Perubahan Pendekatan Fiskal 2027 Fokus Efektivitas Demi Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Pihak pemerintah dipandang mulai mengalihkan pola kebijakan anggaran pada 2027, dari semula berfokus memicu pengeluaran menjadi memastikan tiap alokasi memberikan efek lebih kuat bagi aktivitas ekonomi.

Peneliti Mirae Asset Sekuritas Indonesia Jessica Tasijawa dalam pemaparannya 21 Agustus 2026 menerangkan daya guna pengeluaran bakal menjadi kunci dalam menjaga sasaran pertumbuhan ekonomi di tengah agenda konsolidasi anggaran.

Jessica menyampaikan defisit anggaran 2027 dipatok melorot ke 2,4% atas produk domestik bruto (PDB), atau setara Rp 671,2 triliun.

Pencapaian tersebut dipacu kenaikan pemasukan negara sebesar 8,6% secara tahunan, melampaui laju pengeluaran yang berada di angka 6,6%.

Walau menjalankan konsolidasi anggaran, pihak pemerintah tetap mematok pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada 2027.

“Tahun 2027 bukan lagi tentang belanja lebih banyak, tetapi membuat setiap rupiah bekerja lebih keras," tulis Jessica dalam risetnya.

Pergeseran penekanan langkah tersebut tampak dari dana kementerian/lembaga (K/L).

Rata-rata perkembangan dana 10 K/L beralokasi terbesar berbalik berada di posisi minus 1,4% yoy pada 2027, dari laju 38,5% pada 2026.

Pengeluaran gaji pegawai bahkan diproyeksi terpangkas 34,8%.

Berdasarkan analisis Jessica, situasi ini mengindikasikan pihak pemerintah mulai mengutamakan mutu serta efektivitas pemanfaatan dana.

Pedoman efisiensi turut diterapkan pada jalur pemasukan negara.

Penerimaan dari pajak pada 2027 dipatok menembus Rp 2.908 triliun.

Pencapaian itu ditopang laju penerimaan PPh sebesar 9,9% beserta PPN/PPnBM sebesar 13,4%.

Lantaran itu, pihak pemerintah lebih mengandalkan pemaksimalan Coretax, perbaikan kedisiplinan pajak, dan dinamika ekonomi lokal untuk meraih sasaran penerimaan, alih-alih bertumpu pada kenaikan harga komoditas seperti masa sebelumnya.

Pada saat bersamaan, agenda Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase efisiensi.

Porsi pengeluaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk agenda itu tergerus 10,4% menjadi Rp 240,2 triliun.

Mirae Asset memperkirakan penyerapan dana MBG pada 2026 cuma berada di kisaran Rp 168 triliun-Rp 192 triliun.

Kondisi ini dipandang mampu menghadirkan sejenis keuntungan anggaran secara tidak langsung.

Penghematan dari agenda prioritas yang mulai masuk ke fase lebih matang dapat dialihkan guna memperbesar alokasi ke daerah atau membiayai agenda lain yang memiliki dampak pengganda ekonomi lebih luas tanpa harus menambah total dana pengeluaran.

Di sektor pasar obligasi, Jessica menilai beban pembiayaan pihak pemerintah pada 2027 tergolong lebih terkontrol walaupun waktu jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) terbilang tinggi, menyentuh Rp 878 triliun.

Dukungan lembaga asuransi dan dana pensiun yang semakin tebal juga dinilai bisa menjadi penahan struktural atas pasokan tambahan obligasi.

Aliran dana dari kedua pemodal tersebut telah mencapai kisaran Rp 143 triliun.

Mirae Asset memperkirakan imbal hasil (yield) SBN jangka waktu 10 tahun bakal bertahan di kisaran 7,2%-7,5% pada 2027.

Penerbitan obligasi kotor yang tetap masif serta risiko nilai tukar rupiah dan situasi politik dunia diperkirakan menahan ruang apresiasi harga obligasi secara berkelanjutan.

Akan tetapi, jika kestabilan mata uang memberi ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk kembali memangkas suku bunga, yield SBN 10 tahun berpotensi melorot ke arah 6,6%-6,9%.

Jessica berpandangan 2027 pada akhirnya bakal menjadi pembuktian bagi efektivitas anggaran, bukan sekadar kelonggaran anggaran.

Pelaksanaan pengeluaran yang lebih cermat akan menentukan apakah konsolidasi anggaran dapat berjalan serentak dengan sasaran pertumbuhan ekonomi 6%.

Di sisi lain, kestabilan mata uang akan menentukan seberapa lebar ruang BI untuk menyalurkan sokongan ekstra lewat kebijakan moneter.

Mirae Asset turut menyoroti meningkatnya pemanfaatan cadangan eksternal dalam negeri di tengah tekanan atas rupiah.

Pinjaman luar negeri BI melonjak pesat sebesar US$ 17 miliar menjadi US$ 42,5 miliar pada Juni 2026, dari US$ 25,5 miliar pada Januari 2026.

Dalam kurun waktu serupa, simpanan devisa menyusut hampir US$ 9 miliar menjadi US$ 145,6 miliar dari US$ 154,6 miliar.

Jessica menerangkan, kenaikan beban luar negeri BI tidak seluruhnya mencerminkan utang valuta asing biasa.

Besaran itu juga mencakup kepemilikan pemodal asing pada instrumen rupiah seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Kendati terdapat aliran masuk modal portofolio sebesar US$ 8,5 miliar pada triwulan II 2026, simpanan devisa tetap berkurang sekitar US$ 2,6 miliar.

Hal itu menandakan bahwa aliran modal asing sebagian besar terpakai untuk pembayaran pinjaman luar negeri pihak pemerintah, kebutuhan mata uang asing dalam negeri, serta tindakan penyeimbang nilai tukar.

Menurut Jessica, aliran masuk portofolio tetap menjadi penyerap guncangan kurun pendek yang efektif.

Namun, terbatasnya penukaran modal tersebut menjadi akumulasi simpanan devisa menandakan pentingnya pasokan mata uang asing yang lebih mendasar, seperti penanaman modal asing langsung (FDI), penjualan barang keluar negeri, devisa hasil ekspor (DHE), serta transaksi berjalan.

Hal tersebut menjadi kian mendesak lantaran lonjakan kewajiban jangka pendek pemegang modal luar dapat menaikkan kerentanan dalam negeri terhadap pembalikan arus modal secara tiba-tiba.

Nilai tukar rupiah kembali menguat ke kisaran Rp 17.746 per dolar AS, sehingga apresiasi mata uang secara month to date (MTD) menyentuh sekitar 1,4%.

Penguatan itu searah dengan mayoritas mata uang dunia usai indeks dolar AS (DXY) menyusut ke posisi 98,69.

Sementara itu, credit default swap (CDS) dalam negeri jangka waktu lima tahun tetap rendah di kisaran 84 basis poin, yang menandakan pandangan risiko terhadap kedaulatan negara berada di posisi stabil.

Sejalan dengan penguatan rupiah, pasar SBN melanjutkan tren positif.

Yield SBN pihak pemerintah jangka waktu 10 tahun melorot tajam 9 basis poin ke angka 7,02%.

Penyusutan itu terjadi meski yield US Treasury (UST) jangka waktu 10 tahun justru terangkat ke posisi 4,67%.

Situasi tersebut menjadikan selisih yield atau spread antara SBN dalam negeri dan UST menyempit ke 235,4 basis poin.

Sementara itu, yield SBN jangka waktu dua tahun bertahan di posisi 6,77%, dibanding yield UST jangka waktu serupa sebesar 4,17%.

Berdasarkan dari Sumbernya, keadaan itu menggambarkan pandangan dalam negeri terhadap pasar SBN masih bersifat membangun.

Namun, kian sempitnya premi yield menuntut pemodal agar lebih selektif dalam menetapkan durasi obligasi.

Untuk jangka waktu 1-5 tahun, dari Sumbernya menetapkan FR0054, FR0073, FR0085, PBS023, FR0087, RI0331, dan SNI0631 sebagai opsi utama.

Untuk jangka waktu 5-10 tahun, pilihan mencakup FR0058, FR0072, FR0068, PBS022, PBS012, RI0035, dan SNI0734.

Sementara untuk jangka waktu 10-15 tahun, pilihan utama yaitu FR0079, FR0057, FR0083, PBS034, PBS039, RI0038, dan RI0037.

Adapun untuk jangka waktu 15 tahun ke atas, dari Sumbernya memilih FR0067, FR0089, FR0105, PBS035, PBS028, RI1050, dan SNI0651.