Iperindo Mendorong Kebijakan Fiskal Guna Pembangunan Kapal Indonesia
JAKARTA - Sektor industri galangan kapal dalam negeri tetap berhadapan dengan bermacam tantangan yang memerlukan bantuan kebijakan dari pemerintah.
Salah satunya yakni kebijakan fiskal beserta pendanaan yang dapat membentuk suasana bisnis yang lebih bersaing bagi sektor perkapalan dalam negeri.
Tiga pimpinan dari InJourney Airports, Erlangga Aekukula Renggana, Aprizal, serta Ferry Kusnowo, bakal hadir pada Passenger Terminal Expo Asia 2026 yang diselenggarakan di Sands Expo & Convention Centre, Singapura, 23–24 September 2026.
Mereka bakal mengulas mengenai pengalaman pengguna jasa, penerimaan non-aeronautika, dan pengaplikasian teknologi pada bandar udara di Indonesia yang mereka kelola.
Hal itu disampaikan oleh Pemimpin Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Anita Puji Utami pada Rapat Umum Anggota (RUA) Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) tahun 2026.
RUA Iperindo dilaksanakan melalui dua tingkatan, yaitu tanggal 24 Agustus 2026 secara online, kemudian diteruskan pada 26 Agustus 2026 lewat tatap muka.
Seluruh kegiatan RUA Iperindo terlaksana secara tertib serta tanpa hambatan.
Tercipta beberapa agenda penting organisasi, yaitu pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penetapan Rencana Kerja 2026–2030, penyampaian pertanggungjawaban pengurus, serta penentuan Ketua Umum dan Dewan Pengawas.
Anita Puji Utami menjadi kandidat tunggal yang memenuhi kriteria dan selanjutnya ditetapkan menjadi Ketua Umum Iperindo untuk masa 2026–2030.
“Industri galangan kapal masih menunggu dukungan kebijakan, terutama terkait pembebasan PPN, usulan penerapan PPh final, serta dukungan pembiayaan dengan suku bunga yang rendah. Galangan kapal nasional telah melakukan investasi yang sangat besar sehingga keberlanjutan usahanya harus kami jaga bersama,” ujar Anita, alumni ITS Surabaya.
Penanaman modal galangan kapal, menurut Anita, mempunyai sifat tinggi modal lewat sarana pembuatan dan tenaga kerja yang mesti selalu dirawat.
Oleh sebab itu, keberlanjutan pesanan menjadi amat krusial supaya daya tampung yang telah dibangun oleh industri dalam negeri sanggup difungsikan secara maksimal.
Anita menyatakan, Iperindo memicu industri galangan kapal dalam negeri agar semakin mampu menopang seluruh kebutuhan armada di Indonesia, mulai dari pemeliharaan serta perbaikan bermutu tinggi, pembaharuan, hingga pembuatan armada baru.
“Kami ingin galangan kapal nasional semakin dipercaya untuk memenuhi kebutuhan industri pelayaran Indonesia. Kalau kemampuan tersebut tersedia di dalam negeri, mari kami manfaatkan dan membangun kapal di Indonesia. Dengan begitu, investasi yang sudah ditanamkan dapat terus berkembang sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” katanya.
Berdasarkan keterangan Anita, pemihakan terhadap galangan dalam negeri juga mesti diimbangi dengan bantuan kepada korporasi pelayaran yang hendak membuat armada baru di Indonesia.
Pemerintah perlu menghadirkan rancangan dorongan yang membuat pembuatan armada baru pada dalam negeri menjadi kian memikat serta kompetitif.
“Pemerintah dapat memberikan stimulus pada perusahaan pelayaran yang membangun kapal di Indonesia, misalnya melalui pembiayaan perbankan dengan bunga rendah untuk pembangunan kapal baru ataupun skema insentif seperti cash back. Dengan dukungan tersebut, perusahaan pelayaran akan semakin terdorong membangun armadanya di galangan dalam negeri,” jelas Anita.
Regulasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan ekosistem yang saling menguatkan antara bidang pelayaran dan bidang galangan kapal.
Pelayaran mendapatkan bantuan buat melakukan penanaman modal armada baru, sedangkan galangan dalam negeri memperoleh kelangsungan pesanan.
Lewat cara itu, penanaman modal, sumber daya manusia, serta fasilitas pembuatan yang telah berdiri sanggup terus membesar.
Di sisi lain, Anita menandaskan, bidang galangan kapal tidak sekadar menantikan pemihakan dari pemerintah.
Galangan kapal dalam negeri pun wajib melakukan perombakan dan mendongkrak daya saing, selaras dengan komitmen yang dibawa Iperindo buat masa kepengurusan 2026–2030.
“Galangan kapal nasional juga harus terus bertransformasi. Kami harus meningkatkan kualitas pekerjaan, mempercepat delivery, dan menawarkan harga yang semakin kompetitif. Dukungan pemerintah harus kami jawab dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme industri galangan nasional,” tegasnya.
Anita menjelaskan, Indonesia selaku negara kepulauan mempunyai keperluan armada yang amat masif.
Peluang tersebut semestinya menjadi fondasi buat mendirikan industri perkapalan dalam negeri sekaligus menggerakkan bidang pendukung, membuka lapangan pekerjaan, serta mendongkrak penguasaan sains teknologi di dalam negeri.
“Kami ingin kebutuhan kapal Indonesia semakin banyak dipenuhi oleh industri kami sendiri. Mari bersama-sama membangun kapal di dalam negeri, memperkuat pelayaran nasional, dan menjadikan industri galangan kapal sebagai salah satu kekuatan menuju kemandirian maritim Indonesia,” ajak Anita.
