Gubernur Kaltim Ajak 10 Kepala Daerah Bahas Isu Fiskal di Kemenkeu RI
SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bakal memimpin sepuluh kepala daerah se-Kaltim menemui Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut setelah rakor keuangan bersama seluruh kepala daerah se-Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026).
Agenda itu diagendakan untuk membicarakan bermacam isu fiskal daerah, termasuk pembagian Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat yang akhir-akhir ini menjadi fokus perhatian pemprov maupun pemkab/pemkot di Kaltim.
“Hari ini kami melaksanakan rakor tentang keuangan dengan seluruh kepala daerah se-Kaltim. Intinya seluruh teman-teman kepala daerah se-Kaltim meminta untuk bersilaturahmi dengan Menteri Keuangan,” ujar Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.
Rudy menyampaikan agenda audiensi masih akan diselaraskan dengan Kementerian Keuangan supaya dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.
Nantinya, seluruh pimpinan daerah di Kaltim akan bertolak bersama ke Jakarta guna menyampaikan beraneka ragam tantangan fiskal yang dialami daerah sekaligus mencari jalan keluar bersama pemerintah pusat.
Ia menilai, dialog langsung dengan pusat diharapkan dapat memperkokoh kolaborasi dalam perumusan kebijakan fiskal yang berdampak pada daerah, khususnya mengenai skema pendanaan pembangunan melalui Transfer ke Daerah.
Pertemuan tersebut turut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan pembangunan di Kalimantan Timur.
Sebelumnya, menyusutnya alokasi TKD dari pemerintah pusat memicu kekhawatiran bagi pemda di Kaltim.
Penurunan transfer tersebut dianggap memperberat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan keperluan pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas terus bertambah.
Oleh sebab itu, Pemprov Kaltim bersama pemkab dan pemkot berkomitmen membawa aspirasi secara langsung kepada Kementerian Keuangan.
Harapannya, bantuan fiskal dari pemerintah pusat tetap terjaga sehingga pembangunan di daerah bisa berlangsung maksimal dan pelayanan kepada warga tidak terganggu.
