperoleh kontinuitas pesanan.
Dengan demikian, investasi, tenaga kerja, serta fasilitas pembuatan yang telah dibangun sanggup terus berkembang.
Di sisi lain, Anita menegaskan, industri galangan kapal tidak hanya mengharapkan dukungan pemerintah semata.
Sektor galangan kapal dalam negeri juga wajib melakukan perubahan serta meningkatkan daya saing, seirama dengan semangat yang diusung oleh pihak Sumbernya untuk periode kepengurusan 2026–2030.
“Galangan kapal nasional juga harus terus bertransformasi. Kami harus meningkatkan kualitas pekerjaan, mempercepat delivery, dan menawarkan harga yang semakin kompetitif. Dukungan pemerintah harus kami jawab dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme industri galangan nasional,” tegasnya.
Anita menjelaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai kebutuhan armada kapal yang amat besar.
Potensi tersebut semestinya menjadi modal utama untuk membangun industri perkapalan dalam negeri sekaligus menggerakkan sektor pendukung, menyediakan lapangan kerja, serta mendongkrak penguasaan teknologi pada dalam negeri.
“Kami ingin kebutuhan kapal Indonesia semakin banyak dipenuhi oleh industri kami sendiri. Mari bersama-sama membangun kapal di dalam negeri, memperkuat pelayaran nasional, dan menjadikan industri galangan kapal sebagai salah satu kekuatan menuju kemandirian maritim Indonesia,” ajak Anita.
